Mendorong Regulasi Penggusuran Sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia

RISALAH KEBIJAKAN Saatnya Membuat Regulasi Penggusuran Sesuai dengan Standar HAM Belum Ada Satupun Peraturan yang Melindungi Warga Tergusur dari Pelanggaran Hak dan Kekerasan Pada tahun 2015, LBH Jakarta mengadakan penelitian tentang situasi penggusuran paksa yang marak terjadi di DKI Jakarta. Penelitian yang diberi judul “Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa DKI Jakarta Januari – Agustus 2015”…

25 Korban Kriminalisasi Mendapatkan Jaminan Perlindungan dari Komnas HAM

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Setelah sebelumnya Rabu, 4 November 2015 LBH Jakarta bersama Perwakilan Serikat Pekerja dan perwakilan korban kekerasan dan kriminalisasi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (“Polda Metro Jaya”) berhasil mengadakan pertemuan dengan Pihak Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (“Komnas HAM”), akhirnya Komnas HAM Memberikan Jaminan Perlindungan dan Keamanan Terhadap 25 orang yang ditetapkan sebagai tersangka…

Minimalisir Korban Salah Tangkap

Minimalisir korban salah tangkap, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama Yayasan Budaya Mandiri mengadakan diskusi Korban salah tangkap di posko Budaya Mandiri ( 31/10/2015). Dalam diskusi tersebut ternyata dampak langsung kepada korban salah tangkap biasanya kepada perempuan dan anak. “Ternyata dampak korban Salah tangkap banyak dirasakan langsung kepada ibu-ibu dan keluarga yang sangat rugi. Terbukti…

Perluas Demokrasi dan Partisipasi Rakyat!

17 tahun sudah paska jatuhnya rejim Soeharto. Rejim yang berkuasa dengan sokongan penuh dari tentara. Rejim yang membuka “karpet merah” modal internasional. Berkuasa selama 32 tahun dengan terus mengembangkan ideology dan politik Militerisme. Menempatkan Tentara dalam fungsi pertahanan dan keamanan. Bahkan dalam fungsi kebudayaan, sosial dan ekonomi. Perjuangan reformasi memang berhasil menjatuhkan Soeharto dan dikemudian…

Cabut Pergub Pengancam Demokrasi

SIARAN PERS BERSAMA PERSATUAN RAKYAT JAKARTA Organisasi Masyarakat sipil yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Jakarta [PRJ] menolak dengan tegas adanya Peraturan Gubernur [Pergub] Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka yang disahkan pada 28 Oktober 2015. Pasalnya Pergub tersebut tidak saja telah mencederai hak asasi warga Negara…

Disabilitas Bukanlah Beban Negara

  Jakarta, bantuanhukum.or.id— LBH Jakarta bersama berbagai lembaga organisasi peduli disabilitas melakukan mediasi di Gedung Bina Graha dengan staf kepresidenan , Rabu 4/11/2015 terkait RUU disabilitas. Audiensi ini dilakukan untuk memperkuat gerakan petisi yang telah diupayakan sebelumnya. Petisi tersebut adalah sebuah petisi yang berisikan penolakan Kemnesos Sebagai Leading Sector Tunggal dalam Isu Disabilitas dan Membentuk Pansus Untuk…

Dari Kampus Perangi Korupsi

Bogor, bantuanhukum.or.id—Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya (LKH-FHJ) bekerjasama dengan LBH Jakarta selenggarakan Kampung Anti Korupsi, Sabtu (31/10). Acara ini diselenggarakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa untuk memerangi dan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi. Kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi LKH-FHUJ kedua ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang pengurus dan para mahasiswa. Hadir…

Sampaikan Keluh Kesah, Warga Korban Penggusuran Datangi Menteri PU

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Warga korban penggusuran DKI Jakarta temui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (03/11) lalu. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas program satu juta rumah yang merupakan program Presiden Joko Widodo melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Basuki Hadimuljono selaku Menteri PU mengatakan program perumahan harus menjadi satu dengan kawasan, yang mana program tersebut…

Uji Materi Pendidikan Kespro, MK Langgar Kode Etik dan Pedoman Beracara

Rilis No.: 1250/SK-RILIS/XI/2015 Maraknya permasalahan kekerasan seksual seperti perkosaan dan pelecehan seksual pada anak dan remaja sesungguhnya belum ditempuh upaya pencegahan hingga ke akar. Upaya edukasi melalui sekolah sebagai pencegahan benih-benih kekerasan seksual tumbuh harus ditempuh. Salah satu caranya dengan menjadikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagian dalam kurikulum pendidikan sekolah. Berdasarkan penelitian Pusat Kajian Gender dan…