Mendesak Presiden RI Segera Menemukan, Mengumumkan dan Memberikan Hasil Penyelidikan Dokumen TPF Munir

Siaran Pers

[Surat Terbuka]   Kepada Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo Di – Tempat Melalui surat terbuka ini, kami, Suciwati bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dengan ini mendesak Presiden…

Pembelaan Terhadap Aktivis Mahasiswa Dibungkam dengan Pasal Penghinaan Presiden

Case Story

#CaseStory LBH Jakarta tahun 2002-2006 Sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal Penghinaan Presiden di KUHP kerap digunakan oleh rezim berkuasa untuk membungkam mereka yang menyampaikan pendapat atau ekspresinya, baik secara lisan maupun tulisan. Monang Johanes Tambunan, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Fahrul Rohman, mahasiswa Universitas Nasional, adalah contoh dua orang korban pembungkaman yang dikriminalisasi atas…

Ada Rekaman Suara yang Belum Diungkap dalam Kasus Pembuhuhan Munir

Rekam Media

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim baru untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib. “Bahwa pengusutan kembali kasus pembunuhan Munir dapat dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan adanya rekaman suara pembicaraan antara Polycarpus dan Muchdi PR sebagai bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali atas…

Mahasiswa Desak Jokowi untuk Ungkap Dokumen TPF dan Dalang Pembunuhan Munir

Rekam Media

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Muda untuk Munir (Amuk Munir) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan TPF kasus pembunuhan Munir dan putusan Komisi Informasi Publik Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016. Dalam…

Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum (BDF) 2014

Siaran Pers

Perss Release Sebelas organisasi masyarakat sipil yaitu LBH Jakarta, YAPPIKA, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, PERLUDEM, Transparency International Indonesia, JPPR, ELSAM dan FITRA menolak untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tentang demokrasi; Bali Civil Society Forum 2014. Mengusung tema ‘Democratic Governance in the Twenty-First Century: the Roles of Civil Society,’ forum ini mengundang 14…

Indonesia Akan Mengalami Kemunduran Jika Dipimpin Pelanggar HAM

Advokasi Kebijakan, Minoritas & Kelompok Rentan, Peradilan yang Adil, Rekam Media

Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Rajagukguk menyatakan Indonesia akan mengalami kemunduran jika dipimpin presiden yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Pada Pilpres, masyarakat diminta tidak menggantungkan harapan terhadap capres yang terlibat pelanggaran HAM termasuk para mantan jenderal,” kata Maruli yang menjadi juru bicara Koalisi Melawan Lupa di depan Istana Negara Jakarta,…

Pilpres 2014, Instrumen Impunitas Bagi Pelaku Pelanggaran HAM Masa Lalu

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan, Minoritas & Kelompok Rentan, Peradilan yang Adil, Siaran Pers

PETISI GERAKAN RAKYAT MELAWAN LUPA Dan AKSI KAMISAN KE 357 Demokrasi dan kebebasan yang kita rayakan saat ini sesungguhnya adalah hasil dari perjuangan segenap rakyat Indonesia melawan rezim otoritarian Orde Baru. Perjuangan itu diwarnai oleh jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan mahasiswa. Kita semua memiliki hutang sejarah terhadap seluruh korban kasus pelanggaran HAM masa lalu,…

Pedagang Dalam Masa Pemerintahan SBY

Siaran Pers

 Jakarta, 19 Juni 2014 Nomor : 781/SK/LBH/VI/2014 Hal : Press Release Pemerintahan SBY minim Perlindungan Terhadap Pedagang Stasiun dan Harapan Kepada Capres-Cawapres PT. KAI (Persero) melakukan pengusiran paksa terhadap pedagang yang berjualan di area Stasiun Kereta Api Sejabodetabek pada bulan Desember 2012 sampai dengan Agustus 2013 lalu. Hal tersebut mengakibatkan 2617 pedagang kehilangan sumber penghasilannya,…

Evaluasi Mayday 2014

Berita

Di peringatan Mayday di tahun 2014, yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintahan SBY tidak mengurangi semangat buruh untuk menyuarakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha maupun pemerintah dan buruh pun menyuarakan untuk perubahan kesejahteraan kaum buruh. Ada ke khawatiran jika peringatan Mayday di tahun ini akan banyak buruh tidak aksi dan pelarangan aksi yang…

Menagih Janji Pemerintah untuk Lindungi Perempuan

Rekam Media

Dengan total 342 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan, ada banyak desakan yang muncul supaya Pemerintah pusat bersikap lebih tegas. Apalagi korban-korban Perda semacam ini sudah berjatuhan, tanpa jelas betul Pemerintah pusat atau daerah yang semestinya lebih tegas bertindak. Tiga tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim untuk meninjau ulang pelaksanaan Perda yang diskriminatif terhadap…