Sidang Jumhur Hidayat: Saksi yang Dihadirkan Jaksa Mengaku Belum Pernah Membaca Omnibus Law UU Cipta Kerja

Sidang dengan nomor perkara: 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (25/02). Agenda persidangan kali ini memasuki pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, penuntut umum menghadirkan Febriyanto Dunggio dan Husin Shahab saksi pelapor untuk diperiksa di muka persidangan. Pada awal persidangan, Tim Penasihat Hukum yang tergabung dalam…

Libatkan Pihak Independen dalam Tim Kajian UU ITE

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Mencermati isi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE yang disahkan 22 Februari 2021, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat. Penilaian ini didasarkan pada dua hal…

Tim Advokasi Gerakan Ibukota Menilai Saksi Fakta yang Dihadirkan oleh Pihak Pemerintah Tidak Kredibel

Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Povinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (24/02). Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan 2 orang saksi fakta dari pihak tergugat (pemerintah) yakni Staf Analis Data Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Annisa Zahara dan Dede Romdanih. Agenda persidangan diawali dengan memeriksa…

Menkopolhukam Harus Cabut Pernyataan Restorative Justice Korban Pemerkosaan, Belajar Lagi Soal Gender, dan Dorong RUU PKS

LBH Jakarta mendesak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud M.D. untuk mencabut pernyataannya restorative justice (keadilan restoratif) dapat dilakukan dalam kasus pemerkosaan dan belajar lagi soal gender. Meskipun secara umum upaya mengedepankan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana harus terus kita upayakan, pernyataan tersebut  tersebut adalah pernyataan yang keliru, menyesatkan (misleading), dan sangat tidak…

LBH Jakarta Desak Komisi Informasi DKI Jakarta untuk Memutus Membuka Seluruh Informasi Publik terkait Penanggulangan Banjir Jakarta sebagai Pintu Masuk Perbaikan Penanggulangan Banjir

Sejak banjir besar pada awal tahun 2020, LBH Jakarta aktif mendorong pemerintah untuk berupaya menentukan kebijakan yang mampu mencegah dan menanggulangi bencana banjir. Salah satunya, melalui sengketa informasi publik terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Sengketa informasi publik tersebut dilayangkan untuk menggali permasalahan…

Sidang Dugaan Kriminalisasi Jumhur Hidayat: Majelis Hakim Perintahkan Penuntut Umum, Saksi Fakta Dan Ahli Datang Ke Persidangan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang dengan Nomor Perkara: 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. kasus kriminalisasi yang menimpa terdakwa Jumhur Hidayat, aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) (18/21). Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, sidang kali ini ditunda karena Tim Penasihat Hukum Jumhur Hidayat dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta…

SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PEMERINTAH MENGUNGKAPKAN FAKTA MINIMNYA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM REVISI PP 41 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Jakarta, 17 Februari 2021 – Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari ini dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat. Para Tergugat menghadirkan Staf Analisis Data Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,…

Putusan Sela Jumhur Hidayat: Majelis Hakim Tak Izinkan Sidang Offline, Tim Kuasa Hukum Walk Out dari Ruang Persidangan

Sidang kasus ujaran kebencian dan berita bohong Aktivis KAMI Moh. Jumhur Hidayat kembali dilanjutkan pada hari Kamis 11 Februari 2021, dengan agenda sidang pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. Putusan Sela dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Agus Widodo dan hakim anggota Nazar Effriandi…

Presiden Joko Widodo Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut,…

Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan Pada 12 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UUPSDN). Dengan dasar…