Anomali Putusan Mahkamah Konstitusi: Manuver Otoritarian Mahkamah Konstitusi yang Membuka Karpet Politik Dinasti Para Oligarki

Publikasi, Siaran Pers

Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah membacakan putusannya terhadap enam permohonan pengujian materiil mengenai Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (“UU Pemilu”), yang dibacakan Senin (16/10) khususnya terkait syarat usia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Hal yang membuat pengujian materiil ini menjadi diskursus publik adalah dikaitkannya dengan sengkarut konflik kepentingan…

Gedung Mahkamah Konstitusi (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Mahkamah Konstitusi Hanya Formalistik dan Tidak Kontekstual dalam Melakukan Pengujian Revisi Kedua UU PPP

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, UU PPP

Selasa, 20 Desember 2022, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Revisi Kedua UU PPP), yaitu Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (20/12) tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya karena permohonan pemohon dinilai tidak beralasan…

SIDANG PENGUJIAN REVISI UU MAHKAMAH KONSTITUSI

Publikasi, Siaran Pers

Pada Senin, 09 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Revisi UU MK) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Salah satu perkara yang disidangkan adalah Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi. Terhadap keterangan…

Korban Perdagangan Manusia Mengajukan Diri Menjadi Pihak Terkait dalam Judicial Review UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Advokasi Kasus, Perburuhan

Mantan buruh migran  yang juga merupakan korban perdagangan manusia dengan inisial “R”, melalui kuasa hukumnya yaitu LBH Jakarta  mendaftarkan diri sebagai pihak terkait langsung dalam judicial review UU Perlindungan Pekerja Migran di Mahkamah Konstitusi (02/03). Pemohon dalam perkara judicial review ini adalah Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) yang merupakan organisasi yang beranggotakan 142…

Catatan LBH Jakarta Terhadap Proses Seleksi dan Rekam Jejak Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Pengganti Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH.

Siaran Pers

Pers Rilis Nomor: 846/SK-RILIS/VIII/2018 Masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H, M.H akan habis pada tanggal 13 Agustus 2018 mendatang. Saat ini, panitia seleksi tengah bekerja untuk mencari pengganti Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H, M.Hum sebagai hakim MK yang berasal dari usulan pemerintah. Momentum pergantian Calon Hakim MK tersebut,…

Demokrasi Terancam, Serikat Buruh Judicial Review UU MD3

Siaran Pers

Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi, Selasa (17/04/), mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat UU MD3. Dokumen permohonan diterima oleh staf pendaftaran Mahkamah Konstitusi (MK) Aqmarina Rasika…

Putusan Mahkamah Konstitusi Lestarikan Pelanggaran HAM

Berita

Siaran Pers Tolak Pencabutan Pasal Penggusuran Paksa, Putusan Mahkamah Konstitusi Lestarikan Pelanggaran HAM Pers Rilis No: 372/SK-Rilis/XI/2017 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan korban penggusuran paksa untuk membatalkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak. Pasal-pasal tersebut dimohonkan untuk dibatalkan lantaran…

MK Perlu Dengarkan Keterangan Berbagai Pihak dalam Pengujian Perppu Ormas

Siaran Pers

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar persidangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemassyarakatan (Perppu Ormas). Agenda persidangan saat ini sampai pada pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak, serta keterangan pihak terkait, setelah sebelumnya mendengarkan keterangan dari Pemerintah. Menanggapi proses pengujian tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang…

9 Alasan Mahkamah Konstitusi Wajib Membatalkan Pasal Penggusuran Paksa

Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi

Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran Paksa yang terdiri dari berbagai LSM dan komunitas korban penggusuran mengajukan pembatalan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya karena melegalkan penggusuran paksa. Adapun alasan mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal tersebut adalah: 1. UU…

Koalisi Selamatkan KPK Ajukan Permohonan Judicial Review Pasal Kewenangan Hak Angket DPR-RI

Berita

Ditengah polemik pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), Koalisi Selamatkan KPK mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal Kewenangan Hak Angket DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Rabu (20/7). Koalisi Selamatkan KPK menganggap bahwa DPR tidak berwenang menggunakan Hak Angket kepada KPK. Beberapa…