Pengungsi Terlantar di Kalideres Tanggung Jawab Bersama Jokowi, Yasonna Laoly, dan Anies Baswedan

Siaran Pers

Rilis Pers: 808/SK-RILIS/VII/2018 LBH Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mencari solusi bersama dalam membantu pengungsi yang terlantar di depan Rumah Detensi Imigrasi Kalideres, Jakarta Barat. Para pengungsi terlantar yang berasal dari Afghanistan, Sudan, dan Somalia adalah korban persekusi dan konflik…

Ombudsman Ungkap Ketidakproaktifan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggerang

Advokasi Kasus, Berita, Perkotaan Masyarakat Urban

Ombudsman RI menggelar rapat monitoring pelaksanaan rekomendasi Ombudsman tentang maladministrasi dalam proses penataan Kampung Baru Dadap oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggerang, Senin (23/7) di kantor Ombudsman RI. Rapat ini digelar untuk mengetahui sejauh mana Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggerang proaktif melakukan pengecekan lapangan untuk status kepemilikan tanah yang dimohonkan warga Kampung Dadap. Rapat ini dihadiri oleh…

LBH Jakarta Dorong Paralegalnya untuk Membentuk Komunitas

Berita

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali menggelar pertemuan rutin paralegal lintas isu (paralegal buruh, paralegal minoritas kelompok rentan, paralegal perkotaan dan masyarakat urban serta paralegal fair trial), Sabtu, 21 Juli 2018 di kantor LBH Jakarta. Pertemuan kali ini yang dihadiri oleh sebagian anggota paralegal LBH Jakarta. Pertemuan ini tidak hanya dilakukan untuk melaksanakan pendataan ulang…

Sudah Saatnya Menhub Buat Standar Pelayanan Minimal Khusus KRL Commuterline

Advokasi Kebijakan, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Siaran Pers Senin 23 Juli 2018. Pada pagi hari pengguna commuterline Jabodetabek dihebohkan dengan antrian panjang di hampir seluruh stasiun KRL. Penumpukan penumpang di pintu masuk dan keluar beberapa stasiun tersebut dipicu pembaruan dan pemeliharaan sistem tiket elektronik (e-ticketing) yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sejak Minggu (22/7/2018) pagi. Pengguna KRL tidak bisa…

Pengadaan Peralatan Teknologi Komputer

Publikasi

Kepada: Yth. Penyedia Peralatan Teknologi Komputer Di tempat Dengan hormat, Kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang memiliki konsen pada pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas di wilayah Jabodetabek, saat ini berencana melakukan pengadaan peralatan teknologi komputer untuk menunjang dan meningkatkan kinerja organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah daftar peralatan…

Truk Tambang Rusak Jalan, Masyarakat Rumpin, Parung Panjang, dan Gunung Sindur Datangi Kantor Bupati

Berita

Masyarakat dari 3 Kecamatan di Kabupaten Bogor, (Rumpin, Parung Panjang, dan Gunung Sindur) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Bogor menolak eksploitasi lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang, Rabu (18/07). Masyarakat dari 3 kecamatan tersebut mengeluhkan persoalan rusaknya jalan yang diakibatkan oleh truk-truk tambang yang kelebihan muatan dan banyaknya masyarakat dari 3 kecamatan tersebut…

Tumpang Pitu Menuntut Keadilan

Siaran Pers

Krisis Ekologi: Catatan Terkini Kasus Tumpang Pitu Dua puluh tahun pasca tumbangnya rejim otoritarian Orde Baru, ruang hidup rakyat hampir di seluruh kepulauan Nusantara terlihat terus semakin menciut. Kawasan-kawasan penting yang menjadi jantung ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi rakyat telah berubah menjadi pusat-pusat akumulasi kapital dalam berbagai bentuk (perkebunan, pertambangan, properti, infrastruktur, dsb). Dampaknya, penyingkiran,…

Intruksi Tembak Mati Kapolda Metro Jaya Memakan Banyak Korban, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan

Advokasi Kebijakan, Peradilan yang Adil, Siaran Pers

Sebagai upaya meningkatkan keamanan menjelang perhelatan akbar ASIAN GAMES yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus 2018 mendatang, Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya  melakukan operasi keamanan besar-besaran diberbagai wilayah. Salah satu sasaran utama operasi tersebut adalah para pelaku begal, penjambretan dan kejahatan jalanan lainnya yang sedang marak terjadi dan dinilai meresahkan masyarakat. Tak…

Pemerintah Mangkir, Sidang Perdana Gugatan KUHP Berbahasa Indonesia Ditunda

Advokasi Kebijakan, Berita

Kamis (12/07), Pengadilan Negeri () Jakarta Pusat menggelar sidang pertama gugatan masyarakat terhadap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum memiliki versi terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia. Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan…