Jaringan kerja SEALawyers memperhatikan dengan serius mengenai kriminalisasi terhadap pembela HAM terkemuka di Thailand; Pornpen Khongkachonkiet, oleh Gugus Tugas 41 Tentara Angkatan Darat Thailand. Pornpen telah dituntut secara hukum oleh Mayor Leekit Katchhodnok yang mewakili Gugus Tugas 41 Tentara Angkatan Darat Thailand, dengan tuntutan pencemaran nama baik Gugus Tugas terkait dengan surat terbuka yang dikirimkan…
The SEALawyers network are taking serious concern on the criminalization of the Thailand’s prominent human rights defender; Ms. Pornpen Khongkachonkiet, by the the Army’s Task Force 41 of Thailand. Ms. Pornpen, has been legally suited by Major Leekit Katchhodnok as he representing the Army’s Task Force 41, on the libel and defamation acts regarding to…
“Membaca Pengadilan Hubungan Industrial dan Pembelajaran Kasus-Kasus Strategis di Bidang Perburuhan” Akhirnya langkah panjang dan inisiasi LBH Jakarta untuk mewujudkan riset mendalam di isu ketenagakerjaan dapat terlaksana, dengan dilakukannya peluncuran 2 buku pada Senin, 15 September 2014. Buku ini terbagi menjadi 2 bagian, Pertama, Membaca Pengadilan Hubungan Indusstrial yang berupa indeks putusan PHI serta analisa…
LBH Jakarta adalah organisasi non-pemerintah yang memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin, buta hukum dan tertindas. Kami mengajak Anda, Rekan-rekan muda, berbakat dan memiliki kepedulian tinggi untuk memberi kesadaran pada masyarakat demi terwujudnya keadilan, persamaan, dan Hak Asasi Manusia. Kami membutuhkan orang-orang dengan pemikiran yang progresif dan berani mengambil tantangan untuk menjadi : Staff Penggalangan…
Salah satu cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan (Preambule) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan komponen utama dalam pembangunan Negara kita ke depannya. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam proses pembangunan negara…
RILIS PERS No. 1083/SK/LBH/IX/2014 Pemprov DKI Bersikukuh Tidak Mau Membuka Rencana Penggusuran Senin (15/9) LBH Jakarta mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sengketa diajukan karena permohonan informasi tidak kunjung diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. LBH Jakarta terpaksa mengsengketakan hal ini sebagai bentuk desakan kepada Pemda DKI agar memberikan informasi yang…
RILIS PERS No. 1071 /SK/LBH/IX/2014 Permainan Birokrat Busuk: Warga Kali Baru Diusir Walikota Jakarta Utara Rabu (10/9) _LBH Jakarta_Warga Kalibaru (Tanjung Priok) dijanjikan langsung oleh Jokowi untuk mediasi terkait ganti rugi lahan proyek pembangunan tol Tanjung Priok yang tidak adil bersama Walikota dan Dinas Pekerjaan Umum pada hari Rabu, 10 September 2014. Namun setelah duduk…
LBH Jakarta, Jakarta-Rabu (10/09), LBH Jakarta dan Aliansi Serikat Buruh yang terdiri dari KSBSI, PPMI, SBSI, SBSI Nikeuba, SPJSI, FBLP, PPMI (Percetakan), OPSI, GEBER BUMN, ASPEK INDONESIA, FSP2KI, PROGRESIP (SGBN), KPO, SPC PPJ, dan JALA PRT mengadakan aksi di depan Rumah Transisi Jokowi – JK, Jl. Situbondo No. 10, Menteng, Jakarta Pusat Tujuan dari aksi…
LBH Jakarta, Jakarta-Mahkamah Konstitusi menerima perbaikan permohonan judicial review UU MD3, hari ini (Rabu, 10/9). LBH Jakarta, salah satu pemohon yang mengajukan judicial review terhadap Pasal 245 UU MD3, siang ini telah memenuhi seluruh permintaan Majelis Hakim untuk memperbaiki permohonan tersebut. Perbaikan permohonan pada pokoknya terkait kelengkapan permohonan diantaranya bukti, isi amar petitum, penyebutan pasal…
RILIS PERS No. 1040/SK/LBH/IX/2014 LBH Jakarta, 4 September 2014- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak memberikan informasi publik terkait rencana lokasi penggusuran, jumlah warga terdampak dan lampiran peraturan Gubernur Nomor 96,97,98, 99, 100, 101 Tahun 2012 yang berisi penguasaan perencanan bidang tanah proyek 6 ruas jalan tol dalam kota. Pemprov DKI mengelak memberikan informasi tersebut dengan…