280.000 Pekerja Outsourcing BUMN Butuh Kepastian Pengangkatan

Rekam Media

Koordinator Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) Achmad Ismail mengatakan ada sekitar 280.000 pekerja outsourcing atau alih daya di 141 perusahaan BUMN yang membutuhkan kepastian pengangkatan menjadi pegawai tetap. “Padahal kesepakatan sudah ada, namun realisasinya sampai sekarang belum terpenuhi,” katanya di Kantor Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Senin (13/10/2014). Geber BUMN berharap pengangkatan tersebut…

UU Pilkada Hanya Untuk Kepentingan Elit

Rekam Media

Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Tigor Hutapea mengatakan bahwa UU Pilkada dibuat hanya untuk kepentingan elit karena kepala daerah akan dipilih tergantung dari kepentingan politik DRPD, bukan kepentingan rakyat. “Dalam pemerintahan ke depan seluruh peraturan, kebijakan, dan pelayanan pemerintah daerah akan lebih berpihak pada DPRD dan kalangannya,” kata Tigor setelah mengikuti aksi damai…

Pekerja Bantuan Hukum LBH Jakarta Belajar Menulis

Berita

Jakarta, LBH Jakarta—LBH Jakarta kembali melaksanakan program pengembangan kapasitas (capacity building program) guna meningkatkan kemampuan bagi para Pekerja Bantuan Hukum. Program yang mengambil tema “Penulisan Laporan Penelitian” ini dilaksanakan pada hari Kamis (09/10/14) di lantai 2 gedung LBH Jakarta dengan pemateri Bapak Freddy K. Kalidjernih, Ph.D dan diikuti oleh semua Pekerja Bantuan Hukum LBH Jakarta.…

Ratusan Orang Menyatakan Menolak Kemunduran Demokrasi

Rekam Media

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Rakyat Berdaulat: Rakyat Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan menggelar pernyataan bersama menolak mundurnya demokrasi. Sikap ini dilakukan menyikapi perkembangan politik pascapemilu 2014 khususnya usai keputusan DPR yang mengembalikan Pilkada melalui DPRD. “Perjuangan ini bertujuan jangka panjang untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Dalam waktu yang segera dan mendesak memastikan Pemilukada langsung disahkan kembali dalam undang-undang,”…

Polisi Salah Tangkap Lagi

Advokasi Kasus, Berita, Peradilan yang Adil

Jakarta, LBH Jakarta-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Rabu (08/10/14), menggelar konferensi pers di Gedung LBH Jakarta. Agenda konferensi pers kali ini terkait dengan kasus Nurdin Prianto korban salah tangkap. Kasus salah tangkap tersebut dilakukan oleh pihak yang mengaku dari kepolisian. kejadian salah tangkap ini bermula pada hari Senin (06/10/14), saat itu Nurdin yang ingin menjalankan…

Penyuluhan Hukum Bagi Warga Binaan Rutan Salemba

Berita, Publikasi

Jakarta, LBH Jakarta – Warga binaan di Rutan Salemba kembali mendapatkan penyuluhan hukum dari LBH Jakarta, Selasa (07/10). Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada warga binaan di Rutan Salemba mengetahui hak-haknya sebagai tersangka. Kegiatan yang dilakukan sejak pukul 10.00 hingga pukul 12.30 WIB diikuti oleh 22 warga binaan dengan antusias. Penyuluhan hukum ini merupakan…

GEBER BUMN: Kepala Kambing untuk Dahlan Iskan

Berita

Jakarta, LBH Jakarta – Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (Geber) BUMN untuk kesekian kalinya mengadakan unjuk rasa. Aksi tersebut dilaksanakan di depan Gedung Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta (07/10/14). Aksi yang bertemakan “Menggugat Qurban Negara Bagi Pekerja Outsourcing di BUMN” ini diikuti oleh ratusan massa dari berbagai Serikat Pekerja. Aksi ini disimbolkan sebagai bentuk keteguhan…

Memperkuat Gerakan Buruh Demi Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Kalabahu Buruh

RILIS PERS Masalah pelanggaran hak-hak pekerja di Indonesia setiap tahun selalu terjadi, bentuk pelanggaran yang acap kali terjadi mengenai upah layak, PHK Sepihak, penyimpangan PKWT, dan praktik Outsourcing. Hal ini diperparah dengan ketentuan perundang-undangan yang tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum, dan korupnya pejabat ketenagakerjaan. Kerap ditemukan kasus-kasus pelanggaran hak pekerja yang begitu parah dan telah berlangsung begitu lama, sehingga…

Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum (BDF) 2014

Siaran Pers

Perss Release Sebelas organisasi masyarakat sipil yaitu LBH Jakarta, YAPPIKA, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, PERLUDEM, Transparency International Indonesia, JPPR, ELSAM dan FITRA menolak untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tentang demokrasi; Bali Civil Society Forum 2014. Mengusung tema ‘Democratic Governance in the Twenty-First Century: the Roles of Civil Society,’ forum ini mengundang 14…