Paralegal Pemilu kembali laporkan Iklan Partai Politik

Paralegal Pemilu yang dibentuk Perludem dan LBH Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 kembali mendatangi Badan pengawas Pemilu melaporkan 4 (empat) partai politik yang diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan berkampanye di media Televisi. Empat partai itu adalah partai Golkar, Gerindra, Nasdem dan Hanura. Juru Bicara Paralegal Pemilu (Perludem-LBH Jakarta) Haris Winarto mengatakan, dirinya melaporkan Partai…

Beriklan, 4 Parpol Dilaporkan ke Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com – Empat partai politik peserta pemilu, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keempat partai itu diduga melakukan pidana pemilu karena memasang iklan kampanye televisi di luar jadwal yang diizinkan. “Selain Partai Golkar, hari ini, Jaringan Paralegal Pemilu Jakarta melaporkan…

Geber BUMN Dorong Hak Interpelasi Segera Diwujudkan

Jakarta, Gerakan Bersama Buruh / Pekerja (Geber BUMN) mendorong DPR melakukan interpelasi Presiden dalam penuntasan outsourcing di BUMN. “Geber BUMN mendorong agar hak interpelasi bisa segera di wujudkan. Demi penuntasan penyelesaian soal outsourcing dan kasus pelanggaran ketenagakerjaan di BUMN,” demikian disampaikan Koordinator pengacara publik LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukguk saat jumpa pers di LBH Jakarta,…

Geber BUMN Minta DPR Hapus Sistem Outsourcing

Metrotvnews.com, Jakarta: Melihat masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sistem kerja outsourcing di perusahaan BUMN, Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (Geber) BUMN meminta agar sistem tersebut segera dihapuskan. Kala menggelar jumpa pers di Kantor LBH, Jl Diponogoro, Jakarta Pusat, Minggu (12/1), Ardianto, Sekretaris PUK SPAI FSPMI PT Indofarma Tbk mengatakan hingga kini masih banyak pelanggaran yang terjadi…

INTERPELASI, pertaruhan Negara di soal Outsourcing

Meski rekomendasi DPR soal outsourcing sudah diterbitkan, belum ada satupun perusahaan-perusahaan BUMN, yang mematuhi dan menjalankannya. Penerapan sistem kerja outsourcing masih terus berlangusung dengan penuh pelanggaran. Hak-hak pekerja outsourcing atas kepastian kerja dan kesejahteraannya pun semakin tidak terjamin dan malah terbaikan. PHK massal dengan beragam dalih, “tameng” tes kompetensi, standarisasi background pendidikan serta kecukupan usia…