Daftar Titik Penggusuran Paksa di Jakarta Tahun 2017-2018

Tercatat, selama tahun 2017, telah terjadi 110 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan  jumlah korban mencapai 1.171 keluarga dan 1.732 unit. Sedangkan pada periode Januari-september 2018 telah terjadi 79 kasus dengan jumlah korban mencapai 277 Kepala keluarga dan 864 unit usaha. Mayoritas penggusuran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan catatan angka 91%…

1 Tahun Pemerintahan Anies, Penggusuran Paksa di Jakarta Masih Ada

LBH Jakarta meluncurkan laporan situasi pelanggaran HAM terkait kasus-kasus penggusuran paksa di Jakarta selama 2017 dan 2018 yang bertajuk“Mengais di Pusaran Janji” (Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2017)“, serta “Masih Ada” (Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakarta Januari-September 2018).” Penelitian ini menemukan bahwa meskipun jumlah titik dan korban penggusuran mengalami penurunan…

Respon Atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain: Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah…

Parcel Lebaran untuk Nelayan: Anies-Sandi Lanjutkan Reklamasi

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga…

932 Bangunan Di Pulau D Seharusnya Dibongkar

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Proyek Reklamasi Teluk Jakarta harus DIhentikan Secara Permanen Jakarta, 10 Juni 2018. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk segera membongkar bangunan-bangunan di Pulau D reklamasi dan menghentikan rencana untuk membuat “badan khusus” reklamasi karena proyek reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan secara…

Peringatan Hari Air Sedunia: Kembalikan Pengelolaan Air Kepada Negara

Sesaat sebelum matahari terbit tepat di atas Ibu Kota Jakarta. Mendung menyelimuti awan seolah akan turun hujan. Kamis (22/03), di depan Balai Kota DKI Jakarta, tampak riuh ramai massa pengunjuk rasa. Hari itu, 22 Maret, diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Suasana mendung itu seperti harapan warga DKI Jakarta, kehadiran air sebagai kedaulatan rakyat selalu dinanti.…

Warga Kapuk Poglar Kecewa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tidak Menemui Mereka

Warga Kapuk Poglar Jakarta Barat mendatangi Balai Kota untuk mengadukan ancaman penggusuran kampung mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (26/01). Kedatangan warga RT 07/ RW 04 Kapuk Poglar ke Balai Kota adalah untuk meminta pembatalan dan perlindungan hukum dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas ancaman penggusuran yang mereka terima. Sejak pukul 07.00 WIB…

Hentikan Penggunaan Istilah “Pribumi”

Siaran Pers LBH Jakarta mengecam penggunaan istilah “pribumi” dalam pidato perdana pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyulut sentimen primordial antar kelompok. Sudah seharusnya Anies mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada publik. Pemilihan penggunaan istilah “pribumi” dalam pidato resmi pejabat negara kontraproduktif dengan upaya mendorong semangat…

Klarifikasi LBH Jakarta terkait Komunikasi dengan Anies Baswedan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengklarifikasi tidak pernah berkomunikasi dengan Anies Baswedan untuk membicarakan mengenai anggaran bantuan hukum. Berbagai media memberitakan setidaknya beberapa hal: 1) Anies ingin perkuat LBH Jakarta; 2) Anies menduga subsidi LBH Jakarta mengalami pemangkasan karena berdasarkan assessment LBH Jakarta lebih banyak menghalangi penggusuran; 3) Anies sudah berkomunikasi dengan LBH Jakarta dan…