Upah Layak Rp 3,3 Juta Agar Bisa Bersaing Di ASEAN

RMOL. Semangat kaum buruh untuk memperjuangkan nasibnya tidak pernah surut. Kaum buruh Indonesia terus berjuang melawan politik upah murah. Pasalnya, belum adanya kebijakan pemerintah yang pro terhadap kaum buruh, membuat beberapa organisasi pergerakan buruh akan melakukan perlawanan dan menolak politik upah murah. Serta membebaskan kaum buruh dari lingkaran kemiskinan. Direktur Trade Union Rights Centre (TURC),…

Aliansi Buruh Kampanye Tolak Politik Upah Murah

JAKARTA – Aliansi dari berbagai serikat buruh di antaranya LBH Jakarta, KSPI, TURC, KASBI, SPN, GSBI, FBLP, Federasi OPSI, Federasi ASPEK, SBTPI,  melakukan perlawanan terhadap penangguhan kenaikan upah buruh. “Pemerintah memberikan pengusaha keleluasaan dan mempermudah proses penangguhan upah minimum yang penuh dengan manipulatif, dan ditambah dengan kenaikan harga BBM,” kata perwakilan aliansi Rusdi di kantor…

MELAWAN POLITIK UPAH MURAH DI TAHUN 2014

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945; “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”  68 tahun Negara Republik Indonesia Merdeka, namun Kaum buruh/pekerja belum merdeka dari Politik Upah Murah.  Politik Upah Murah menjadi perbincangan yang hangat dikalangan buruh, pengusaha dan pemerintah sekaligus menjadi “monster” bagi kaum buruh/pekerja. Di Tahun 2012, perlawanan…

664 Buruh dari 16 Perusahaan Belum Terima THR

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) akan menempuh jalur hukum terhadap pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) pada Ramadan tahun ini. Pengacara Publik LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukuguk mengatakan sebanyak 25 perusahaan dari berbagai wilayah se-Jabodetabek, tercatat tidak memenuhi kewajiban membayar THR pada Ramadan…

Pelanggaran Pembayaran THR Meningkat Tajam

Posko THR yang dibentuk LBH Jakarta tahun ini menerima pengaduan dari 1.785 pekerja yang berasal dari Jabodetabek. Menurut Kepala Bidang Penyelesaian Kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur, jumlah itu meningkat empat kali lipatketimbang tahun lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 1.151 pekerja yang mengadu berhasil diadvokasi LBH Jakarta untuk mendapatkan THR. Namun, masih ada 644 pekerja yang…

POSKO PENGADUAN THR 2013 TELAH DITUTUP

Kamis, 15/8 2013 Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2013 telah ditutup. Dan apabila ada pengaduan mengenai THR maka akan diterima sesuai dengan prosedur pendaftaran di LBH Jakarta.  Sebagaimana yang disampaikan Muhamad Isnur selaku Kepala Bidang Penganganan Kasus LBH Jakarta dalam Konferensi Pers hari ini (15/8) Pelanggaran yang dilakukan Perusahaan mengenai tidak memberikan THR kepada…

Menagih Janji Manis Menakertrans Menindak Tegas Perusahaan Tidak Bayar THR

LBH Jakarta bersama serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) mendesak kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan jajarannya beserta Polri untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya  (THR) Pekerja/Buruh  dengan memberikan sanksi  pidana penjara dan administrasi. Pasalnya, THR disamakan dengan upah, hal ini sesuai dengan Peraturan…

Jangka Waktu Pembuatan Putusan Hakim dan Hak Mendapatkan Salinan Putusan Secara Cuma-Cuma

Lembaga pengawas pelayanan publik atau Ombudsman RI menyebutkan aduan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia terus meningkat, salah satunya terkait dengan salinan putusan pengadilan. Selain substansi putusan yang berbeda dengan putusan yang dibacakan, pengaduan lain adalah salinan putusan bahkan petikan putusan yang tidak diterima oleh narapidana.[1] Akibatnya, terpidana tidak mengetahui secara pasti vonis yang dijatuhkan,…