JAKARTA, KOMPAS.com – Kaum pekerja atau buruh menjadi golongan klien yang paling banyak membuat pengaduan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sepanjang 2010. Mereka umumnya adalah masyarakat awam hukum yang hampir putus asa menyelesaikan permasalahan hukumnya sendiri hingga akhirnya memutuskan datang ke LBH Jakarta. “Dilihat dari kategori pengadu, stakeholder LBH Jakarta terbesar adalah buruh, sebanyak…
“Apa yang kurang dari tuan-tuan ini adalah dialektika. Mereka hanya melihat sebab di sini, akibat di sana. Ini adalah suatu abstraksi kosong; kutub-kutub yang saling bertentangan ini terdapat dalam dunia nyata hanya dalam masa krisis, sementara proses besar seluruhnya berlangsung dalam bentuk interaksi – melalui kekuatan-kekuatan yang tidak setara…”[1] Kata-kata diatas adalah ucapan Friedrich Engels…
Mindu Panjaitan (47), warga Kampung Baru, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah menggoreskan harapannya di selembar kain putih yang terbentang di dinding kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis (28/10) malam. Harapan akan keadilan bagi sekitar 400 keluarga di Cileungsi, yang tengah memperjuangkan hak atas lahan huniannya. “Harapan kami, LBH Jakarta membantu…
JAKARTA – Dari rumah tua di pinggir Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat itu lahir barisan pendekar hukum yang membela kaum papa 40 tahun lalu. Sempat menjadi lokomotif demokrasi ketika Soeharto berkuasa. Namun, kini lajunya terseok-terseok akibat anggaran yang minim. Tiga orang pekerja sibuk menurunkan bangku-bangku dari mobil pikap, lalu memindahkannya ke dalam ruangan gedung berlantai empat…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstutusi (MK) mengabulkkan uji materi Undang-undang nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban Umum tidak sesuai dengan semangat undang-undang dasar 1945. MK menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan penyitaan buku oleh kejaksaan harus melalui putusan pengadilan serta tidak melalui Kejaksaan Agung. “Menyatakan undang-undang nomor 4/PNPS/1963…
Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meragukan kapasitas Komjen Timur Pradopo dalam memimpin Polri untuk menegakkan hukum yang berlaku. Pasalnya Timur dinilai dekat dengan kelompok muslim radikal, Front Pembela Islam (FPI). “Kami melihat Timur cukup dekat dengan FPI. Ini yang membuat kami meragukan kapasitasnya untuk dapat menegakkan hukum dan HAM. Bisa-bisa dia malah memberi…
Jakarta – Posko Pengaduan LBH Jakarta menerima laporan 9 perusahaan melakukan pelanggaran pemberian tunjangan hari raya (THR) pada lebaran 2010 yang lalu. Korban dari pelanggaran itu tercatat mencapai sekitar 787 buruh. “Pelanggaran THR Tahun 2010 ini juga memiliki pola yang hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni, perusahaan Tidak membayar, telat membayar, dan kurang dalam pembayaran…
Jakarta – Kasus mantri desa di pedalaman Kalimantan, Misran dinilai akibat kelalai pemerintah dalam menyiapkan struktur medis. Seharusnya Departemen Kesehatan segera membuat struktur organisasi untuk mendukung perintah UU tersebut. “UU Kesehatan menyebutkan yang dapat memberikan pertolongan kesehatan tertentu adalah dokter. Maka Depkes harusnya menyiapkan tenaga dokter hingga ke pelosok Indonesia,” ujar staf Litbang LBH Jakarta,…
Jakarta- Ramai-ramai advokat menyatakan siap menjaminkan diri untuk Haposan Hutagalung. Bahkan ribuan anggota Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Timur mendukung pengacara Gayus Tambunan itu. Namun sikap itu dikritik. “Sangat disayangkan para advokat dan asosiasi advokat lebih bersemangat untuk membela Haposan dibanding memanfaatkan momentum ini untuk bersama-sama memikirkan cara memberantas mafia hukum dan membersihkan dunia advokat…
Jakarta – Rencana Pemprov DKI memprivatisasi 3 RSUD yaitu RSUD Pasar Rebo, RSUD Cengkareng dan RSUD Haji merupakan bentuk pelanggaran atas keputusan Mahkamah Agung (MA). Menurut keputusan MA No 05 P/HUM/2005, RSUD tidak boleh berorientasi bisnis dan harus memenuhi layanan hak kesehatan masyarakat. “Kami sangat terkejut mendengar rencana ini lagi. Padahal, MA telah memutuskan hal…