Jakarta, bantuanhukum.or.id – Komite Persatuan Rakyat batalkan PP tentang pengupahan kembali melakukan aksi di depan istana negara pada rabu 28 oktober 2015, aksi yang dilakukan dari berbagai organisasi serikat buruh yang bergabung dalam Komite Persatuan Rakyat memulai aksinya terlebih dahulu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sekaligus menjadikan Kemenakertrans sebagai titik kumpul massa aksi.…
Siaran Pers Sumpah pemuda yang ditulis oleh Moehammad Yamin, kemudian diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Rabu (28/10), tepat 87 tahun seluruh rakyat Indonesia telah mengikrarkan sumpah pemuda yang menjadi tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan indonesia, dan merupakan suatu gagasan dan pengakuan pemuda-pemudi Indonesia yang berikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Hematnya, sumpah…
PRESS RELEASE : 040/X/2015 PEMERINTAHAN JOKOWI-JK ADALAH REZIM PENINDAS DAN MEMPERBUDAK BURUH INDONESIA Pemerintahan Jokowi–JK dalam upaya menjawab permasalahan ekonomi yang tengah melanda Indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Dari paket kebijakan ekonomi yang telah di keluarkan hingga ke empat ini, ada satu hal yang sangat disorot oleh kaum buruh Indonesia yaitu mengenai pelanggengan politik upah…
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil “Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru” Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Jemaat dari GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia kembali gelar ibadah bersama di depan Istana Merdeka, Minggu (25/10). Ibadah tersebut merupakan bentuk protes Jemaat dari GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia yang dipangkas kebebasan beribadah dan berkeyakinannya oleh pemerintah. Ibadah kali ini merupakan ibadah ke 100 Jemaat GKI Yasmin dan Filadelfia yang mereka lakukan di depan…
Dalam diskusi bertajuk ‘Bela Negara untuk Apa?’ di Kantor Lembaga Bimbingan Hukum (LBH), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (18/10). Humas Indonesia tanpa Militerisme, Surya Anta mengatakan, dengan adanya bela negara, dia menilai negara akan mengembalikan kepada sistem otoriter seperti yang dipraktikan pada era Orde Baru (Orba). “Nasionalisme ini seperti yang pernah dilakukan masa Orde Baru…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Puluhan massa yang mengatasnamakan Indonesia Tanpa Militerisme melakukan aksi di depan istana negara pada senin 5 oktober 2015. Aksi yang dilakukan bertepatan dengan hari lahir tentara nasional indonesia ini menyikapi masalah perlunya reformasi TNI, tentara fokus pada pertahanan dan jangan masuk ranah sipil. Beberapa tahun ini terlihat indikasi bangkitnya kembali militerisme dan politik orde…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama dengan beberapa anggota dari serikat buruh pada selasa 13 oktober 2015 melakukan audiensi dengan Komnas HAM mendorong advokasi lahirnya unit pidana perburuhan di kepolisian. Audiensi yang dilakukan di kantor Komnas HAM ini diterima oleh salah satu komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Dalam upaya penegakan hukum kasus-kasus di bidang pidana perburuhan yang…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komite persatuan Rakyat Tolak RPP Pengupahan melakukan deklarasi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintanh tentang Pengupahan yang rencananya akan disahkan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini pada selasa 13 oktober 2015. Aksi deklarasi penolakan RPP pengupahan ini disampaikan di bundaran hotel indonesia. Komite Persatuan Rakyat tolak RPP Pengupahan memandang bahwa…
Koalisi Nasional Anti-Pemidanaan yang Dipaksakan beranggapan bahwa perlakukan kriminalisasi berawal dari tim penyidik kepolisian ketika meningkatkan status korban menjadi tersangka. “Seperti diketahui saat ini kriminalisasi bukan saja diberikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan merambah ke semua sektor tani, buruh, masyarakat miskin, seniman, budayawan dan PNS,” ungkap tim Koalisi Ichsan Zikri di Makassar, Kamis. Dalam…