DAFTAR CALON PESERTA KALABAHU 39 LBH JAKARTA YANG LULUS SELEKSI ADMINISTRATIF 2018

1. Panji Agung Prasetyo Bina Nusantara University 2. Anisa Oktavia Perwitasari Bina Nusantara University 3. Achmad Miftahul Khair Bina Nusantara University 4. Muhammad Randika Angkasa Putra Bina Nusantara University 5. Ellena Ekarahendy Bina Nusantara University 6. Ahmad Syarkowi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 7. Sarah Alzagladi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 8. M. Ade Septiawan Putra UIN…

Jaksa Tak Berikan BAP Terdakwa ke Kuasa Hukum, Hakim PN Pandeglang Tetap Lanjutkan Persidangan

Sidang Perkara dugaan tindak pidana penodaan agama, dengan inisial AB sudah berlangsung dan sampai pada tahap pembacaan Eksepsi. Persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pandeglang, dipimpin oleh Hakim Ketua Kony Hartanto, persidangan ini telah dimulai pada hari selasa 27 Februari 2018 pukul 10:30. Ruang sidang yang terlihat ramai dengan penjagaan anggota polisi, kuasa hukum AB,…

Darurat Outsourcing di BUMN

Siaran Pers No. 002/II/2018 Jakarta, 28 Februari 2018 –Tanggal 11 Maret 2018 nanti, genap 5 tahun usia perjuangan GEBER BUMN mengadvokasi pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan BUMN dan belum menemukan penyelesaian yang substantif. Meski pemerintah dan  Panja Komisi IX DPR RI sudah menyepakati akan pelaksanaan rekomendasi Panja OS BUMN, namun perusahaan-perusahaan BUMN tetap tak bergeming. Perusahaan-perusahaan…

Warga Kebun Sayur Ajukan Gugatan Informasi Publik Terkait Sertifikat Wilayah Kebun Sayur Ciracas

Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana permohonan informasi publik warga Kebun Sayur Ciracas, Rabu (21/02). Permohonan informasi publik ini diajukan warga Kebun Sayur karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur menolak permohonan informasi terkait surat keputusan pemberian hak atas tanah dan salinan sertifikat Kebun Sayur Ciracas. Majelis Komisioner KIP memulai sidang perdana ini dengan…

Anggota Kepolisian Tidak Paham UU SPPA Salah Satu Faktor Banyaknya Hak Anak Terlanggar

Kamis, 22 Februari 2018, Ruang PK Ojong-Muchtar Lubis LBH Jakarta nampak ramai dipenuhi oleh wartawan, mahasiswa dan masyarakat sipil lainya. Mereka semua hadir memenuhi LBH Jakarta guna mengikuti diskusi publik yang diadakan oleh LBH Jakarta. Diskusi ini diselenggarakan untuk menyoroti potret pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di tingkat kepolisian. Diskusi Publik tersebut menghadirkan…

KSTJ PERTANYAKAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN HAK GUNA BANGUNAN PULAU D REKLAMASI

Tim Advokasi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam persidangan lanjutan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D reklamasi hari ini (21/2) mempertanyakan tentang dugaan adanya surat keputusan baru yang merevisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi…

Kronologis Undue Delay Kasus Penggelapan Gedung Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Sumatra Utara

Ayah Afif sekarang sudah berusia 75 tahun. Dimasa senja ia bukannya menikmati ketenangan, ia masih menunggu kepastian. Sampai saat ini ia masih menunggu kepastian laporan pidana yang pernah dibuat tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2015. Ia melaporkan Bupati Asahan Sumatera Utara atas 4 kasus. Mulai dari dugaan korupsi, pemalsuan hingga penggelapan. Ia melaporkannya perkara tersebut bukan…

Manuver Adrianus Meliala dan Penyidikan Polisi yang Sangat Lama

Manuver Adrianus Meliala dan Penyidikan Polisi yang Sangat Lama 10 bulan telah berlalu pasca kejadian penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Sungguh malang nasib Novel, dalam kurun waktu yang sekian lama, kasusnya bukan belum menemui titik terang. Bahkan, sebanyak 167 penyidik yang diturunkan polisi hanya bisa menerbitkan sketsa wajah terduga…

GEBER BUMN Menanti DPR Tuntaskan Kasus Outsourcing di BUMN

Puluhan buruh yang tergabung dalam GEBER BUMN menghadiri Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) dengan Komisi IX DPR RI (07/02). Rapat yang diagendakan untuk membahas kelanjutan penanganan kasus ketenagakerjaan, khususnya outsourcing di BUMN juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Tidak ketinggalan perwakilan dari Direksi Perusahaan…