Siaran Pers Hakim Menetapkan Warga Duri Kepa Memiliki Kedudukan Hukum untuk Menggugat Jakarta, 5 April 2017 – Tidak hanya di Pasar Ikan dan Bukit Duri, warga Duri Kepa, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang diwakili oleh Tan Bun Lian, cs juga mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Pemerintah Kotamadya…
Sidang Ke-4 (ke empat) gugatan kelompok (Class Action) Warga Zeni Mampang melawan Panglima TNI (Tergugat I), Kepala Staf TNI-AD (Tergugat II), Direktur Zeni AD (Tergugat III), dan Pangdam Jaya (Tergugat IV) dengan agenda pembacaan jawaban dari para tergugat atas gugatan warga kembali tertunda untuk kesekian kalinya (8/17). Hakim Ketua, Made Sutrisna menyatakan persidangan tidak bisa…
PEMBERITAHUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (“PERMA No. 1/2002”) Pasal 1 e, Pasal 7, Pasal 8; Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 5 Januari 2017 Sehubungan dengan telah ditetapkannya gugatan perdata dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok…
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam perkara penggusuran paksa Pasar Ikan memasuki agenda sidang putusan penetapan. Sejak Kamis, 5 Februari 2017 para warga Pasar Ikan, Aquarium Penjaringan beramai-ramai mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ikut menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan penetapan. Agenda sidang kali ini akan menentukan apakah perwakilan kelompok yang menjadi penggugat, merupakan…
“LBH Luncurkan Buku Tentang Pengalaman Masyarakat terhadap Advokasi Keadilan Tata Ruang “ Siaran Pers No: 2306/SK-Rilis/XII/2016 Pada 15 Desember 2016, LBH Jakarta meluncurkan buku yang berjudul “PENGALAMAN ADVOKASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG HAK AKSES INFORMASI, HAK PARTISIPASI DAN HAK AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM PENATAAN RUANG DI DKI JAKARTA”. Di buku tersebut dibahas mengenai bagaimana proses para…
Penelitian ini menguraikan standar pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi para korban penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta yang kini direlokasi untuk menghuni rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menemukan bahwa terjadi pelanggaran perlindungan prosedural terhadap warga yang menjadi korban penggusuran paksa. Pelanggaran tersebut antara lain: ketiadaan musyawarah, adanya kekerasan…
Evaluasi Hari Habitat Sedunia 2016 Jakarta, 5 Oktober 2016 – Hari Habitat Sedunia jatuh pada minggu pertama Oktober setiap tahuannya. LBH Jakarta menilai bahwa hari habitat pada tahun 2016 penuh dengan pelanggaran. Hal ini disebabkan pemerintah kerap melakukan penggusuran paksa terhadap hak atas perumahan dan tempat tinggal dari warganya. Pemerintah telah gagal melindungi hak tempat…
Warga Jalan Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara mengajukan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Senin (3/10). Kuasa hukum warga, Matthew Michele Lenggu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan, warga menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan pemukiman yang digusur Gubernur Basuki Tjahaja Purnama…
LBH Jakarta mendampingi warga korban penggusuran paksa di kawasan Papanggo, Jakarta Utara, dan Duri Kepa, Jakarta Barat, untuk mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang PrP Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Warga Papanggo mengalami penggusuran paksa pada tahun 2008, sementara warga Duri Kepa mengalami penggusuran paksa pada tahun…
Siaran Pers: Pada Selasa (13/09) lalu, warga Dadap bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melakukan audiensi ke kantor DPRD Kabupaten Tangerang guna membahas tindak lanjut rencana penataan Kampung Baru Dadap. Saat ini, DPRD Kabupaten Tangerang tengah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh. Dalam rekomendasi Ombudsman RI…