Law No 16 Year 2011 on Legal Aid

THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16/ YEAR 2011 CONCERNING LEGAL AID BY THE GRACE OF GOD THE ALMIGHTY PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering: a. that the state guarantees the constitutional right of everyone to get recognition, security, protection, and fair legal certainty and equal treatment before the law as a…

Diduga Korban Salah Tangkap, Sang Tukang Ojek Memberikan Pembelaannya

Jakarta, Nemukabar.com – Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan salah tangkap yang dialami oleh terdakwa Dedi bin Mugeni yang berprofesi sebagai tukang ojek, Senin (6/4/2015). Beliau pun didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 7 tahun 6 bulan penjara. Pada sidang dengan agenda lanjutan ini, Dedi Mengajukan Nota Pembelaannya atau Pledoi…

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b. bahwa negara bertanggung…

topi polisi

Jokowi Angkat BG Jadi Wakapolri, Rakyat Kecewa

Bergulirnya wacana Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Wakapolri kembali merebak, menyusul rapat konsultasi Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR yang membahas pencalonan Kapolri baru. Kepada wartawan, Jokowi membeberkan alasan pihaknya membatalkan Budi Gunawan yang sebelumnya diusulkannya menjadi kapolri. “Saya jelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.…

Potensi Peradilan Sesat Masih Tinggi, Pengaturan Peninjauan Kembali Perlu Dibenahi

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Dalam kesempatan kemarin, Kamis (9/4) sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Komite KuHAP) mengadakan media briefing terkait dengan persoalan peninjauan kembali yang selama ini terjadi. Media briefing ini dilakukan untuk kembali mengkampanyekan perubahan KUHAP lewat pembahasan RKUHAP di DPR RI serta respon atas berbagai permasalahan…

Warga Petamburan Menjemput Keadilan Melalui Eksekusi Putusan

Jakarta, www.bantuanhukum.or.id–Setelah delapan belas tahun digusur dan tanpa kepastiaan mendapat kompensasi, kendatipun telah menang pada pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, masyarakat korban penggusuran pembangunan rumah susun di RW 09 Petamburan yang terdiri dari 9 RT, kembali memperjuangkan haknya. Hari ini (9/4/2015) mereka, melalui sejumlah perwakilan masyarakat mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas putusan pengadilan yang…

Press Release: Rakyat Lawan Korupsi

Pasca ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Semangat pemberantasan korupsi dipukul paksa mundur melalui berbagai upaya dan kekuatan persekongkolan. Sedikitnya ada 2 (dua) dua cara yang dilakukan. Pertama melakukan kriminalisasi terhadap aktor-aktor pemberantasan korupsi yakni pimpinan KPK, Staff KPK, Aktivis anti korupsi dan media. Kedua melalui melemahkan lembaga KPK…

Karnaval Rakyat Lawan Korupsi

Jakarta, www.bantuanhukum.or.id– Ratusan masyarakat  dari berbagai komunitas masyarakat menggelar Karnaval Rakyat Lawan Korupsi, Karnaval ini mengambil rute dari Patung Kuda menuju Istana Negara, Rabu (8/4). Karnaval ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kemunduran dalam pemberantasan korupsi yang bermula dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Dalam karnaval ini…

Menang di MA, Korban Penggusuran Minta Ahok Bayar Ganti Rugi Rp 4,7 M

Keadilan bagi korban penggusuran pembangunan Rusun Petamburan Jakarta Pusat dari tahun 2003 silam tetap tidak kunjung datang. Meski gugatan Class Action yang mereka ajukan telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap ditingkat kasasi, sampai hari ini kemenangan warga Petamburan masih di atas kertas. Demikian disampaikan salah seorang pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana dalam…

Mengenal Relasi Pluralisme, Negara, dan Agama

Jakarta, bantuanhukum.or.id– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali melanjutkan rangkaian kegiatan dalam Kalabahu 36 pada Senin (6/4) di Gedung LBH Jakarta. Pada materi kedua yang dimulai pukul 13.00 Wib, peserta mendapatkan materi Pluralisme, Negara, dan Agama yang dibawakan oleh KH Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR RI dan Baleg DPR RI, ditemani oleh co-fasilitator Nindya.…