“Penjara Bukan Tempat untuk Anak!” Launching Posko Pengaduan Anak Berhadapan dengan Hukum

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaunching Posko Pengaduan Anak, pada Minggu (22/03), di Gedung LBH Jakarta. Berdasarkan data penelitian LBH Jakarta tahun 2012, dari 100 responden anak yang menjadi tahanan di Lapas Anak Pria dan Lapas Anak…

Serbet Raksasa Simbolisasi Desakan RUU PRT

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa, 24 Maret 2015 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali didatangi oleh ratusan orang dari Pekerja Rumah Tangga (PRT). Massa yang tergabung dalam berbagai elemen diantaranya, Jala PRT, Sapu LIdi, Relawan Mogok Makan, UPC, JRMK, FBLP, Perempuan Mahardika, Komite Aksi Perempuan, SPN, LBH Jakarta, dan berbagai elemen gerakan buruh lainnya melakukan aksi “Pembentangan Serbet…

KMMSAJ Desak Pemerintah Laksanakan Putusan Gugatan Warga Negara yang Menghentikan Swastanisasi Air Jakarta

Prees Release Meyikapi putusan PN Jakarta pusat terhadap perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang telah diputus Selasa, 24 Maret 2015 kemarin, kami Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Putusan Gugatan Warga Negara mengakhiri penjajahan Air di Indonesia-Jakarta. Mengakhiri pengabaian hak rakyat atas air selama 17 tahun di Jakarta dan praktek pembangkangan…

Pengadilan Kabulkan Gugatan Masyarakat Tolak Privatisasi Air

TEMPO.CO, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) ihwal pengelolaan air di DKI Jakarta. Hakim ketua Iim Nurokhim menganggap pihak tergugat melanggar aturan. Iim menjelaskan, pihak tergugat lalai dalam pemenuhan hak asasi manusia atas air bagi warga negara, khususnya warga DKI. “Kami memerintahkan pihak…

Kampung Pilar Cikarang Selatan, Kampung Anti Korupsi

Cikarang, bantuanhukum.or.id—Minggu (22/03) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama warga Kampung Pilar Cikarang, menyelenggarakan kegiatan Kampung Anti Korupsi. Acara ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab sosial LBH Jakarta untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait permasalahan korupsi yang semakin mengkhawatirkan di Bumi Pertiwi. Acara yang dihadiri oleh sekitar 50 warga ini diisi dengan refleksi perjuangan…

Warga Kampung Budi Darma Melek Korupsi

Jakarta, www.bantuanhukum.or.id – Minggu, 22 Maret 2015. Pengacara dan Asisten Pengacara yang tergabung dalam Criminal Defense Lawyer LBH Jakarta melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada warga Budi Darma Jakarta Utara. Penyuluhan kali ini mengangkat tema Kampung Anti Korupsi. Dipilihnya isu korupsi sebagai materi penyuluhan lantaran saat ini maraknya kelompok-kelompok tertentu yang ingin berupaya memperlemah semangat gerakan…

Penyidik Polri di bawah Kejaksaan

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap Kepolisian Republik Indonesia telah sering melakukan aksi kriminalisasi terhadap masyarakat yang sebenarnya tak bersalah. Salah satu sebab kriminalisasi tersebut bisa terjadi adalah karena kurangnya pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan. Oleh sebab itu, LBH memiliki ide agar para penyidik yang ada di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tak perlu ada…

Workshop on Law in the Struggle for Dignity and Justice

Bangkok, bantuanhukum.or.id-Pada 21–23 Maret 2015, perwakilan LBH Jakarta (F. Yonesta, Ade Wahyudin, dan Maruli Tua Rajagukguk) menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh The Law Reform Commission of Tailand bekerjasama dengan Asian Institute for Human Rights, di Bangkok-Thailand. Workshop ini dihadiri oleh 40 perwakilan organisasi bantuan hukum dan organisasi sosial dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara,…

Polisi Pembantu Jaksa Dalam Penyidikan

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Minggu (22/03), Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan media briefing yang mengangkat gagasan dominus litis Kejaksaan (red.: Jaksa sebagai pengendali perkara) dalam proses penyidikan. Gagasan tersebut dilandasi oleh kekhawatiran masyarakat dan kalangan praktisi/peneliti hukum akan maraknya kasus-kasus dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian akhir-akhir ini, misalnya kasus yang sedang dihadapi oleh dua…

Putus Kontrak Palyja dan Aetra, Desakan Koalisi Masyarakat

Pengelolaan air Jakarta oleh pihak swasta masih menuai polemik. Pasalnya, swastanisasi air dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta akan air yang cukup dan berkualitas. Pada Hari Air Sedunia yang jatuh hari ini, puluhan orang dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melakukan aksi demonstrasi…