Cikarang, bantuanhukum.or.id—Minggu (22/03) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama warga Kampung Pilar Cikarang, menyelenggarakan kegiatan Kampung Anti Korupsi. Acara ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab sosial LBH Jakarta untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait permasalahan korupsi yang semakin mengkhawatirkan di Bumi Pertiwi. Acara yang dihadiri oleh sekitar 50 warga ini diisi dengan refleksi perjuangan…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta secara serentak akan melaksanakan kegiatan Kampung Anti Korupsi pada Sabtu 14 Maret 2015 dan Minggu 15 Maret 2015 besok. Kegiatan turun ke basis-basis komunitas dampingan ini dilakukan LBH Jakarta untuk membumikan nilai-nilai anti korupsi dan sekaligus mendorong partisipasi warga untuk pemberantasan korupsi. Kegiatan ini akan dilakukan oleh LBH Jakarta…
Salah satu cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan (Preambule) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan komponen utama dalam pembangunan Negara kita ke depannya. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam proses pembangunan negara…
Belum lama ini, pada 25 Agustus 2014, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dilantik. Sebagai pembawa mandat warga Jakarta, mereka tentu harus diingatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini mendera warga DKI Jakarta. Ada banyak masalah di Jakarta yang perlu diperhatikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta terpilih. Diantaranya adalah penggusuran, pendidikan, kesehatan, dan masalah air.…
Pada tanggal 08 Mei 2014 yang lalu LBH Jakarta bersama Paralegal Pemilu mengadakan pendidikan politik kepada Ibu PKK yang bertempat di Jalan Raya Joglo RT 01/01 Jakarta Barat. Thema pendidikan politik siang itu adalah memilih Presiden 2014-2019. Peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 24 orang yang berasal dari ibu PKK yang berada disekitar RT 01 Jalan Raya…
Dalam sidang THE UN COMMITTEE ON ECONOMIC SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (CESCR) atau Komite ECOSOC PBB di Jenewa, Swiss (29/4). LBH Jakarta memaparkan empat isu-isu tentang kegagalan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat Indonesia di: Hak Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran Indonesia Hak Serikat Pekerja Hak…
Pengamat pendidikan Romo Benny Susetyo menilai proyek kurikulum pendidikan 2013 hanya bersifat karikatif semata dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Hal itu dikatakan Romo Benny saat menggelar jumpa pers bersama Federasi Serikat Guru Indonesia di Kantor LBH Jakarta, Kamis (11/07). “Kurikulum 2013 itu hanya proyek politik kemasan. Yang hanya menghabiskan anggaran miliaran rupiah, tapi setelah…
Jurnas.com | FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) akan melayangkan somasi ke pihak pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan Kurikulum 2013. Hal itu menyusul dengan adanya sejumlah persoalan yang ditimbulkan akibat penerapan kurikulum baru ini. Melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, FSGI menemukan adanya cacat hukum dalam penerapan kurikulum 2013, baik secara formal maupun…
TEMPO.CO, Jakarta – Beberapa pihak yang menolak akan penerapan Kurikulum 2013 tahun ini berencana mengajukan somasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menuntut Kementerian menunda pelaksanaan Kurikulum 2013. Pihak yang akan melayangkan somasi ini adalah Federasi Serikat Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Praktisi Pendidikan Romo Benny Susetyo. Somasi ini…
JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Mayong, menyatakan penerapan kurikulum 2013 yang menjadi pro dan kontra di kalangan guru, praktisi dan akademisi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa digugat secara hukum. Menurutnya, ada dua langkah hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat atas kebijakan kurikulum 2013. Di antaranya mengajukan somasi ke Kemdikbud atau mengajukan…