Komite Untuk Reformasi Hukum Acara Pidana (KuHAP) adalah koalisi masyara-kat sipil yang dibentuk di kalangan NGO untuk mengkritisi RUU KUHAP dan mendorong hukum acara pidana yang berpersfektif HAM dan berkeadilan jender. Pengkritisan telah mulai dilakukan sejak draft RUU KUHAP tahun 2007, dan melakukan serangkaian akti-vitas untuk mendorong agar pemerintah segera membahas RUU KUHAP, dan disisi…
Film “The Act of Killing” atau “Jagal” arahan sutradara Joshua Oppenheimer yang pertama kali diputar di Telluride Fim Festival pada tahun 2012 telah menarik perhatian banyak kalangan nasional dan internasional. Film ini mengisahkan tentang konflik politik pada tahun 1965-1966 yang berujung pada pembantaian terhadap orang yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).…
Persidangan Pengamen Cipulir yang dituduh membunuh berakhir antiklimaks kemarin (16/1). Setelah proses hukum yang penuh lika-liku selama setengah tahun lebih, Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)…
Berdasarkan hasil rapat penyelenggara pelatihan analisa dan ringkasan kasus untuk advokasi hak asasi manusia, penyelenggara memilih peserta dengan beberapa kriteria yaitu: 1. Pernah menangani kasus baik litigasi maupun nonlitigasi 2. Berpengalaman dalam menggunakan instrument hak asasi manusia 3. Keterwakilan wilayah, gender dan disabilitas 4. Keberlanjutan pasca training 5. Keterwakilan isu yang ditangani calon peserta Berikut…
Pada tanggal 18-19 Januari dilanjutankan tanggal 01-02 Februari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta akan mengadakan Pelatihan Paralegal Dasar untuk klien dan jaringan LBH Jakarta. Pelatihan akan dipusatkan di Gedung LBH Jakarta yang beralamat di Jln Diponegoro Nomor 74 Jakarta pusat. Paralegal adalah seseorang yang merupakan perwakilan komunitas/organisasi yang diberikan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk membantu masyarakat…
Paralegal Pemilu yang dibentuk Perludem dan LBH Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 kembali mendatangi Badan pengawas Pemilu melaporkan 4 (empat) partai politik yang diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan berkampanye di media Televisi. Empat partai itu adalah partai Golkar, Gerindra, Nasdem dan Hanura. Juru Bicara Paralegal Pemilu (Perludem-LBH Jakarta) Haris Winarto mengatakan, dirinya melaporkan Partai…
JAKARTA, KOMPAS.com – Empat partai politik peserta pemilu, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keempat partai itu diduga melakukan pidana pemilu karena memasang iklan kampanye televisi di luar jadwal yang diizinkan. “Selain Partai Golkar, hari ini, Jaringan Paralegal Pemilu Jakarta melaporkan…
Jakarta, Gerakan Bersama Buruh / Pekerja (Geber BUMN) mendorong DPR melakukan interpelasi Presiden dalam penuntasan outsourcing di BUMN. “Geber BUMN mendorong agar hak interpelasi bisa segera di wujudkan. Demi penuntasan penyelesaian soal outsourcing dan kasus pelanggaran ketenagakerjaan di BUMN,” demikian disampaikan Koordinator pengacara publik LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukguk saat jumpa pers di LBH Jakarta,…
Metrotvnews.com, Jakarta: Melihat masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sistem kerja outsourcing di perusahaan BUMN, Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (Geber) BUMN meminta agar sistem tersebut segera dihapuskan. Kala menggelar jumpa pers di Kantor LBH, Jl Diponogoro, Jakarta Pusat, Minggu (12/1), Ardianto, Sekretaris PUK SPAI FSPMI PT Indofarma Tbk mengatakan hingga kini masih banyak pelanggaran yang terjadi…
Meski rekomendasi DPR soal outsourcing sudah diterbitkan, belum ada satupun perusahaan-perusahaan BUMN, yang mematuhi dan menjalankannya. Penerapan sistem kerja outsourcing masih terus berlangusung dengan penuh pelanggaran. Hak-hak pekerja outsourcing atas kepastian kerja dan kesejahteraannya pun semakin tidak terjamin dan malah terbaikan. PHK massal dengan beragam dalih, “tameng” tes kompetensi, standarisasi background pendidikan serta kecukupan usia…