UU PSDN Penuh Masalah: Dari Ancaman Pidana Hingga Penegakan Hukum Militer bagi Sipil

Advokasi Kebijakan, Publikasi, Siaran Pers

Selasa, 23 November 2021, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli ke-2 dari Pemohon. Pada sidang dengan agenda ini, tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menghadirkan kembali tiga orang ahli. Para ahli yang dihadirkan berdasarkan keahliannya kemudian memberikan argumentasi mengapa keberadaan Komcad dalam UU PSDN ini bermasalah, baik dari sudut pandang hukum humaniter…

Pengumuman Hasil Rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta 2021

Karir, Publikasi

Sebanyak 41 (empat puluh satu) orang peserta mendaftarkan diri dalam proses rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum, LBH Jakarta 2021. Sejumlah 20 (dua puluh) orang peserta lulus memenuhi syarat dan kualifikasi dalam tahap seleksi administrasi. Peserta yang lulus tahap seleksi administrasi juga mengikuti serangkaian panjang proses rekrutmen calon Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta 2021, yaitu:…

Komisi Informasi DKI Jakarta Hadirkan Saksi Yang Tidak Relevan, Netralitas Proses Pemeriksaan Sengketa Informasi Publik Dipertaruhkan

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran Pers

Sidang sengketa informasi publik untuk membuka addendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta telah sampai pada tahapan pemeriksaan saksi. Majelis Komisioner pemeriksa sengketa menghadirkan Direktur Pelayanan PDAM DKI Jakarta sebagai saksi dalam persidangan kali ini. Tim Kuasa Hukum dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), menolak saksi yang di…

Tiga Masalah Serius Surat Presiden RI Terkait Pergantian Panglima TNI

Publikasi, Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) dalam Undang-Undang TNI…

Pentingnya Remunisipalisasi dan Dampaknya Terhadap Hak Buruh

Opini

Oleh: Yunita* Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat (2) UUD). Termasuk pengelolaan air seyogyanya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.[1] Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, menegaskan bahwa “dikuasai oleh negara” diartikan sebgai penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan…

DIAMBANG PUTUSAN JUMHUR HIDAYAT: KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIRAMPAS

Advokasi Kasus, Peradilan yang Adil

Sidang vonis gugatan Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Moh. Jumhur Hidayat dengan nomor 2/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. ditunda selama dua pekan. Hal tersebut dikarenakan terdapat pergantian dari ketua Majelis Hakim sebelumnya yakni Hakim Ketua Agus Widodo yang dipindahtugaskan ke Pontianak, Kalimantan Barat. “Putusan belum bisa dibacakan, karena ada pergantian Majelis Hakim. Untuk itu kita tunda dua minggu…

Warga Korban Penggusuran Proyek Rusunami Petamburan Adukan Gubernur DKI Jakarta Kepada Ombudsman

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban

Pada Rabu (27/10), perwakilan warga Rusun Petamburan yang memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta mengadukan Gubernur DKI Jakarta kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Gubernur DKI Jakarta diadukan karena melakukan maladministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp.…

Dua Tahun Pemerintahan: Rapor Merah Rezim Jokowi- Ma’ruf Amin

Kertas Posisi, Publikasi

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” UNDUH Rapor Merah 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin Kalimat tersebut diucapkan dengan lantang oleh Joko Widodo dalam rangka pengambilan sumpah…

Terdakwa kasus Unlawful Killing Laskar FPI tidak ditahan, LBH Jakarta : Penegakan Hukum tidak boleh Diskriminatif

Publikasi, Siaran Pers

Senin, 18 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar sidang dakwaan perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum (unlawful killing) yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap empat anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Pada persidangan yang lalu, penuntut umum telah mendakwa Terdakwa dengan pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang…

Jakarta Tidak Maju Bersama: Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan Di Ibukota

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran Pers

Pada Sabtu (16/10) kemarin, genap empat tahun Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode masa jabatan 2017-2022. Bertepatan dengan momentum ini, LBH Jakarta meluncurkan kertas posisi bertajuk “Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan Di Ibukota”. UNDUH: Rapor Merah 4 Tahun Anies Baswedan Dalam kertas posisi tersebut, LBH Jakarta menyoroti sepuluh permasalahan yang berangkat…