topi polisi

Kepada Presiden dan DPR RI: Agenda Reformasi Polri Harus Segera Dituntaskan

Baru-baru ini, Indonesia diramaikan dengan tagar #PercumaLaporPolisi, tagar yang ramai diperbincangkan masyarakat oleh karena sikap institusi Polri yang dianggap tidak profesional dalam menangani kasus kekerasan seksual 3 (tiga) orang anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang diberitakan oleh Project Multatuli. Ditambah adanya penetapan tersangka kepada seorang pedagang yang mengalami penganiayaan dari beberapa orang terduga preman pasar…

Tindak Tegas Aparat Polisi Pelaku Kekerasan, Putus Rantai Impunitas!

Rabu, 13 Oktober 2021, beredar video dengan durasi kurang lebih 45 detik, yang lagi-lagi menunjukkan aksi brutalitas seorang aparat kepolisian. Di video tersebut terlihat aparat kepolisian membanting seorang peserta aksi ke lantai trotoar hingga yang bersangkutan tergeletak dan mengalami kejang-kejang serta tidak sadarkan diri. Kejadian ini berlangsung di saat mahasiswa sedang melakukan unjuk rasa di…

LBH Jakarta Launching Kegiatan PERSAMI Gerombolan Woyoo

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaunching kegiatan “PERSAMI Gerombolan Woyo Sebagai Medium Pengenalan Isu dan Penguatan Jaringan dalam Rangka Penetrasi Isu-Isu Hukum, HAM, dan Lingkungan”, pada Sabtu, 9 Oktober 2021. Kegiatan yang didukung oleh Trend Asia dan Departemen Penerangan Jason Ranti ini dilaksanakan dengan mekanisme daring via aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan yang diinisiasi juga oleh…

PENGUMUMAN KELULUSAN KALABAHU 42 LBH JAKARTA TAHUN 2021

Halo kawan-kawan! Setelah melewati proses pembelajaran dalam ruang daring selama hampir tiga bulan,  Karya Latihan Bantuan Hukum KALABAHU 42 resmi ditutup pada Kamis, 7 Oktober 2021. Kami ucapkan selamat untuk seluruh Peserta KALABAHU 42 LBH Jakarta yang dinyatakan LULUS. Berikut daftar nama peserta yang dinyatakan lulus: Aditya Yudistira Airlangga Julio Aisha Adelia Annisa Chandra Nur…

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON ASISTEN PENGABDI BANTUAN HUKUM LBH JAKARTA

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai organisasi non pemerintah yang secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya LBH Jakarta melakukan pengkaderan dengan melalui Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) sebagai bakal calon generasi penerus perjuangan dalam mewujudkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang termarjinalkan. Atas hal…

Preseden Buruk Pemberian Vaksin Dosis Ketiga

Vaksinasi dosis ketiga tidak boleh diberikan kepada masyarakat kecuali tenaga kesehatan selama ketersediaan vaksin masih terbatas. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi merencanakan penyelenggaraan vaksinasi dosis ketiga bagi para guru dan tenaga pendidik tanpa rekomendasi dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan RI). Artinya, Pemerintah Kota Bekasi berpotensi melangkahi instruksi Kementerian Kesehatan terhadap ketentuan pemberian vaksinasi dosis ketiga selain…

REFLEKSI 1 TAHUN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA: HILANGNYA JAMINAN KESEJAHTERAAN DI TENGAH PANDEMI

Satu tahun berselang sejak disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR, berbagai persoalan akibat hilangnya ketentuan jaminan-jaminan dasar masyarakat terkait penghidupannya terus bermunculan. UU usulan Presiden yang diklaim dapat mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan terciptanya lapangan pekerjaan terbukti justru menggerogoti hak-hak dasar masyarakat yang sebelumnya terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang direvisi melalui UU Omnibus Law Cipta…

KERTAS POSISI: Mendesak Mendikbudristek Meninjau Ulang Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka

Pada 30 Maret 2021, empat Kementerian yang mengurusi persoalan pendidikan dan penanganan Covid-19 menerbitkan pengaturan Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 (SKB 4 Menteri). Peraturan tersebut menjadi dasar upaya penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) untuk satuan pendidikan setelah 1 tahun sebelumnya diselenggarakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)…

KOALISI MASYARAKAT DESAK 4 MENTERI UNTUK TUNDA DAN TINJAU ULANG KEBIJAKAN PTM DEMI KESELAMATAN ANAK

Koalisi Selamatkan Anak Indonesia sampaikan surat desakan beserta kertas kebijakan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT). Koalisi Selamatkan Anak adalah Koalisi interdisipliner dan antar profesi yang berfokus pada keselamatan anak dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19. Koalisi menilai kebijakan PTMT tanpa syarat vaksinasi dan standar epidemiologis yang ketat…

LBH Jakarta Mendorong Pemerintah Untuk Mengevaluasi dan Menunda Sementara Waktu Pemberlakuan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Semenjak meroketnya angka positif Covid-19 pada pertengahan (Juni-Juli) tahun 2021, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat untuk membatasi mobilisasi dan aktivitas warga demi mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19. Setelahnya ketika memasuki akhir Juli dan awal Agustus, Pemerintah kemudian mulai melonggarkan pembatasan mobilisasi dan aktivitas warga secara bertahap. Kebijakan pelonggaran ini dilandasi dengan data turunnya angka kasus…