Tanya Jawab Seputar THR

Apakah Yang Dimaksud Dengan THR? Tunjangan hari raya (THR) merupakan hak setiap pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Apakah THR Merupakan Kewajiban Pengusaha? THR merupakan kewajiban bagi Pengusaha. Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja minimal 3…

Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik DPR oleh Priyo Budi Santoso

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Bahrain (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesian Legal Rountable), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Wahyu Wagiman (Public Interest lawyer network), Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch) pada hari ini (18 Juli 2013)…

Deklarasi Masyarakat Sipil Tolak UU Ormas

Salah satu perubahan yang timbul sebagai dampak gerakan reformasi 1998 adalah semakin lebar ruang kebebasan anggota masyarakat untuk mengemukakan pikiran dan berserikat. Setiap individu atau sekelompok orang dapat berkumpul, mengikatkan diri dalam sebuah ikatan kebersamaan, hingga menyatakan pendapatnya. Namun, gegap gempita warga mewujudkan kehendak berorganisasi mulai terusik di saat Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU…

Siang Ini, Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Priyo ke BK DPR

Jakarta – Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso secara resmi bakal dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Priyo dituding telah memfasilitasi narapidana (napi) korupsi. Sebab, Priyo mengirimkan surat gugatan PP 99/2012 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Iya jam 11.00 WIB siang ini kami laporkan,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, di Jakarta,…

Dianggap Fasilitasi Koruptor, Priyo Dilaporkan ke BK

Priyo dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Alvon Kurnia Palma (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesia Legal Roundtable), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Wahyu Wagiman (Public Interest Lawyer Network), dan Abdullah Dahlan (Indonesia Corruption Watch).…

Dianggap Langgar Kode Etik, Priyo Dilaporkan ke BK

INILAH.COM, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santosos dilaporkan ke Badan Kehormatan terkait pelanggaran kode etik anggota Dewan. Pelapor yakni koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Alvon Kurnia Palma (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesia…

Koalisi Anti-Korupsi Minta BK Copot Priyo Budi Santoso dari DPR

Liputan6.com, Jakarta : Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta Badan Kehormatan (BK) DPR segera memanggil dan memeriksa Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Mereka meminta BK segera mencopot Priyo dari kursi pimpinan DPR karena diduga melakukan pelanggaran kode etik. Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia, Jamil Mubarok mengatakan, Priyo diduga telah melanggar peraturan DPR Nomor 1 tahun…

PERIKSA PRIYO BUDI SANTOSO UNTUK KEMBALIKAN KEHORMATAN DPR

Kami Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Alvon Kurnia Palma (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesian Legal Roundtable), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Wahyu Wagiman (Public Interest Lawyer Network), Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch). Dengan ini menyampaikan…

HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA

Indonesia telah meratifikasi telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia UU No. 5 Tahun 1998. Negara para pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah legislative, administrative, dan judicial yang efektif untuk mencegah tindakan-tindakan penyiksaan. Di Indonesia, penyiksaan menjadi pola yang dianggap wajar dalam penanganan tindak pidana,…

PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL (FAIR TRIAL)

” Alhamdulillahi  rabbil alamin, Ya, Allah, terima kasih.” Usep bangkit dari kursinya dan  sujud syukur di lantai ruang pengadilan. Sementara pengunjung siding bertepuk tangan, gemuruh dan ikut bersuka cita. Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara baru saja membebaskan Usep Cahyono (20 tahun) dari dakwaan sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Usep,…