Perubahan Permenkumham Paralegal: Intervensi Negara terhadap Paralegal yang Mengancam Pemberian Bantuan Hukum

Siaran Pers Pada 29 Januari 2021 lalu, Pemerintah RI melalui Kemenkumham telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Paralegal dari keresahan bahwa tidak semua orang mempunyai kesadaran atau pemahaman yang mendasar mengenai ilmu hukum serta bagaimana mereka memperjuangkan haknya. Maka, paralegal hadir dengan harapan dapat…

R-Perpres UKP-PPHB 2021: Melanggengkan Impunitas dan Bentuk Pengingkaran terhadap Hak Korban Pelanggaran HAM

Siaran Pers Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Melalui Mekanisme Non-Yudisial (R-Perpres UKP-PPHB) 2021, Melanggengkan Impunitas dan Bentuk Pengingkaran terhadap Hak Korban Presiden melalui Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) menerbitkan draf rilis terkait R-Perpres Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Pelanggaran HAM Berat…

Kasasi Janggal, Warga Pulau Pari tetap Ajukan Kontra Memori Kasasi

Siaran Pers Pada Senin, 19 April 2021, dua orang warga Pulau Pari yang dikriminalisasi pada 2017 lalu mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap upaya kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembelaan tersebut tetap diajukan meski proses kasasi sarat dengan kejanggalan dan pelanggaran prosedur yang merugikan warga Pulau Pari. Upaya pembelaan menjadi penting mengingat Memori Kasasi…

Ahli Sosiologi Hukum Berpendapat, “Jika Tidak Ada yang Dirugikan atas Cuitan Jumhur maka Perkara Selesai

Sidang Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (12/04).  Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli sosiologi hukum, Trubus Rahardiansah. Trubus merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Melalui desakan tim kuasa hukum pada persidangan kali ini, Jumhur Hidayat selaku terdakwa dapat hadir langsung dalam ruang sidang. Ahli pada persidangan ini dimintai…

Mediasi Gagal, Walikota Bekasi Menolak Adanya Mediasi dan Memilih Melanjutkan Perkara

Sidang gugatan warga Pekayon dan Jakasetia perihal ganti kerugian akibat praktik pungutan liar, kekerasan dan penggusuran paksa yang dialami warga pada tahun 2016 kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri Bekasi (13/04). Agenda persidangan kali ini dilaksanakan hanya untuk menyatakan bahwa proses mediasi yang berlangsung sejak Kamis 25 Maret 2021 s.d 13 April 2021 telah resmi dinyatakan gagal. Persidangan…

Sidang Pembacaan Permohonan Praperadilan Ruland & Kevin

Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Papua Sidang praperadilan Ruland dan Kevin memasuki sidang pembacaan permohonan pada hari ini, Senin, 12 April 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah sidang sebelumnya pada 5 April 2021 sempat ditunda karena pihak kepolisian sebagai Termohon tidak hadir. Sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2021, Ruland dan Kevin ditangkap oleh Polda…

4 Tahun Kasus Penyerangan Novel Baswedan: Pemerintah Tak Ma(mp)u Ungkap Aktor Intelektual Penyerangan

Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Novel Baswedan Tepat 4 (empat) tahun yang lalu pada 11 April 2017, Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserang oleh sejumlah orang dengan cara disiram memakai air keras yang dapat mengakibatkan pada kematian. Dalam perkembangannya, setelah mendapatkan desakan dari publik, Polisi hanya dapat mengungkap 2 (dua) pelaku lapangan dan…

Gugatan Surpres Omnibus Law: Masyarakat Sipil Ajukan Kasasi

Upaya ini penting untuk menjamin adanya akses publik menguji proses penyusunan RUU yang sejak awal melanggar prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tanpa harus menunggu pengesahan UU untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Pada Jumat 9 April 2021, Para Penggugat Surat Presiden Omnibus Law melalui kuasa hukumnya Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengajukan upaya hukum kasasi…

Ibu Sumarsih (orang tua Wawan) dan Ibu Ho Kim Ngo (orang tua Yunhap) Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Siaran Pers: Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II Masih lekat dalam ingatan kita, bagaimana ungkapan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, pada 16 Januari 2020 yang menyatakan bahwa, “Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak…

Kasasi Janggal, Warga Pulau Pari Geruduk Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Rabu, 31 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB, Warga Pulau Pari kembali ‘menggeruduk’ Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kejanggalan proses kasasi tiga orang warga Pulau Pari yaitu Mustaqhfirin alias Boby, Mastono alias Baok, dan Bahrudin alias Edo yang pernah disidangkan di Pengadilan tersebut tahun 2017 yang lalu. Pada tahun 2017,…