Banjir Era Pandemi Covid-19: Pemerintah harus Pastikan Perlindungan Hak-Hak Korban dan Benahi Kerusakan Lingkungan!

Advokasi Kebijakan, Covid-19, Siaran Pers

Pers Rilis Nomor 61/RILIS-LBH/II/2021 LBH Jakarta mengingatkan pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk serius memastikan upaya penanggulangan bencana banjir Jabodetabek berjalan dan mengevaluasi berbagai kebijakan pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini  untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengancam keselamatan…

Warga Pekayon dan Jakasetia Bekasi Gugat PJT II, Walikota Bekasi, Kepala Dinas Tata Ruang Bekasi, Kepala Satuan Satpol PP Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Selatan, dan DPRD Kota Bekasi

Advokasi Kasus, Berita, Perkotaan Masyarakat Urban

Warga korban penggusuran Pekayon dan Jakasetia yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi (10/02). Gugatan ini ditujukan kepada Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II), Walikota Bekasi, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Bekasi (Satpol PP…

Hentikan Pembungkaman Kemerdekaan Pers & Pengabaian Keselamatan Jurnalis di Masa Pandemi

Publikasi, Siaran Pers

SIARAN PERS LBH Jakarta Nomor: 58/SK-ADV-FTR/II/2021 Jakarta, 9 Februari 2021 Peringatan Hari Pers (HPN) 2021 diawali dengan memburuknya kondisi Kemerdekaan Pers, Reporters Without Borders (RSF) 2020 merilis Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia berada di Peringkat 119 dibawah Malaysia peringkat 101, dan Timor Leste peringkat 78. Kemerdekaan Pers diatur, dijamin dan dilindungi dalam undang-undang dasar dan undang-undang…

Sidang Tanggapan atas Eksepsi Jumhur Hidayat Korban Kriminalisasi dengan UU ITE karena Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Advokasi Kasus, Berita, Omnibus Law, Peradilan yang Adil

Sidang terkait kriminalisasi aktivis KAMI Jumhur Hidayat kembali dilanjutkan dengan agenda sidang mendengar Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan Tanggapan atas Eksepsi (Nota Keberatan), JPU membacakan tanggapannya di hadapan Majelis Hakim dan Tim Kuasa Hukum Jumhur yang diwakili oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Sidang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/2). Dalam tanggapannya,…

Saksi Fakta KLHK Ditolak Hakim dalam Sidang Gugatan Warga atas Pencemaran Udara Jakarta

Advokasi Kebijakan, Jakarta Kritis, Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi Ibukota JAKARTA, 3 Februari 2021 – Saksi Fakta yang dihadirkan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditolak oleh majelis hakim dalam sidang Gugatan Warga Negara atas Pencemaran Udara Jakarta yang digelar secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Dalam siding hari ini, KLHK selaku pihak tergugat menghadirkan Dasrul…

Self Help Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online & Kekerasan Berbasis Gender-Online

Buku Saku, Publikasi

Sejak 2018 hingga saat ini, LBH Jakarta terus mendapatkan pengaduan terkait permasalahan pinjaman online. Umumnya pengaduan yang diadukan adalah seputar proses penagihan yang penuh teror dan intimidatif, adanya ancaman kekerasan, penyebaran data pribadi, hingga pelecehan-kekerasan seksual online yang dialami oleh nasabah/debitur pinjaman online. Tercatat ada lebih dari 5000 pengaduan kasus terkait permasalahan pinjaman online yang…

topi polisi

Calon Kabareskrim harus Memiliki Komitmen Reformasi Kepolisian Berdasar Hukum dan HAM

Siaran Pers

Rabu 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo melantik calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Pelantikan itu akan berdampak pada kursi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) lowong dan menunggu pengganti yang baru. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Presiden Republik…

Tetapkan Kasus Munir sebagai Pelanggaran HAM Berat

Advokasi Kasus

Siaran Pers Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) Pada tanggal 21 September 2020 lalu, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) bersama-sama dengan beberapa kelompok masyarakat sipil mendatangi Komnas HAM untuk meminta penetapan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, sebagai pelanggaran HAM berat. Namun hingga kini Komnas HAM masih belum merespon atau menetapkan kasus tersebut sebagai…

Sidang Dakwaan Jumhur Hidayat, Kuasa Hukum Ungkap Berbagai Pelanggaran KUHAP

Advokasi Kasus, Berita, Omnibus Law, Peradilan yang Adil

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaannya pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan terdakwa Jumhur Hidayat aktivis Koalisi Aksi Menyelamtkan Indonesia (KAMI), Kamis (21/21). Jumhur HIdayat terpaksa menghadapi peradilan karena cuitannya pada media sosial Twitter Oktober 2020 silam dianggap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Hadir dalam persidangan sebagai kuasa…