Ingkar Janji Lagi, Hingga Hari Ini Anies Belum Mencabut Pergub DKI 207/2016

Kamis, 4 Agustus 2022, Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (“KRMP”) mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan dan menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (“Pergub DKI 207/2016”). Sebelumnya, pada 10 Februari 2022 KRMP…

Gambar rusunami petamburan dari area parkir

Rusunami Petamburan, 19 Tahun Berlalu

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui jurusita melakukan penyerahan penetapan eksekusi sebagaimana perkara pada putusan nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Desember 2003 yang telah dimenangkan oleh warga Rusunami Petamburan dan telah berkekuatan hukum tetap. Penetapan eksekusi tersebut diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta selaku Termohon Eksekusi yang mempunyai kewajiban…

Foto monas di bawah langit mendung

10 Masalah Krusial Jakarta di Ulang Tahun ke-495

Pada 22 Juni 2022, Jakarta memasuki usia ke-495 tahun, dengan  tema perayaan “Celebrate Jakarta: Kolaborasi, Akselerasi, dan Elevasi”. Selebrasi tahun ini tentu dengan catatan masih banyaknya masalah di Jakarta yang harus dijadikan perhatian bersama. Pertama, peringatan ulang tahun Jakarta tahun ini tidak lepas dari masih adanya ancaman pandemi Covid-19 yang belum usai. Hal ini juga…

Foto warga marunda dalam aksi

PEMBERATAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PT. KCN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif PT. KCN dengan mencabut izin lingkungan kegiatan bongkar muat melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022. Pemberatan sanksi ini dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari sanksi administratif berupa paksaan pemerintah pada Maret lalu yang tidak ditaati oleh…

KOPAJA SP1 Anies: 9 Permasalahan Krusial Jakarta

Pada Jumat, 22 April 2022, perwakilan puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya beserta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 1 (SP1) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP1 tersebut berisi tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial di DKI Jakarta dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinannya…

Warga Terdampak Penggusuran Serahkan Langsung Surat Tuntutan Kepada Gubernur DKI Jakarta Untuk Segera Cabut Pergub DKI 207 Tahun 2016 Yang Melegalkan Penggusuran Paksa

Pada Kamis, 10 Februari 2022, puluhan perwakilan masyarakat terdampak penggusuran yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menyerahkan surat tuntutan kepada Gubernur DKI Jakarta di balaikota. Surat tersebut berisi tuntutan pencabutan Peraturan Gubernur No. 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak (“Pergub 207/2016”) yang melegitimasi penggusuran paksa yang melanggar Hak…

Warga Korban Penggusuran Proyek Rusunami Petamburan Adukan Gubernur DKI Jakarta Kepada Ombudsman

Pada Rabu (27/10), perwakilan warga Rusun Petamburan yang memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta mengadukan Gubernur DKI Jakarta kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Gubernur DKI Jakarta diadukan karena melakukan maladministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp.…

Jakarta Tidak Maju Bersama: Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan Di Ibukota

Pada Sabtu (16/10) kemarin, genap empat tahun Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode masa jabatan 2017-2022. Bertepatan dengan momentum ini, LBH Jakarta meluncurkan kertas posisi bertajuk “Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan Di Ibukota”. UNDUH: Rapor Merah 4 Tahun Anies Baswedan Dalam kertas posisi tersebut, LBH Jakarta menyoroti sepuluh permasalahan yang berangkat…

Revisi Perda Covid 19 DKI Jakarta: Sanksi Pidana Tidak Efektif dan Menyengsarakan Masyarakat Miskin

Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 (“Perda 2/2020”) pada akhir Juli 2021 ini. Revisi tersebut terkait penambahan sanksi pidana kurungan dan denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker secara berulang serta sanksi pidana bagi pelaku usaha yang mengulangi pelanggaran protokol kesehatan yang termuat dalam Pasal…

HUT Ke-494, DKI Jakarta Belum Bangkit dan Masih Sakit

Pada selasa (22/6), DKI Jakarta memasuki ulang tahunnya yang ke-494 tahun. Dengan mengusung jargon “Jakarta Bangkit”, DKI Jakarta yang sudah diterjang pandemi COVID-19 selama satu tahun lebih belakangan ini diharapkan untuk semangat dan optimis agar dapat bangkit dan menjadi lebih baik dari masa sebelum pandemi melanda. Namun di sisi lain, kenyataan di lapangan menunjukkan hal…