Menolak Penetapan Inpres Upah yang mengembalikan Kebijakan Politik Upah Murah & Rezim Upah Murah

Siaran Pers

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), LBH Jakarta, Forum Buruh DKI Jakarta, OPSI, SPIN, FSBI, TSK, Fron Buruh Kawasan, GSBI, FBLP, BJB, TURC, Sekber Buruh, menolak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengupahan buruh untuk stimulisasi ekonomi dalam mengatasi turunnya nilai rupiah. Inpres ini berpotensi mengembalikan negara pada rezim upah murah. Berbagai elemen buruh tersebut menolak tegas…

PENGEROYOKAN JURNALIS DIDAKTIKA UNJ: PEMBUNGKAMAN SUARA KRITIS SECARA PRIMITIF

Siaran Pers

LBH Jakarta mengecam tindakan penganiayaan terhadap jurnalis kampus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Perbedaan pendapat dalam proses pemberitaan dapat diselesaikan secara beradab, bukan dengan cara-cara barbar seperti pengeroyokan. Tindakan ini sangat memalukan karena dilakukan oleh mereka yang nantinya akan menjadi guru di masa depan, yaitu para mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan…

Buruh Harus Diangkat Pegawai Tetap

Berita

JAKARTA – Pemerintah ha­rus mengangkat semua buruh, termasuk para tenaga alih daya (outsourcing), menjadi pegawai tetap tanpa syarat. Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Maruli mengatakan, hal ini dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/8), terkait rencana unjuk rasa para tenaga alih daya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Oktober mendatang. Maruli mengatakan, Peraturan…

Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) Akui Swastanisasi Air Akibatkan PAM Jaya Rugi Rp 1,2 Triliun

Berita

Sejak Desember 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan Gugatan Warga Negara (GWN) atau juga dikenal dengan citizen law suit; antara 12 warga negara Republik Indonesia melawan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, PAM JAYA dan PT Palyja dan PT Aetra. Dua perusahaan yang disebut terakhir tersebut adalah…

Pendidikan Advokasi & Hukum Perburuhan

Berita

Hari ini (Sabtu 24 Agustus 2013) diadakan Pendidikan Advokasi & Hukum Perburuhan pada Federasi Serikat Pekerja Pulp & Kertas Indonesia (FSP2KI) Korwil Jawa Barat yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang. Kegiatan pendidikan yang merupakan kerjasama antara FSP2KI dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini dibawakan dalam 3 sesi, yang masing-masing berjudul :…

SEMINAR PUBLIK LAUNCHING HASIL PENELITIAN

Berita

LBH Jakarta pada hari Kamis, 23 Agustus 2013 menyelenggarakan Seminar Publik Launching Hasil Penelitian Dana Bantuan Hukum yang Ideal Untuk Menjamin Pemenuhan Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. Seminar ini diadakan untuk mempublikasikan dan mendiskusikan penelitian yang dilakukan oleh LBH jakarta bersama dengan LBH Padang, Surabaya, Makasar, dan Papua yang dilakukan sejak bulan…

LBH JAKARTA MENOLAK UNDANGAN SEKRETARIAT ASEAN UNTUK MENERIMA AHRD SECARA SIMBOLIS

Siaran Pers

LBH Jakarta kembali menyatakan sikap menolak Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD). Direktur LBH Jakarta, Febi Yonesta, mendapat undangan  dari Sekretariat ASEAN untuk menerima secara simbolis AHRD pada acara perayaan hari ASEAN. LBH Jakarta tetap pada penilaian kami bahwa banyak pasal-pasal dalam AHRD yang dibawah standar HAM Internasional. Acara yang bertajuk Celebrating ASEAN Day…

Hapus Outsourcing di BUMN

Berita2 Comments

Pada hari ini Kamis 22 Agustus 2013 pada konferensi pers di LBH Jakarta, KSPI – LBH Jakarta bersama ASPEK, SPSMI, FSPPARKES menyatakan sikap menuntut penghapusan outsourcing di BUMN. Konferensi persi dibuka dengan beberapa sharing dari serikat-serikat pekerja outsource yang selama ini hak-haknya tidak dipenuhi dengan layak. Seperti yang kemudian Andrian Ketua SPOS Jamsostek sampaikan, bahwa…

TELECONFERENCE DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Advokasi Kebijakan, Factsheet, Publikasi

Pro kontra seputar ide penggunaan metode teleconference untuk pemeriksaan saksi persidangan kasus Cebongan bergulir di tengah pembahasan RUU KUHAP di DPR RI. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memandang metode teleconference diperlukan untuk melindungi kepentingan saksi. Sementara, pihak TNI berpendapat sebaliknya, karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang pemeriksaan saksi dengan metode teleconference Pada…