UU Pilkada Mematikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Kejiwaan

RILIS PERS NO. 89/SK/LBH/I/2015 LBH Jakarta mendesak agar Pemerintah dan DPR segera melakukan revisi terhadap UU Pilkada yang sudah disahkan melalui Sidang Paripurna tanggal 20 Januari 2015 yang lalu. Hal ini disebabkan karena ada permasalahan mengenai isi dari undang-undang tersebut utamanya persoalan hilangnya hak pilih dari penyandang disablitas kejiwaan dengan adanya Pasal 57 ayat (3) huruf a. “Persoalan UU…

Saksi JPU Mangkir, Sidang Tukang Ojek Ditunda

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Senin 19/01/2014. Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menggelar sidang pemeriksaan saksi pada perkara Pidana dengan nama terdakwa Dedi yang diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan pada pasal 170 KUHP.  Sidang kali ini turut dihadiri sekitar 20 orang lebih tukang ojek yang datang menunjukan solidaritasnya. Kasus ini diduga merupakan kasus salah tangkap, dimana Terdakwa Dedi…

Pidato Pembuka Sidang Paripurna, Perpu MD3 dan Perpu Pilkada Menjadi Prioritas

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Senin, 12 Januari 2015, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”), Setya Novanto, menyampaikan pidato pada saat sidang paripurna yang diselenggarakan pada hari Senin yang lalu. Pidato ini menandakan dimulainya kembali masa sidang DPR RI sekaligus mengakhiri masa reses DPR RI. Pembukaan sidang paripurna ini hanya dihadiri oleh 220 anggota dewan dari total…

Semua Saksi Mangkir di Sidang Zulfikar, Jaksa Tidak Tahu

Persidangan Zulfikar kini sedang mencapai tahap pembuktian. Agenda sidang yang seharusnya mendengarkan keterangan saksi, hanya menjadi pembacaan Berita Acara Pemeriksaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan. Jakarta, Sidang Zulfikar kali ini (5/8) seharusnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk diperdengarkan keterangannya dalam kasus Zulfikar. Empat orang saksi yang…

Sidang Kasus Dugaan Salah Tangkap Zulfikar dan Baharudin Memasuki Agenda Pemeriksaan Saksi

Jakarta – Selasa (15/7/2014), sidang kasus dugaan salah tangkap Zulfikar dan Bahrudin memasuki babak baru. Sidang yang baru dimulai pada pukul 18.30 ini memiliki agenda pemeriksaan saksi. Saksi-saksi yang hadir untuk dimintai kesaksiannya di PN Jakarta Pusat adalah 9 orang yang terdiri dari 6 polisi yang menangkap terdakwa, pemilik rumah korban perampokan Lussy Tasbun, supir…

Sidang Gugatan Citizen Law Suit Swastanisasi Air: PALYJA Hadirkan Ahli Hukum Infrastruktur dan KPS

Jakarta-Pada hari ini, Selasa (1/7/2014) pukul 14.00 – 16.00, telah diperdengarkan keterangan ahli pada lanjutan sidang Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) terkait Swastanisasi Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari Turut Tergugat I (PT. PALYJA) sebagai rangkaian dari acara Pembuktian. PT. PALYJA dalam kesempatan ini…

MARUARAR SIAHAAN: SWASTANISASI AIR ADALAH PENJAJAHAN & BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI

Press release No : 490/SK/LBH/IV/2014 Gugatan Warga Negara menolak swastanisasi air dengan No 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terus bergulir. Majelis Hakim yang dipimpin oleh IIm Nurrohim membuka persidangan pukul satu siang dengan agenda mendengar keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan ,S.H. Ahli merupakan pakar hukum konstitusi dan tata Negara dan pernah bekerja sebagai hakim…