TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terkait pelaporan sejumlah aktivis ICW dan JPPR yang dilakukan dua anggota DPR Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding, Koalisi Pemantau Peradilan dan Demokrasi meminta kepolisian untuk mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. “Kami melihat ada indikasi transaksi antara polri dengan DPR dalam hal pemilihan calon Kapolri. Saya harap jangan sampai Polri menodai dirinya…
Dalam siaran pers, Koalisi Pemantau Peradilan dan Demokrasi (KPPD) meminta Kepolisian mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan masyarakat sipil dan bertindak objektif serta lepas dari tekanan anggota DPR yang mencoba mengkriminalisasikan gerakan tersebut. KPPD mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengeluarkan daftar-daftar calon-calon yang bermasalah sebagai bentuk partisipasi publik…
Langkah Indonesian Corruption Watch (ICW) yang merilis 36 nama anggota dewan yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selasa (9/7), bertempat di gedung YLBHI beberapa lembaga swadaya masyarakat memberikan dukungan moril terhadap lembaga yang sedang dilaporkan oleh politisi Syarifuddin Sudding dan Ahmad Yani tersebut. “Tindakan ICW adalah bagian dari cara…
Pelaporan terkait aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dilakukan oleh dua orang anggota DPR: Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding tentu saja mengancam gerakan pemberantasan korupsi di masa depan. Jika dilihat lebih luas, dengan adanya upaya pelaporan yang dilakukan oleh dua orang anggota DPR ini, tidak hanya gerakan pemberantasan korupsi yang akan terbungkam. Namun upaya dan…
JAKARTA, suaarmerdeka.com – Koalisi Pemantau Peradilan dan Demokrasi meminta kepolisian untuk mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Pernyataan ini terkait pelaporan sejumlah aktivis ICW dan JPPR yang dilakukan dua anggota DPR Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding ke Bareskrim Polri. “Kami melihat ada indikasi transaksi antara polri dengan DPR dalam hal pemilihan calon Kapolri.…
Delapan belas etnis Rohingya (sebagian besar perempuan dan anak-anak) saat ini menjadi tuna wisma dan membutuhkan bantuan logistik. Mereka sempat mendaftarakan diri menjadi pencari suaka di UNHCR Malaysia, namun tidak dapat hidup layak, bahkan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah. Tiga puluh tahun lebih mereka disana dan telah mendaftarkan diri ke Perwakilan UNHCR Malaysia. Sejak awal…
JAKARTA, KOMPAS.com — Dua orang oknum anggota Polres Metro Jakarta Utara diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada dua orang buruh wanita dalam aksi demonstrasi di lokasi Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/7/2013). Koordinator Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengatakan, para buruh melakukan aksi menentang penangguhan upah, penurunan harga sembako dan BBM…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sepuluh perwakilan dari buruh perempuan yang tergabung dalam GEBER AKB (Gerakan Bersama Aliansi Buruh Kawasan) mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SKP) Polda Metro Jaya, Kamis (4/7). Kedatangan mereka untuk melaporkan tindakan oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual dalam aksi mereka pada, Senin (1/7), lalu di KBN Cakung Cilincing, Jakarta Utara.…
Baru-baru ini Pemerintah telah membuat kebijakan menaikkan harga BBM, yang secara otomatis akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga Barang dan Jasa. Kita sebagai buruh sangat merasakan imbas dari kebijakan Pemerintah itu, karena semua harga-harga kebutuhan pokok menjadi naik. Harga-harga Sembako naik, harga cabe naik, harga bawang merah naik, harga jengkol naik, harga beras, minyak goreng,…
Pada hari Rabu, 3 Juli 2013 sidang uji materi terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menempuh tahap pemeriksaan ahli dan saksi. Komite Nasional Pendidikan mengajukan beberapa saksi yang menunjukkan bagaimana UU Dikti mengancam akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu alasan uji materi adalah dengan diberlakukannya uu…