Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Komposisi Keanggotaannya Melukai Korban serta Mencederai penegakkan HAM

Siaran Pers

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. KASUM bersepakat dengan pernyataan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat masa lalu, yakni Keppres 17 Tahun 2022 merupakan sarana cuci dosa Pelaku Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu karena bermasalah secara konseptual…

UU PDP DISAHKAN: PENEMPATAN KEDUDUKAN LEMBAGA OTORITAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI HARUS INDEPENDEN

Siaran Pers

(19/9) DPR RI hari ini melakukan pengambilan keputusan UU Perlindungan Data Pribadi (UUU PDP) disetujui untuk disahkan dalam rapat paripurna, rencana tersebut semula diketahui melalui Surat Undangan Rapat Paripurna DPR RI No. B/202/PW.11.01/9/2022 tertanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Rekam jejak kebocoran data pribadi di Indonesia terjadi beberapa kali, bahkan…

Menagih Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Membentuk Perda Bantuan Hukum

Siaran Pers

Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang disibukkan dengan pemilihan Pejabat (Pj.) Gubernur untuk menggantikan posisi Gubernur Anies Baswedan yang akan berakhir di tanggal 16 Oktober 2022. Seiring akan berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan tersebut, sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih belum memiliki perda bantuan hukum. Padahal ketika awal Anies Baswedan menjadi gubernur terpilih…

Ada BIN di balik Pembunuhan Munir: @Bjorka ingatkan Fakta Hukum untuk Tuntaskan Kasus Munir”

Siaran Pers, Uncategorized

Pengungkapan kasus pembunuhan dengan peracunan terhadap Munir menghadapi dinamika dan tantangan baru. Pasca Komnas HAM membentuk tim ad hoc kasus Munir, akun twitter @Bjorka mengungkap kembali fakta-fakta pembunuhan Munir. Fakta-Fakta tersebut sejalan dengan fakta-fakta dalam temuan TPF dan proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan Pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan dan rekomendasi. Namun sayangnya,…

PENGUMUMAN PESERTA KALABAHU 43 LBH JAKARTA

Publikasi

Halo, Kawan-kawan! Setelah melalui serangkaian proses seleksi, berikut ini adalah daftar calon peserta yang dinyatakan LULUS ujian tulis untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KALABAHU 43 LBH Jakarta yang akan mulai diselenggarakan pada 19 September 2022 – 28 Oktober 2022 :   No Nama Peserta 1 Ghina Raihanah 2 Annisa Azzahra 3 Muhammad Rosyid Ridlo 4…

KENAIKAN HARGA BBM: BUKTI KETIDAKBERPIHAKAN PEMERINTAH

Siaran Pers

Pada minggu lalu (04/08), pemerintah melalui Presiden, dan tiga menterinya, yakni Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri ESDM mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (“BBM”). Dari kenaikan harga yang diumumkan meliputi harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp7.650,00/liter menjadi Rp10.000,00 per liter, solar subsidi dari Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.800,00/liter dan Pertamax dari Rp12.500,00…

Gedung DPR MPR dari atas

Korban Bukan Objek Sosialisasi: Pembentukan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) Harus Melibatkan Korban Secara Aktif

Advokasi Kebijakan

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), AJAR (Asia Justice and Rights) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta memberikan perhatian serius terhadap rencana pemerintah dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). RUU ini memang telah menjadi suatu diskursus di lingkungan pemerintahan, misalnya sejak tahun 2020 pemerintah telah memasukan RUU KKR…

Foto Pancoran Buntu 2

LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan untuk Memberikan Rekomendasi atas Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Perempuan di Pancoran Buntu II

Advokasi Kasus, Minoritas & Kelompok Rentan, Perkotaan Masyarakat Urban

Senin, 5 September 2022 telah berlangsung Audiensi Warga Pancoran Buntu II bersama dengan Komnas Perempuan dengan agenda penyampaian aduan secara langsung atas dugaan pelanggaran hak perempuan akibat intimidasi dan ancaman penggusuran paksa terhadap Warga Pancoran Buntu II.  Selama audiensi berlangsung, pada pokoknya LBH Jakarta dan perwakilan perempuan warga Pancoran Buntu II menyampaikan beberapa poin sebagai…

Foto suasana rusunawa marunda

Pelanggaran Hak Perempuan di Marunda, LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan Memberikan Rekomendasi

Advokasi Kasus, Minoritas & Kelompok Rentan, Perkotaan Masyarakat Urban

Senin, 5 September 2022 telah berlangsung Audiensi bersama dengan Komnas Perempuan dengan agenda penyampaian aduan secara langsung atas dugaan pelanggaran hak perempuan terhadap Warga Rusunawa Marunda sebagai korban atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas kesehatan, sebagaimana aduan tersebut dilayangkan pada 15 Juni lalu. Selama audiensi berlangsung, pada pokoknya…

LBH Jakarta Kembali Lakukan Bantuan Hukum Keliling: Penyuluhan Hukum di Panti Rehabilitasi Anak Sentra Handayani

Penyuluhan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali melakukan program Bantuan Hukum keliling guna menyebarluaskan pengetahuan terkait berbagai permasalahan hukum kepada masyarakat. Kali ini LBH Jakarta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta yang merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial, Sabtu 27 Agustus…