Polri Diminta Tidak Mencari-cari Kesalahan Orang seperti Kopkamtib.

Rekam Media

Banyaknya rentetan dugaan kriminalisasi yang dituduh dilakukan polisi menimbulkan kekhawatiran kalau Polri bakal bertransformasi menjadi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang eksis pada rezim orde baru. Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar berharap, Polri mampu menjaga profesionalitasnya sebagai penegak hukum. Tidak mencari-cari kesalahan orang apalagi melanggar HAM seperti yang dilakukan Kopkamtib. “Kalau cara-cara Kepolisian mencari-cari…

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melecehkan Persidangan

Berita

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melecehkan Persidangan Jakarta, Rabu tanggal 30 September 2015 berlangsung sidang di PTUN Jakarta dengan obyek sengketa KTUN mengenai pemberhentian dan pemindahan Retno sebagai kepala Sekolah SMAN 3 oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Persidangan dihadiri oleh kuasa hokum penggugat yaitu Muhamad Isnur (pengacara publik LBH Jakarta) dan dari Pihak tergugat…

Belajar Bersama Menyusun Strategi Advokasi

Berita

Karawang,bantuanhukum.or.id—26 September 2015, LBH Jakarta bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) kembali menyelenggarakan pendidikan bagi buruh. Pendidikan ini diikuti oleh 20 orang buruh yang berasal dari pabrik karton yang kini tengah menghadapi masalah hukum pelarangan berserikat. Dalam pendidikan ini peserta dibekali materi mengenai strategi advokasi dan juga praktik bagaimana menyusun strategi…

Masyarakat Sipil Desak Presiden Hentikan Penegakan Hukum Sesat

Berita

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) lakukan konferensi pers untuk mendesak pemerintah agar secepatnya menghentikan proses pelemahan negara melalui penegakan hukum yang sesat, di LBH Jakarta (28/09). Konferensi ini dilakukan karena Sapu Koruptor memandang pemerintah, khususnya Presiden belum melakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah kriminalisasi yang menimpa banyak aktivis anti korupsi sejak Januari…

Komisi VIII DPR RI Hapus Pasal Krusial yang Menjadi Prisnsip Dasar Disabilitas

Berita

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPU Penca) yang tergabung dalam Pokja RUU Penyandang Disabilitas menggelar Konperensi Pers yang bertempat di LBH Jakarta pada hari Senin (28/09/2015). Konperensi Pers ini dihadiri oleh sejumlah anggota komunitas disabilitas guna mengkritisi kinerja Panitia Kerja (Panja)…

RUU Penyandang Disabilitas Versi Panja Komisi VIII Tidak Aspiratif

Siaran Pers

Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR sudah menyelesaikan draft RUU Penyandang Disabilitas. Draft itu saat ini sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun mengalami kemajuan, tetapi proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas berjalan sangat lambat. Seharusnya RUU tersebut sudah masuk dalam tahap…

Presiden Harus Segera Hentikan Kriminalisasi BW dan Pegiat Antikorupsi lainnya

Siaran Pers

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi Situasi Darurat dan Mendesak “Presiden Harus Segera Hentikan Proses Pelemahan Negara Melalui Penegakan hukum yang Sesat” Jumat, 18 September 2015, perkara Bambang Widjojanto (BW) telah diserahkan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan ini menunjukkan kriminalisasi terus berlanjut. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan mengenai SOP penanganan perkara…

LBH Jakarta Kecam Pembunuhan Petani di Lumajang

Siaran Pers

Seharusnya dapat dicegah: Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat lambat bergerak. LBH Jakarta mengutuk peristiwa penganiayaan dan pembunuhan terhadap dua orang petani warga Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Korban pembunuhan bernama Samsul alias Kancil (52) dan korban penganiayaan bernama Tosan (51). Mereka dibunuh dan dianiaya di depan Balai Desa karena, pada 9 September 2015 lalu, terlibat menggelar…

Tribute untuk Adnan Buyung Nasution

Memorable

Dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) 1969, advokat muda dan mantan jaksa, Adnan Buyung Nasution, menyampaikan gagasan mendirikan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk membantu mereka yang miskin dan terampas haknya di bidang politik dan hukum. Delapan tahun kemudian (1977), karena pengaruh para pengacara muda di Peradin, Peradin pun mendeklarasikan diri sebagai organisasi perjuangan. Itu lompatan…

Wasiat Abang Untuk Membela Si Miskin dan Tertindas….

Memorable

“Jagalah LBH/YLBHI. Teruskan pemikiran dan perjuangan bagi si miskin dan tertindas,” tulis “Abang” Adnan Buyung Nasution, Minggu, 20 September 2015, ketika terbaring di rumah sakit. Salah satu pesan terakhir Bang Buyung diterima advokat Todung Mulya Lubis, yang nyaris tak kuasa menahan harunya. Meski sakit, Abang tidak henti memikirkan nasib kaum miskin dan tertindas. Beliau meminta…