Kamis, 21 Desember 2023, warga Kampung Bulak tiba-tiba didatangi oleh ratusan aparat keamanan gabungan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, dan berbagai perangkat aparatur pemerintahan Kota Depok, Jawa Barat. Adapun kedatangan mereka adalah untuk mendampingi kegiatan penilaian (appraisal) oleh Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang diklaim pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai zona…
Siaran Pers Koalisi Reformasi untuk Sektor Keamanan Pada 23 Februari 2023 telah terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 nyawa oleh aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang koalisi himpun dari jaringan maupun media massa, diduga aparat keamanan melakukan penembakan peluru tajam ke arah massa hingga terjadi korban jiwa. Terhadap hal tersebut kami organisasi yang…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian di Desa Kalasey Dua, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi yang beredar, warga mengalami kekerasan saat sedang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka satu-satunya dari upaya penggusuran paksa yang dilakukan dengan dalih pengamanan…
Kasus Suap Dan Penggelapan Dalam Jabatan Perkara Narkotika Rabu, 31 Agustus 2022, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutus sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap polisi pelaku dugaan suap dan penggelapan dalam jabatan perkara narkotika, yakni eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol. Edwin Hatorangan Hariandja. Tak hanya Edwin, Kasat Reserse Narkoba, AKP Nasrandi…
Pernyataan Mahfud MD Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD yang pada 18 Agustus 2022 lalu menyatakan bahwa, “Polisi Langgar Disiplin di Kasus Brigadir J Dimaafkan Saja” (Tirto.id: https://tirto.id/gvhH). Pernyataan tersebut bukan saja keliru, menyesatkan, dan membohongi publik. Lebih dari itu, pernyataan Menkopolhukam tersebut tidak berpihak pada korban. Parahnya, hal tersebut…
Pada 12 Agustus 2022, beredar pemberitaan bahwa Kapuslabfor Polri, Brigjen Pol. Agus Budiharta ditempatkan dalam tempat khusus (Patsus) Mako Brimob menyusul belasan rekan sejawatnya lantaran diduga terlibat rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Josua. LBH Jakarta menilai bahwa dugaan keterlibatan tersebut menambah buruk citra Polri karena kerja-kerja pemolisian selama ini cukup bergantung pada fungsi Labfor dalam mengungkap…
Pada tanggal 9 Agustus 2022 Kapolri melalui Kabareskrim mengumumkan Penetapan tersangka terhadap Irjen Ferdy Sambo terkait Kasus Pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo disangka sebagai aktor intelektual yang dibantu oleh KM dan Brigadir RR serta memerintahkan Bharada E melakukan Penembakan terhadap Brigadir J. Selain sebagai aktor Intelektual Pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo juga…
Terjadinya proses perubahan politik 1998 telah berdampak pada perubahan aktor-aktor keamanan untuk kembali menata ulang peran dan fungsinya sesuai tata kehidupan politik demokratik. Penataan ulang aktor-aktor keamanan tersebut kemudian dikenal dengan nama reformasi sektor keamanan. Reformasi itu mensyaratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dalam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, institusi…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta turut prihatin sekaligus mengutuk peristiwa memilukan yang diduga terjadi di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol. Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Berdasarkan informasi terbatas yang diketahui publik, sementara terdapat 2 hal yang saling bertalian terjadi dalam peristiwa tersebut, yakni tembak menembak antara Brigpol J dengan Bharada E…
Senin (18/07/2022), telah berlangsung sidang perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang mengikuti aksi 11 April 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) Tim Penasihat Hukum ABH. Pada agenda sebelumnya, ABH dituntut 6 bulan penjara oleh Penuntut Umum atas dakwaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)…