Gerakan Buruh Lawan PHK (Gebuk PHK) mengecam tindakan perusahaan yang menggugat buruh Rp 2 Milyar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena melakukan mogok kerja. Hal ini merupakan bentuk pembungkaman dan serangan balik pengusaha kepada Serikat Buruh yang kritis dalam memperjuangkan hak-hak buruh yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Pasalnya, mogok kerja merupakan…
PT Doosan Cipta Buana Jaya menggugat dua orang buruhnya, salah satunya Umar Farouq (31), senilai Rp 2,04 miliar. Perusahaan menggugat mereka karena dianggap memprovokasi buruh lainnya untuk mogok kerja pada 7 dan 8 Maret lalu. PT Doosan Cipta Buana Jaya, melalui kuasa hukumnya Sugiharto menyebut aksi mogok itu ilegal dan menurunkan omzet perusahaan yang bergerak…
JAKARTA, KOMPAS.com – Ratusan buruh datang dalam sidang gugatan terhadap buruh PT Doosan Cipta Buana Jaya, yang digugat miliaran rupiah oleh pemilik perusahaan. Buruh digugat karena melakukan mogok kerja yang tidak sah dan merugikan perusahaan sebesar Rp 2.004.000.000. “Sekitar 150 buruh yang ikut menghadiri sidang gugatan pada hari ini,” ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat…
Metrotvnews.com: Kuasa Hukum PT Doosan Cipta Buana Jaya menganggap gugatan perdata yang mereka lakukan terhadap buruh perusahaan tersebut senilai Rp 2 Miliar memiliki dasar hukum. Pasalnya, buruh atas nama Mochammad Halili sebagai tergugat melakukan aksi mogok kerja ilegal dan berbuntut pada kerugian perusahaan sebesar Rp2.004.000.000. “Aksi unjuk rasa memang dilindungi undang-undang. Tapi dalam hal ini…
Liputan6.com, Jakarta : PT Doosan Cipta Buana Jaya mengatakan aksi mogok yang digelar pekerjanya ilegal. Mogok kerja itu tidak dilaporkan terlebih dahulu ke polisi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bahkan, aksi itu diklaim telah merugikan perusahaan sebesar Rp 2,4 miliar. “Aksi unjuk rasa memang dilindungi undang-undang. Tapi dalam hal ini tetap ilegal. Karena belum…
Pada hari ini (Rabu 4 September 2013) diadakan sidang Pengusaha Gugat Buruh Rp 2 Milyar karena mogok kerja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Agenda persidangan yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi Penggugat dan Para Tergugat. Para pihak dalam persidangan ini diantaranya; PT. Doosan Cipta Busana Jaya (Doosan CBJ) sebagai penggugat dan Para Tergugat Ketua Dewan Perwakilan Cabang…
“Seharusnya Jaksa menggunakan Pasal 98 KUHAP untuk meminta uang pengganti atas kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi yang terjadi, khususnya bidang lingkungan hidup. Meski memakan waktu yang relatif lebih lama, tapi penggabungan gugatan perdata akan lebih baik karena saat pembuktian mempunyai upaya paksa terhadap saksi.” Itulah sekelumit pemaparan Chandra M. Hamzah ketika didaulat menjadi…
Hari Selasa 3/9 KuHAP (Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana) dari ICJR, LBH Jakarta, ILRC, Arus Pelangi dan PSHK mendatangI Fraksi Partai Golkar terkait pembahasan RKUHAP yang saat ini masih “digodok” di DPR.. Audiensi tersebut diterima oleh Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Nudirman Munir, Deding Ishak, dan beberapa Tenaga Ahli, dibidang POKSI III Hukum, HAM dan…
PengadilanNegeri Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2013, kembali menggelar lanjutan Sidang Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) terhadap Swastanisasi Air Jakarta. Agenda sidang adalah mendengarkan Duplik dari Para Tergugat dan Turut Tergugat. Sidang yang semula dijadwalkan pukul 11.00 WIB baru terlaksana pukul 14.30 WIB. Majelis hakim menjelaskan bahwa keterlambatan dikarenakan adanya perubahan sistem persidangan di…
LBH Jakarta reaffirms our stand to reject the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD). The Director of LBH Jakarta, Febi Yonesta, was invited by the ASEAN Secretariat to symbolically receive the AHRD in the ASEAN Day Celebration. LBH Jakarta holds our view that the AHRD contained many articles which are less than international human rights standard.…