Hari ini (7/5) Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara nomor 96/PUU-XI/ 2013 mengenai permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Awalnya Apindo minta pembatalan yang kemudian permohonannya dirubah menjadi konstitusional bersyarat (conditionally…
May Day tahun 2014 mendapat pengakuan dari pemerintah dengan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Sebuah langkah yang layak diapresiasi dengan mengakui keberadaan perjuangan buruh di Indonesia. Namun pengakuan eksesitensi dan perjuangan buruh belum cukup, karena masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh buruh di Indonesia. Deskripsi Kasus di LBH Jakarta sepanjang tahun 2013 Pada tahun…
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi akan memasuki putusan dengan perkara Nomor 96/PUU-XI/ 2013. Apabila permohonan pembatalan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU…
Rabu, 23 April 2014 Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satuan Tugas (SATGAS) Outsourcing BUMN dan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (GEBER BUMN). Adapun agenda RDPU pada siang itu adalah mendengarkan Pejelasan dari Ketua Satuan Tugas mengenai penyelesaian permasalahan Outsourcing di BUMN. Dalam RDPU tersebut, terungkap bahwa kinerja SATGAS…
Massa buruh dari sejumlah BUMN menggelar demo di depan Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Kamis (27/3/2013). Mereka mendesak Gubernur Joko Widodo agar memecat Kadisnakertrans Priyono yang dinilai tidak becus dan tak bersahabat dengan outsorching di perusahaan milik pemerintah. “Pak Jokowi tolong diganti pejabat Kadisnakertrans DKI Jakarta dan sejumlah kasudin karena mereka tidak kenal…
PRESS RELEASE : 029/III/2014 Sejak tanggal 11 Maret 2014 Satgas Penyelesaian Outsourcing di BUMN telah dibentuk. PembentukannSatgas ini sebagai tindak lanjut dari kesimpulan (kesepakatan) Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR dengan Dahlan Iskan Meneg BUMN (14/3) tahun 2014. Salah satu point dalam kesimpulan rapat itu, akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) guna menyelesaikan permasalahan outsourcing…
PRESS RELEASE : 027/II/2014 KESUNGGUHAN NEGARA PADA PROSES INTERPELASI DPR Sejak panitya kerja outsourcing Komisi IX DPR RI mengeluarkan rekomendasi tanggal 22 Oktober 2013, Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perusahaan BUMN tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Pembangkangan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga Negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat…
Pada sidang Panitia Kerja Outsourcing (Panja OS) sebelumnya, Meneg BUMN bersama Menakertrans berjanji untuk menerima dan menjalankan rekomendasi Panja OS dan Naker yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI. “KEPASRAHAN” politik ini mestinya bisa dipergunakan secara optimal oleh Panja agar bisa memberikan rekomendasi terbaik bagi buruh/pekerja di BUMN. Menjelang dikeluarkannya “REKOMENDASI” tersebut, sidang-sidang Panja OS…