Jakarta, bantuanhukum.or.id – Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan bertanggung jawab kelak akan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu setiap anak perlu dijamin pemenuhan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, tanpa perlakuan diskriminatif. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi internasional tentang Hak…
Dedi bin Mugeni, seorang tukang ojek tersangka kasus dugaan salah tangkap diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta (27/7). Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding yang diajukan Dedi dan menyatakan Dedi bebas dari segala dakwaan penuntut umum. Banding yang diajukan kuasa hukum Dedi, Romy Leo R dari LBH Jakarta sejak 15 April 2015 menuai hasil yang…
Jakarta, www.bantuanhukum.or.id–Setelah delapan belas tahun digusur dan tanpa kepastiaan mendapat kompensasi, kendatipun telah menang pada pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, masyarakat korban penggusuran pembangunan rumah susun di RW 09 Petamburan yang terdiri dari 9 RT, kembali memperjuangkan haknya. Hari ini (9/4/2015) mereka, melalui sejumlah perwakilan masyarakat mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas putusan pengadilan yang…
Prees Release Meyikapi putusan PN Jakarta pusat terhadap perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang telah diputus Selasa, 24 Maret 2015 kemarin, kami Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Putusan Gugatan Warga Negara mengakhiri penjajahan Air di Indonesia-Jakarta. Mengakhiri pengabaian hak rakyat atas air selama 17 tahun di Jakarta dan praktek pembangkangan…
TEMPO.CO, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) ihwal pengelolaan air di DKI Jakarta. Hakim ketua Iim Nurokhim menganggap pihak tergugat melanggar aturan. Iim menjelaskan, pihak tergugat lalai dalam pemenuhan hak asasi manusia atas air bagi warga negara, khususnya warga DKI. “Kami memerintahkan pihak…
Jakarta, 11 Maret 2015—Putusan kasus Gugatan Warga Negara terhadap Privatisasi Air Jakarta kembali ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Belum lengkapnya dokumen elektronik proses persidangan dari pihak tergugat menjadi alasan penundaan persidangan. Berbeda dengan situasi penundaan sebulan sebelumnya, Kuasa Hukum Pemprov DKI Jakarta yang pada 10 februari 2015 meminta penundaan untuk mengupayakan perdamaian…
Pandeglang, bantuanhukum.or.id—Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang menggelar sidang putusan terhadap tiga nelayan Ujung Kulon yang dikriminalisasi oleh Badan Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) Rabu, 28/10/2015. Damo, Rahmat, dan Misdan, ketiga nelayan Ujung Kulon tersebut diputuskan tidak bersalah oleh Majelis Hakim PN Pandeglang. Mereka dibebaskan dari tuntutan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti. Keputusan…
Pembuatan buku dikarenakan masih banyaknya masalah yang ada di praktik Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), seperti adanya konsep hukum publik yang menempatkan buruh sebagai kelompok lemah yang harus dilindungi, menjadi hukum privat yang mengasumsikan kedudukan buruh setara dengan pengusaha. Selain itu, masih banyaknya putusan-putusan PHI yang menyisakan persoalan eksekusi yang harus ditempuh buruh melalui mekanisme perdata lain di…
“Membaca Pengadilan Hubungan Industrial dan Pembelajaran Kasus-Kasus Strategis di Bidang Perburuhan” Akhirnya langkah panjang dan inisiasi LBH Jakarta untuk mewujudkan riset mendalam di isu ketenagakerjaan dapat terlaksana, dengan dilakukannya peluncuran 2 buku pada Senin, 15 September 2014. Buku ini terbagi menjadi 2 bagian, Pertama, Membaca Pengadilan Hubungan Indusstrial yang berupa indeks putusan PHI serta analisa…
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/8), Sidang Zulfikar kali ini mencapai tahap pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pembacaan putusan, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis kepada Zulfikar berikut Baharudin, masing-masing sebesar 5 (lima) bulan penjara dengan dipotong masa tahanan 4 (empat) bulan, yang artinya akhir bulan ini Zulfikar bebas. Dalam menjatuhkan…