Foto Pancoran Buntu 2

LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan untuk Memberikan Rekomendasi atas Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Perempuan di Pancoran Buntu II

Advokasi Kasus, Minoritas & Kelompok Rentan, Perkotaan Masyarakat Urban

Senin, 5 September 2022 telah berlangsung Audiensi Warga Pancoran Buntu II bersama dengan Komnas Perempuan dengan agenda penyampaian aduan secara langsung atas dugaan pelanggaran hak perempuan akibat intimidasi dan ancaman penggusuran paksa terhadap Warga Pancoran Buntu II.  Selama audiensi berlangsung, pada pokoknya LBH Jakarta dan perwakilan perempuan warga Pancoran Buntu II menyampaikan beberapa poin sebagai…

Foto suasana rusunawa marunda

Pelanggaran Hak Perempuan di Marunda, LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan Memberikan Rekomendasi

Advokasi Kasus, Minoritas & Kelompok Rentan, Perkotaan Masyarakat Urban

Senin, 5 September 2022 telah berlangsung Audiensi bersama dengan Komnas Perempuan dengan agenda penyampaian aduan secara langsung atas dugaan pelanggaran hak perempuan terhadap Warga Rusunawa Marunda sebagai korban atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas kesehatan, sebagaimana aduan tersebut dilayangkan pada 15 Juni lalu. Selama audiensi berlangsung, pada pokoknya…

Foto Listyo Sigit

LBH Jakarta: Impunitas Semakin Tebal, Kepolisian Memang Bebal

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan

Kasus Suap Dan Penggelapan Dalam Jabatan Perkara Narkotika Rabu, 31 Agustus 2022, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutus sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap polisi pelaku dugaan suap dan penggelapan dalam jabatan perkara narkotika, yakni eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol. Edwin Hatorangan Hariandja. Tak hanya Edwin, Kasat Reserse Narkoba, AKP Nasrandi…

Foto Jenderal Andika

6 Anggota TNI Pelaku Extrajudicial Killing Harus Diadili Dalam Peradilan Umum

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan

LBH Jakarta mengecam sekaligus mengutuk keras kasus pembunuhan dan mutilasi 4 orang warga Papua di Kabupaten Mimika oleh 6 Anggota TNI dan 3 orang sipil merupakan kejahatan yang sangat kejam dan biadab. Diketahui bahwa sekarang 6 Anggota TNI dan 3 orang sipil tersebut sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa tersebut merupakan bentuk Pelanggaran Hak…

Foto para peserta aksi KOPAJA SP2 Anies Baswedan di depan Balaikota

Rekomendasi Surat Peringatan 1 Tidak Dijalankan dengan Baik, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) Berikan Surat Peringatan 2 kepada Anies Baswedan

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan, KOPAJA

Selasa, 23 Agustus 2022, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 2 (SP2) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP2 ini diberikan sebagai dampak dari tidak maksimalnya pelaksanaan rekomendasi pada Surat Peringatan 1 (SP1) yang telah diberikan pada 22 April 2022 silam. KOPAJA mengangkat 9 Permasalahan krusial dan mendesak di DKI Jakarta yang harus…

Spanduk #SavePulauPari

Permohonan Ganti Kerugian Warga Pulau Pari: PN Jakarta Utara Tidak Memberikan Keadilan Bagi Korban Yang Dikriminalisasi Oleh Aparat Penegak Hukum

Advokasi Kasus

Penolakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 22 Agustus 2022, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Praperadilan Permohonan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Perkara No.8/Pra.Pid/2022/PN.Jkt.Utr dan No.9/Pra.Pid/2022/PN.Jkt.Utr memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh 2 (dua) Warga Nelayan Pulau Pari dengan alasan perkara pidana a quo para Pemohon telah diputus di Pengadilan. Putusan ini merupakan preseden…

Mahfud MD, Menkopolhukam

Menkopolhukam Sarankan Polisi Langgar Disiplin Dimaafkan, LBH Jakarta: Jangan Jadi Menteri Koordinator Impunitas

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan

Pernyataan Mahfud MD Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD yang pada 18 Agustus 2022 lalu menyatakan bahwa, “Polisi Langgar Disiplin di Kasus Brigadir J Dimaafkan Saja” (Tirto.id: https://tirto.id/gvhH). Pernyataan tersebut bukan saja keliru, menyesatkan, dan membohongi publik. Lebih dari itu, pernyataan Menkopolhukam tersebut tidak berpihak pada korban. Parahnya, hal tersebut…

Anies Baswedan mengacungkan jempol menggunakan jas

Janji Palsu Anies Mencabut Pergub 207/2016

Advokasi Kebijakan

Janji Anies untuk mencabut peraturan hukum yang kerap dipakai sebagai dasar praktik penggusuran paksa di DKI Jakarta tampaknya hanya menjadi pesan palsu. Ini dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh Yayan Yuhana, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 8 Agustus 2022 lalu yang menyatakan bahwa pencabutan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 207/2016 tentang…

Anies Baswedan foto dengan seragam Gubernur

Stop Panjat: Anies Baswedan Harus Menyelesaikan Permasalahan DKI Jakarta Pada Sisa Masa Jabatan

Advokasi Kebijakan

“Diskusi Jakarta ke Depan”, Forum Pujian Anies Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 8 Agustus 2022 mengundang Mahasiswa di DKI Jakarta untuk hadir pada pertemuan yang mengusung tema “Diskusi Jakarta ke Depan”. Pada pertemuan tersebut, kami perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyatakan sikapnya atas forum tersebut. Kami merasa forum tersebut tidak memberikan…

Foto Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Sidang Ganti Kerugian Warga Pulau Pari: Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tidak Kunjung Datang

Advokasi Kasus

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Absen Sidang Dua Kali Mustaghfirin alias Bobby dan Bahrudin alias Edo bersama tim kuasa hukum dari Koalisi Selamatkan Pulau Pari kembali datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalani proses sidang permohonan ganti kerugian. Namun, alih-alih sidang dimulai, kedua warga Pulau Pari korban kriminalisasi tersebut harus kembali sabar menunggu dikarenakan sidang…