Densus 88

Densus 88 Anti Teror Polri Mangkir Dua Kali Tanpa Alasan Yang Sah Dari Panggilan Sidang Praperadilan

Advokasi Kasus, Siaran Pers

Sidang Lanjutan Praperadilan Selasa, 24 Januari 2023, Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan dengan perkara nomor: 118/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL atas nama Pemohon, John Sondang Saito Pakpahan. Sebelumnya, persidangan ditunda selama dua minggu karena Densus 88 selaku Termohon mangkir tanpa alasan yang sah. Dalam kesempatan persidangan ini, Densus 88 kembali…

Gedung Mahkamah Konstitusi (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Mahkamah Konstitusi Hanya Formalistik dan Tidak Kontekstual dalam Melakukan Pengujian Revisi Kedua UU PPP

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, UU PPP

Selasa, 20 Desember 2022, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Revisi Kedua UU PPP), yaitu Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (20/12) tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya karena permohonan pemohon dinilai tidak beralasan…

Catahu 2022 “Senjakala Demokrasi: Di Bawah Kendali Oligarki”

Publikasi

Rabu, 21 Desember 2022, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2022. Peluncuran ini dilatarbelakangi oleh kondisi Demokrasi yang semakin mengkhawatirkan beberapa tahun terakhir. Pelan tapi pasti, kemunduran terjadi di semua lini, senjakala demokrasi sudah tiba. Kedaulatan rakyat sedang dipinggirkan untuk diganti menjadi kedaulatan elit-oligarki dengan menggunakan cara-cara hegemonik yang seolah demokratis…

FMRM setelah audiensi di Dinas LH DKI Jakarta

Pencemaran Debu Batubara di Marunda Babak 2: Fungsi Pengawasan Tidak Berjalan, Pemerintah Tidak Belajar dari Kasus PT KCN

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran Pers

Audiensi 16 September 2022 Terhitung sejak 3 September 2022 lalu mulai terjadi kembali pencemaran lingkungan akibat debu batubara di wilayah Marunda, di mana hal ini terbukti dengan hasil pendokumentasian warga dengan adanya lantai selasar rumah warga yang kembali menghitam akibat debu batubara. Merespon situasi tersebut, F-MRM bersama-sama dengan LBH Jakarta meminta tindak lanjut atas aduan…

Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta

Pembukaan Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta 2023

Karir, Publikasi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum tersebut.   Siapa Yang Kami…

TAKA setelah menyerahkan banding administratif atas tindakan anti-sains KLHK di depan Kementerian Sekretariat Negara

Banding Administratif Atas Tindakan Anti-Sains KLHK

Advokasi Kebijakan, KLHK

KLHK Merespon Surat Keberatan Administratif TAKA Jumat, 16 Desember 2022, 18 Organisasi yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Akademik (TAKA) melayangkan Banding Administratif atas tindakan Anti-sains KLHK melalui penerbitan suat KLHK Nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 yang membatasi kebebasan akademik serta wujud kontrol kekuasaan atas produksi pengetahuan yang melanggar prinsip kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Pengajuan Banding Administratif…

Ketua Baleg DPR RI

Bahaya Rencana Pembentukan RUU Omnibus Law Kesehatan: Melanggengkan Praktik Buruk Pembentukan Undang-Undang yang Tertutup dan Tidak Partisipatif

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law

Pemerintah Dan DPR Mengulang Kesalahan Yang Sama Penyusunan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi babak baru pembentukan peraturan perundang-undangan yang cacat formil. Pasalnya, pola ini serupa dengan pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Terakhir kali pun, RUU Sisdiknas menuai banyak penolakan secara prosedural maupun substansial karena pembentukannya yang tertutup dan minim partisipasi. Alih-alih memperbaiki sistem…

Tolak Pengesahan RKUHP, Aksi Tabur Bunga

Tolak Pengesahan RKUHP Bermasalah, Masyarakat Gelar Aksi Tabur Bunga Di Gedung DPR

Advokasi Kebijakan, RKUHP

Aksi Tabur Bunga Jakarta, 5 Desember 2022, masyarakat menggelar aksi simbolik tabur bunga dan membakar kitab RKUHP di depan gedung DPR sebagai tanda atas kematian demokrasi di Indonesia. Aksi ini dilakukan setelah Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa, 6 Desember 2022, meski aturan…

Jokowi PHK

Gelombang PHK Massal Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi: Pekerja Menjadi Tumbal, Negara Tidak Boleh Lepas Tangan

Advokasi Kasus, Omnibus Law, Perburuhan

Gelombang PHK Massal Kondisi perekonomian yang carut marut akibat dampak pandemi COVID-19 dan juga resesi global telah berdampak pada terjadinya gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara massal terhadap warga pekerja di Indonesia. Namun sayangnya hingga kini Pemerintah Indonesia belum mengambil langkah kebijakan konkret untuk mengatasi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat dari gelombang PHK tersebut.…

Tim Advokasi mengantarkan surat keberatan administratif di KLHK

18 Organisasi Layangkan Keberatan atas Kebijakan Larangan Peneliti Asing oleh KLHK yang anti-sains dan Membatasi Kebebasan Akademik

Advokasi Kebijakan, Siaran Pers

Preambule 19 Agustus 2022 lalu yang diperingati sebagai Hari Orangutan Sedunia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyebutkan bahwa populasi orangutan Sumatera, Tapanuli dan Kalimantan jauh dari kepunahan dan justru akan terus bertambah. Merespon pernyataan tersebut, pada 15 September 2022, Erik Meijaard dan Julie Sherman menulis opini berjudul “Orangutan Conservation Needs Agreement on…