LBH Jakarta: Pemblokiran Situs Internet dan Aplikasi oleh KOMINFO Merupakan Bentuk Otoritarianisme Digital

Advokasi Kebijakan, Siaran Pers

Terhitung sejak 30 Juli 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO RI) telah melakukan pemblokiran terhadap 8 (delapan) situs dan aplikasi dengan traffic tinggi yakni PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) dengan alasan situs dan aplikasi tersebut tidak terdaftar resmi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat berdasarkan Peraturan…

Gambar tangan di balik jeruji

Pemidanaan yang Dipaksakan: Penangkapan Pemilik Akun @rakyatjelata_98

Siaran Pers, Uncategorized

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik keras penangkapan terhadap AH, pemilik akun @rakyatjelata_98 pada 28 Juli 2022 lalu. Penangkapan tersebut dilakukan karena AH diduga menyebarkan hoax/berita bohong melalui konten yang diunggah dalam aplikasi Snack Video. LBH Jakarta menilai bahwa penangkapan terhadap AH sarat akan dugaan konflik kepentingan karena menyangkut atasan penyidik, dalam hal ini Kapolda…

Reformasi Polri dan Kasus Brigadir J

Siaran Pers

Terjadinya proses perubahan politik 1998 telah berdampak pada perubahan aktor-aktor keamanan untuk kembali menata ulang peran dan fungsinya sesuai tata kehidupan politik demokratik. Penataan ulang aktor-aktor keamanan tersebut kemudian dikenal dengan nama reformasi sektor keamanan. Reformasi itu mensyaratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dalam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, institusi…

Sidang Ganti Kerugian Warga Pulau Pari korban kriminalisasi Ditunda

Peradilan yang Adil, Siaran Pers

Senin, 25 Juli 2022 Mustaghfirin dan Bahrudin selaku warga Pulau Pari yang menjadi korban Kriminalisasi dan Peradilan Sesat melalui Kuasa Hukumnya Koalisi Selamatkan Pulau Pari menjalani sidang perdana Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Agung cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,…

Gedung Kejaksaan Agung RI

Panas Tidak Sampai Petang: Kejaksaan yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel Tidak Kunjung Datang

Siaran Pers

Hari Bhakti Adhyaksa atau yang bisa dikenal dengan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia diperingati pada 22 Juli setiap tahunnya. Tahun ini, dalam perayaan hari kelahirannya yang ke- 62 Kejaksaan Republik Indonesia mengusung tema “Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi.”  Namun di sisi lain, kenyataan menunjukkan hal sebaliknya. Sisi Humanis Kejaksaan kerap ditampilkan secara parsial dan…

Kasus Brigadir J: LBH Jakarta Desak Presiden Bentuk TGPF

Siaran Pers

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta turut prihatin sekaligus mengutuk peristiwa memilukan yang diduga terjadi di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol. Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Berdasarkan informasi terbatas yang diketahui publik, sementara terdapat 2 hal yang saling bertalian terjadi dalam peristiwa tersebut, yakni tembak menembak antara Brigpol J dengan Bharada E…

Foto perwakilan KOPAJA di depan gedung Setneg sambil menunjukkan dokumen Surat Banding Administratif

KOPAJA: Surat Banding atas Penolakan Surat Keberatan Mendagri

Advokasi Kebijakan, KOPAJA

Rabu, 20 Juli 2022, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (“KOPAJA”) melayangkan Surat Banding Administratif atas Surat Tanggapan Nomor 180/4026/SJ oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan yang diajukan tidak dapat diterima dan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah oleh Presiden telah sesuai peraturan perundang-undangan. Sebelumnya pada 4 Juli 2022 lalu, KOPAJA…

Foto warga pulau pari memegang kertas gugatan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Warga Pulau Pari Menuntut Ganti Rugi

Advokasi Kasus, Peradilan yang Adil

Mustaghfirin dan Bahrudin selaku warga Pulau Pari yang menjadi korban Kriminalisasi dan Peradilan Sesat mengajukan Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian. Permohonan Praperadilan diajukan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan. Sebelumnya, Kepolisian Resor Kepulauan Seribu…

Cover buku UU Cipta Kerja dan Aturan Pelaksananya

UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat atas Tanah dan Hak-Hak Pekerja

Buku, Publikasi

Kemunduran total demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang sapu jagat yang kita kenal dengan Undang Undang Cipta Kerja. Meski berbungkus isu ketenagakerjaan, UU ini juga mengatur berbagai hal yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara…