Jakarta, bantuanhukum.or.id—Minggu 6 September 2015, LBH Jakarta kembali mengadakan lanjutan KALABAHU Buruh 2015 dengan tema “Hak atas Pekerjaan yang Adil dan Layak”. Tema ini sangat penting diangkat untuk memberikan pemahaman kembali kepada buruh tentang standar-standar kerja yang adil dan layak baik yang diakui dalam instrumen hukum lingkup nasional dan internasional. Peserta juga dituntut untuk mahir…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kalabahu Buruh Angkatan II LBH Jakarta 2015 kembali dilanjutkan pada Sabtu (29/8). Materi yang diberikan kepada para peserta pada hari tersebut adalah Sistem Hukum Perburuhan di Indonesia. Materi tersebut disampaikan oleh Mantan Wakil Direktur LBH Jakarta, Restaria Hutabarat. Restaria Hutabarat memulai materi dengan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Ia mengatakan bahwa suatu sistem…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta mengadakan kegiatan diskusi panel sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Kalabahu Buruh 2015 pada hari sabtu (05/09/2015). Diskusi panel ini di hadiri oleh tiga narasumber, yaitu Widodo Budidarmo dari komunitas LGBT, Heppy Sebayang dari organisasi disabilitas dan tiga orang perwakilan dari SPRT Sapu Lidi, yaitu Leni, Yuni, dan Diah. Widodo menjelaskan bahwa masih…
Jakarta, bantuanhukum.or.id– Kamis, (10/09) sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES). Koalisi yang terdiri dari Imparsial, LBH Jakarta, YLBHI, ELSAM, Kontras, SETARA Institute, HRWG, LBH Pers, JSKK, ICW, FMN, SPN dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM menyampaikan keluhan terkait menguatnya militerisme dalam sektor keamanan yang semakin menggerogoti kehidupan masyarakat sipil. Para Koalisi Masyarakat…
Jakarta, bantuanhukum.or.id-Mahdalena yang dituduh melakukan penganiayaan divonis 3 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari kamis (3/9/2015) yang sebelumnya sempat dijadwalkan oleh majelis hakim pada hari senin tanggal 31 agustus 2015 namun ditunda, Mahdalena langsung mengajukan banding seusai putusan Mejelis Hakim dibacakan dimuka persidangan. Selanjutnya pada hari selasa (8/9/2015), Tim Penasehat Hukum (LBH Jakarta)…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta yang tergabung dalam gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) selenggarakan Diskusi Anti Korupsi dengan tema “Seniman Bicara Korupsi” di Somalaing art studio (08/09). Diskusi ini diselenggarakan LBH Jakarta untuk mensosialisasikan perkembangan pemberantasan korupsi yang sedang berada pada posisi genting, hal tersebut merujuk pada banyaknya pejuang-pejuang pemberantasan korupsi yang dikriminalisasi. Hadir sebagai…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) melakukan aksi menolak Pembebasan Bersyarat yang diterima oleh pelaku pembunuhan Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto di depan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Senin(07/09/2015). Aksi ini juga sekaligus memperingati 11 tahun kasus Munir yang hingga kini ttitk terang keadilan Munir…
Nama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Bambang Widjojanto tak tercantum dalam amar putusan terdakwa Zulfahmi Arsyad. Padahal, dalam surat dakwaan maupun tuntutan jaksa, Bambang disebut terlibat perkara mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 itu. “Dengan tidak disebutkan nama Bambang Widjojanto, kebenaran ke depan…
Dianggap telah dengan sengaja melakukan privatisasi air, Presiden Jokowidodo beserta jajarannya disomasi. Somasi yang diajukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) itu menganggap pemerintah telah mengingkari Undang Undang Dasar 1945 agar bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh Negara, bukan malah dibiarkan dan diberikan untuk dikuasai pihak swasta. Landasan…
Karawang, bantuanhukum.or.id – Kamis (3/9), Polres Karawang menggelar sidang Komisi Kode Etik untuk 7 polisi yang terbukti melakukan salah tangkap terhadap Yana, seorang buruh lepas di Karawang. Dalam putusan yang dibacakan oleh pimpinan sidang, 7 orang terperiksa terbukti tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum…