OPEN LETTER TO ANIES BASWEDAN, GOVERNOR OF JAKARTA STOP WATER PRIVATIZATION: IMPLEMENT GOVERNMENT OBLIGATIONS TO FULFIL AND PROTECT THE RIGHT TO WATER FOR JAKARTA CITIZENS

Publikasi, Surat Terbuka

Jakarta, 7 September 2020 On August 17, 2020, Indonesia celebrated the 75th anniversary of the Independence of the Republic of Indonesia. We believe Mr. Anies Baswedan, Governor of Jakarta is aware that one of the core objectives of the struggle for independence is to create social justice for all Indonesians. We have strong basis for…

SURAT TERBUKA UNTUK ANIES BASWEDAN HENTIKAN PRIVATISASI AIR : LAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS AIR BAGI WARGA JAKARTA

Publikasi, Surat Terbuka

Jakarta, 7 September 2020   Kepada  Yth. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan  di Tempat   SURAT TERBUKA UNTUK ANIES BASWEDAN HENTIKAN PRIVATISASI AIR : LAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS AIR BAGI WARGA JAKARTA Nomor : 413/SK-ADV-PMU/IX/2020   Dengan hormat, Pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin kita memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun…

Empat Alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Harus Batalkan Izin Reklamasi Ancol

Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diam-diam kembali melakukan reklamasi di teluk Jakarta. Pada 24 Februari 2020 lalu, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Ancol Timur dan Dunia Fantasi seluas total ± 155 Hektar (“Kepgub 237/2020”). Termasuk ke dalam proyek tersebut adalah perluasan wilayah Ancol seluas ±…

JAKARTA BELUM HUMANIS

Siaran Pers

[Catatan LBH Jakarta di usia ke-493 tahun DKI Jakarta]   Pada 22 Juni 2020 lalu, DKI Jakarta merayakan ulang tahunnya ke-493 tahun. Pemprov DKI Jakarta  mengusung tema “Jakarta Tangguh” yang pada penjelasannya setidaknya memuat penekanan pada pemajuan pelayanan masyarakat, harapan masa depan cerah, perlindungan masyarakat dan kolaborasi aktif masyarakat. Upaya simbolisasi tematik tersebut tentu baik…

Gubernur DKI Jakarta Harus Cabut dan Benahi Aturan PPDB 2020

Siaran Pers

LBH Jakarta menghimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak,…

Pemerintah Gagal Menanggulangi, Banjir Kembali Melanda JABODETABEK

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Rilis Media LBH Jakarta Nomor 116/RILIS-LBH/II/2020 26/02/2020 – Banjir kembali melanda wilayah Jabodetabek. Paska Banjir besar yang terjadi di awal tahun 2020, banjir kembali terjadi di sejumlah titik sejak 23 Februari 2020. Data Pusdalops BNPB, 23 Februari 2020 pukul 09.00 WIB, daerah yang terdampak banjir tertinggi ada di wilayah Jakarta Timur, dengan ketinggian air mencapai…

Terbitnya IMB di Pulau Reklamasi, Langkah Mundur Gubernur Anies dalam Menenggelamkan Reklamasi

Advokasi Kebijakan, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi Selematkan Teluk Jakarta Jakarta, 21 Juni 2019. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di atas Pulau C dan Pulau D adalah langkah mundur. Penerbitan IMB tidak hanya mengabaikan kepentingan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dari…

Warga Korban Penggusuran Rusun Petamburan Tagih Hutang 4,7 M ke Pemprov DKI Jakarta

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Rilis Pers 78/SK-ADV-PMU/I/2019 Warga Korban Penggusuran Petamburan Minta Anies Hormati Putusan Pengadilan dan Bayar Hutang 4,7 M Kepada Warga 12 tahun sudah warga korban penggusuran Rusun Petamburan menanti Pemprov DKI Jakarta melaksanakan putusan pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 2005 tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar…

Masih Ada: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta 2018

Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi

Penelitian ini mencatat bahwa telah terjadi 79 kasus penggusuran di DKI Jakarta sepanjang periode Januari – September 2018 dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Jumlah titik dan korban penggusuran sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang mencatat angka 91 kasus penggusuran. Meski demikian mayoritas penggusuran tetap dilakukan dengan melanggar standar HAM yang…

Mengais di Pusaran Janji: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta 2017

Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi

Penelitian ini mencatat bahwa telah terjadi 110 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 1.171 keluarga dan 1.732 unit usaha sepanjang tahun 2017. Meski jumlah titik dan korbannya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun mayoritas penggusuran tetap dilakukan dengan melanggar standar HAM yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa…