Foto Pancoran Buntu 2

LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan untuk Memberikan Rekomendasi atas Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Perempuan di Pancoran Buntu II

Advokasi Kasus, Minoritas & Kelompok Rentan, Perkotaan Masyarakat Urban

Senin, 5 September 2022 telah berlangsung Audiensi Warga Pancoran Buntu II bersama dengan Komnas Perempuan dengan agenda penyampaian aduan secara langsung atas dugaan pelanggaran hak perempuan akibat intimidasi dan ancaman penggusuran paksa terhadap Warga Pancoran Buntu II.  Selama audiensi berlangsung, pada pokoknya LBH Jakarta dan perwakilan perempuan warga Pancoran Buntu II menyampaikan beberapa poin sebagai…

Warga Laporkan Satpol PP yang Keroyok Warga Batu Jaya Tanggerang

Advokasi Kasus, Berita, Perkotaan Masyarakat Urban

Jakarta, 04 Oktober 2018, sejumlah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanggerang dalam proses penggusuran paksa di Batuceper, Batu Jaya Tangerang melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Korban melakukan pelaporan dengan didampingi oleh kuasa hukum dari LBH Jakarta. Warga, pendamping dan kuasa hukum menilai, pengeroyokan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut merupakan pelanggaran…

Warga Kampung Darussalam Batuceper Menolak Penggusuran Paksa

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Pers Release Komite Anti Penggusuran Batuceper Warga Kampung Darussalam Batuceper Menolak Penggusuran Paksa dan Tidak Sah yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kecamatan Batuceper Riwayat Warga Batuceper Konflik lahan kembali terjadi di Batuceper Tanggerang. Kali ini warga yang bermukim di belakang SDN 1 Batuceper Tanggerang berkonflik dengan pihak Kecamatan Batuceper serta pihak Dinas Pendidikan…

Masyarakat Korban Penggusuran Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait JR UU Penggusuran

Berita

Sidang lanjutan judicial review Undang-Undang PrP No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, kembali digelar Mahkamah Konstitusi (16/5). Sidang dengan nomor perkara 96/PUU-XIV/2016 dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahli Presiden, dan Pihak Terkait. Daniel Setiadi, Sandyawan Sumardi, dan Azaz Tigor Nainggolan mengajukan diri sebagai…

Penggusuran Paksa Kampung Nelayan Dadap

Siaran Pers

Siaran Pers Tanggal 26 April 2016, Bupati Tangerang mengeluarkan Surat Peringatan 1 (satu) dengan Nomor 301/1081-SPPP yang ditujukan kepada pemilik bangunan tempat usaha dan tempat hiburan Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Pengeluaran surat peringatan 1 ditolak sebab warga menilai tindakan yang dilakukan oleh Bupati Tangerang penuh dengan kesewenang-wenangan. Dengan alasan penertiban…

Kami Terusir, Sebuah Laporan Penelitian Penggusuran DKI Jakarta

Berita, Publikasi

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mempublikasikan penelitiannya yang bertajuk, “Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa DKI Jakarta Januari-Agustus 2015”. Publikasi penelitian ini digelar di Gedung LBH Jakarta, Rabu 26/08/15 dan dihadiri oleh rekan-rekan jurnalis dari berbagai macam media. Publikasi ini dilakukan LBH Jakarta karena dari 30 kasus penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemprov DKI sejak…

LBH Jakarta Gelar Diskusi Bersama Warga Korban Gusuran

Berita, Pengorganisasian

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Minggu(7/6), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan komunitas warga yang tergabung dalam jejaring Advokasi Tolak Penggusuran Paksa (Atap Rakyat) mengadakan diskusi yang bertemakan penggusuran di gedung LBH Jakarta. Diskusi ini digelar untuk menambah pemahaman masyarakat, khususnya para korban terdampak yang terkena penggusuran. Bertindak sebagai pembicara dalam diskusi kali ini adalah Prof.…

Korban Penggusuran Lintas Komunitas Gelar Pelatihan Bersama Atap Rakyat

Berita, Perkotaan Masyarakat Urban

Bogor, bantuanhukum.or.id – Sabtu(23/5), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adakan “Pelatihan Advokasi Warga Tolak Penggusuran Paksa Berbasis Hak atas Informasi”. Pelatihan yang diadakan Jum’at 22 Mei 2015 – Minggu 24 Mei 2015 ini bertujuan untuk meningkatan kapasitas korban gusuran agar memahami pentingnya mengetahui informasi yang kerap ‘disembunyikan’ pemerintah ketika memutuskan untuk menggusur sebuah pemukiman. Pelatihan…

Ditelantarkan Pemprov DKI Jakarta: Warga Korban Gusuran Kali Apuran Dirikan Tenda Darurat di Atas Tanah Gusuran!

Siaran Pers

Penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada desember 2014 silam di wilayah bantaran Kali Apuran Jakarta Barat menyebabkan hilangnya tempat tinggal warga yang berjumlah sekitar 1500 kk. hingga saat ini terutama warga RW 07 kelurahan kedaung kali angke dan RW 10 Kelurahan Kapuk masih belum mendapatkan ganti kerugian atas rusaknya bangunan tempat tinggalnya. Hal…