Siaran Pers Sidang Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atas Pemutusan Akses Situs dan Platform Digital

Publikasi, Siaran Pers

Rabu, 5 April 2023, Tim Advokasi Kebebasan Digital menghadiri persidangan terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa atas pemutusan akses 8 (delapan) situs internet dan platform digital yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020. Persidangan kali ini berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor gugatan 424/G/TF/2022/PTUN.JKT dengan agenda pembuktian. Pihak Tergugat menghadirkan 3 orang…

Persidangan Fatia dan Haris: Pertaruhan Demokrasi Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Jakarta, 3 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menjalani persidangan pertama di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka merupakan korban kriminalisasi UU ITE oleh seorang pejabat publik. Fatia dan Haris dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan setelah memaparkan penelitian tentang bisnis…

PERNYATAAN SIKAP: KAMI MENOLAK TAKUT DAN MENGECAM SEGALA BENTUK PEMBUNGKAMAN!

Publikasi, Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil menolak segala bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah lewat berbagai metode. Upaya pembungkaman dengan berbagai cara selama ini telah berimplikasi pada iklim ketakutan berekspresi di tengah-tengah masyarakat. Di ranah publik, masyarakat yang menyampaikan pendapat justru direpresi oleh aparat keamanan. Di sisi lain, kebebasan di ranah digital kita juga semakin terenggut dengan adanya…

Perppu Cipta Kerja Disetujui Menjadi Undang-Undang: Keputusan Klise dalam Praktik Buruk Legislasi dan Bentuk Permufakatan Ketidakberpihakan Kepada Rakyat

Advokasi Kebijakan, Siaran Pers

Selasa, 21 Maret 2023, DPR RI menggelar rapat paripurna yang menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CIpta Kerja) menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut, hanya 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui yakni Fraksi Demokrat dan PKS, selebihnya bersepakat untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.…

Demi Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harus Hentikan Kriminalisasi terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar atas Kritiknya terhadap Pejabat Publik

Advokasi Kasus, Siaran Pers

Kasus kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait kritiknya terhadap pejabat publik kian tampak dipaksakan. Proses hukum yang memakan waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memberi kesan keragu-raguan yang nyata dari kepolisian dan kejaksaan dalam melihat ada tidaknya unsur perbuatan pidana dalam perkara ini. Baru pada Senin 6…

Pengumuman Hasil Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta Tahun 2023

Publikasi

Sebanyak 5 (lima) orang peserta mendaftarkan diri dalam proses Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta Tahun 2023.  Seluruh peserta (5 orang) mengikuti serangkaian proses rekrutmen calon Pengabdi Bantuan Hukum, Pengacara Publik LBH Jakarta 2023 dengan tahapan, yaitu: Seleksi administrasi; Pembuatan Laporan Investigasi; Ujian Tulis dengan 8 Materi, yang melibatkan 8 Pembuat soal dari para Pakar/Praktisi Hukum/HAM…

Pemerintah harus Evaluasi dan Menghentikan Pendekatan Keamanan di Papua yang Selalu Menimbulkan Korban Jiwa

Advokasi Kasus, Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi Reformasi untuk Sektor Keamanan Pada 23 Februari 2023 telah terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 nyawa oleh aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang koalisi himpun dari jaringan maupun media massa, diduga aparat keamanan melakukan penembakan peluru tajam ke arah massa hingga terjadi korban jiwa. Terhadap hal tersebut kami organisasi yang…

Foto suasana rusunawa marunda

Babak Baru Pencemaran Debu Batubara di Marunda

Advokasi Kasus, Marunda, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Siaran Pers Tim Advokasi Lawan Batubara Audiensi Tindak Lanjut Aduan dan Desakan Babak Baru Debu Batubara di Marunda: Komitmen DLH Pemprov DKI Jakarta akan Keluarkan Hasil Verifikasi Lapangan pada Pertengahan Bulan Maret 2023 Jakarta, 17 Februari 2023, telah berlangsung audiensi oleh Tim Advokasi Lawan Batubara, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Biro Hukum Pemprov DKI…

Catatan-catatan Kritis terhadap Revisi UU Kejaksaan dan Upaya Reformasi Kejaksaan RI

Kertas Posisi, Publikasi

Dalam Negara Hukum modern keberadaan Kejaksaan atau lembaga penuntutan umum merupakan bagian dari pembagian keseimbangan kekuasaan dalam institusi peradilan. Ia merupakan bagian dari institusi yang memiliki kewenangan sebagai Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam hal penuntutan. Ia mewakili kepentingan Negara sekaligus publik, karena dalam proses peradilan pidana, ia dianggap sebagai representasi atau kehadiran Negara dalam menuntut seseorang atau warga yang dianggap melanggar hukum pidana…