Ketua Baleg DPR RI

Bahaya Rencana Pembentukan RUU Omnibus Law Kesehatan: Melanggengkan Praktik Buruk Pembentukan Undang-Undang yang Tertutup dan Tidak Partisipatif

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law

Pemerintah Dan DPR Mengulang Kesalahan Yang Sama Penyusunan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi babak baru pembentukan peraturan perundang-undangan yang cacat formil. Pasalnya, pola ini serupa dengan pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Terakhir kali pun, RUU Sisdiknas menuai banyak penolakan secara prosedural maupun substansial karena pembentukannya yang tertutup dan minim partisipasi. Alih-alih memperbaiki sistem…

Tolak Pengesahan RKUHP, Aksi Tabur Bunga

Tolak Pengesahan RKUHP Bermasalah, Masyarakat Gelar Aksi Tabur Bunga Di Gedung DPR

Advokasi Kebijakan, RKUHP

Aksi Tabur Bunga Jakarta, 5 Desember 2022, masyarakat menggelar aksi simbolik tabur bunga dan membakar kitab RKUHP di depan gedung DPR sebagai tanda atas kematian demokrasi di Indonesia. Aksi ini dilakukan setelah Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa, 6 Desember 2022, meski aturan…

Pengumuman Hasil Rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta 2022

Publikasi

Sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang peserta mendaftarkan diri dalam proses rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum, LBH Jakarta 2022. Sejumlah 22 (dua puluh) orang peserta lulus memenuhi syarat dan kualifikasi dalam tahap seleksi administrasi. Peserta yang lulus tahap seleksi administrasi juga mengikuti serangkaian panjang proses rekrutmen calon Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta 2022, yaitu:…

Jokowi PHK

Gelombang PHK Massal Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi: Pekerja Menjadi Tumbal, Negara Tidak Boleh Lepas Tangan

Advokasi Kasus, Omnibus Law, Perburuhan

Gelombang PHK Massal Kondisi perekonomian yang carut marut akibat dampak pandemi COVID-19 dan juga resesi global telah berdampak pada terjadinya gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara massal terhadap warga pekerja di Indonesia. Namun sayangnya hingga kini Pemerintah Indonesia belum mengambil langkah kebijakan konkret untuk mengatasi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat dari gelombang PHK tersebut.…

Tim Advokasi mengantarkan surat keberatan administratif di KLHK

18 Organisasi Layangkan Keberatan atas Kebijakan Larangan Peneliti Asing oleh KLHK yang anti-sains dan Membatasi Kebebasan Akademik

Advokasi Kebijakan, Siaran Pers

Preambule 19 Agustus 2022 lalu yang diperingati sebagai Hari Orangutan Sedunia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyebutkan bahwa populasi orangutan Sumatera, Tapanuli dan Kalimantan jauh dari kepunahan dan justru akan terus bertambah. Merespon pernyataan tersebut, pada 15 September 2022, Erik Meijaard dan Julie Sherman menulis opini berjudul “Orangutan Conservation Needs Agreement on…

TAKD gugat kominfo di PTUN

Tim Advokasi Kebebasan Digital Gugat Kominfo atas Pemblokiran 8 Platform Digital

Advokasi Kebijakan, PM 5/2020

Warga Gugat Kominfo Rabu, 30 November 2022, Tim Advokasi Kebebasan Digital menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Para penggugat terdiri dari dua individu yakni Isdaru Pratanto dan Krishna Wisnuputra serta dua lembaga nonpemerintah yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia serta Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).…

Foto Jokowi dengan kemeja putih dan jas hitam

LBH Jakarta Gugat Presiden Terkait Polemik Penjabat Kepala Daerah

Advokasi Kebijakan, KOPAJA

Pendaftaran Gugatan PJ Kepala Daerah Senin, 28 November 2022, LBH Jakarta mendaftarkan gugatan terhadap Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri RI (“Mendagri”) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) terkait polemik penjabat kepala daerah. Gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dilakukan Presiden RI dan Mendagri dalam melakukan serangkaian pengangkatan…

Presiden dan DPR RI harus Segera Menghapus Pasal-Pasal Anti Demokrasi dalam RKUHP

Advokasi Kebijakan, RKUHP

Siaran Pers YLBHI dan 18 LBH Kantor Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan RKUHP dalam waktu dekat. YLBHI dan 18 LBH Kantor menilai bahwa RKUHP saat ini masih disusun berdasarkan paradigma hukum yang menindas serta diskriminatif. Apabila masih dipaksakan, paradigma hukum yang demikian akan memunculkan satu masalah besar, yakni ancaman over-kriminalisasi kepada rakyat. Simpulan tersebut tercermin…

FIFA 2022 World Cup Qatar and the legacy of decent work: Deafening silence on the future of migrant workers’ rights

Advokasi Internasional, Siaran Pers

Doha, Qatar and Geneva, Switzerland, 18 November 2022: After more than a decade of the Campaign for Decent Work around the FIFA World Cup Qatar 2022, two days ahead of the Tournament, the Building and Wood Workers’ International (BWI) assesses progress made on the fulfillment of the promise for a decent work legacy for migrant…

Sesat Nilai Politik Anggaran Pemprov DKI Jakarta

Siaran Pers

Pemprov DKI Jakarta akan memangkas subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) Transjakarta sebesar Rp 700 miliar dari usulan awal Rp 4,24 triliun menjadi Rp 3,5 triliun untuk subsidi tiket Transjakarta. Pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengakomodir permohonan hibah Forkopimda TNI dan Polri. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus anggaran Rp 38 Miliar untuk…