Mantan Kepsek SMAN 3 Tolak Dalil Disdik DKI soal Pencopotan

Retno Listyarti, mantan kepala Sekolah Menengah Atas 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, kembali menjalani sidang gugatan terhadap kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kali ini, agenda sidang adalah penggugat memberikan jawaban atau replik. Retno mengatakan, pada intinya, jawaban dalam replik ini, pihaknya menolak seluruh dalil dalam jawaban tergugat. “Hari ini pembacaan…

Pelatihan Paralegal Lanjutan LBH Jakarta

Bogor, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali melaksanakan program pelatihan bagi Paralegal LBH Jakarta (03/10), di Wisma Kinasih Depok, Bogor. Kegiatan ini dilakukan LBH Jakarta guna membekali Paralegal LBH Jakarta. agar memiliki pengetahuan dasar hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan pelatihan tersebut berlangsung selama tiga hari. Kegiatan hari pertama diawali dengan melakukan pengenalan lebih mendalam…

Deklarasi Forum Korban Penggusuran Jakarta

Siaran Pers Forum Korban Penggusuran Jakarta (FKPJ) Penggusuran Paksa di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta sejak Januari hingga Agustus 2015 lalu mengakibatkan dampak traumatis terhadap para kami korban penggusuran, dikarenakan kami telah kehilangan tempat tinggal yang telah di huni selama berpuluhan tahun. Tindakan Pemerintah DKI Jakarta yang melakukan Penggusuran Paksa tanpa di dahului dengan…

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melecehkan Persidangan

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melecehkan Persidangan Jakarta, Rabu tanggal 30 September 2015 berlangsung sidang di PTUN Jakarta dengan obyek sengketa KTUN mengenai pemberhentian dan pemindahan Retno sebagai kepala Sekolah SMAN 3 oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Persidangan dihadiri oleh kuasa hokum penggugat yaitu Muhamad Isnur (pengacara publik LBH Jakarta) dan dari Pihak tergugat…

Sidang Perdana, Eks Kepsek SMA 3 Buka Pintu Mediasi Pulihkan Nama Baik

Bekas Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3, Retno Listyarti, mengatakan masih membuka upaya mediasi dengan dinas pendidikan DKI Jakarta terkait pemberhentian dirinya. Namun mediasi lebih diarahkan untuk rehabilitasi nama baik. Pernyataan itu dia lontarkan usai sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Rabu (16/9). Retno menggugat Surat Keputusan pemberhentian dirinya…

Masyarakat Pinggir Kali Bukan Penyebab Tapi Korban Banjir

JAKARTA – Masyarakat miskin yang tinggal di bantaran kali bukanlah penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Justru mereka adalah korban banjir. Demikian dikatakan Ahli Hidrologi, Fadsi Muhammad dalam diskusi bersama yang diinisiasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama warga korban penggusuran di DKI Jakarta, di kantor LBH Jakarta, Minggu (13/9/2015). Fadsi menekankan, masalah banjir di…

Pemerintah Ngotot Lakukan Privatisasi Air, Warga Somasi Presiden Jokowi

Dianggap telah dengan sengaja melakukan privatisasi air, Presiden Jokowidodo beserta jajarannya disomasi. Somasi yang diajukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) itu menganggap pemerintah telah mengingkari Undang Undang Dasar 1945 agar bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh Negara, bukan malah dibiarkan dan diberikan untuk dikuasai pihak swasta. Landasan…

Diperiksa Sebagai Saksi, 26 Warga Kampung Pulo Belum Juga Dibebaskan

Rilis Pers Upaya penggusuran di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (20/8) pagi berujung bentrok antara aparat dan warga setempat. Bentrok terjadi karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaksa untuk melakukan penggusuran dengan menyiapkan pasukan serta backhoe (alat berat yang digunakan untuk menggusur) tanpa melalui prosedur hukum yang benar, sementara warga ingin mempertahankan tanah mereka.…

Direktur Baru LBH Jakarta Siap Hadapi Tantangan

Sederet tantangan sudah di depan mata. Salah satu yang juga diakui Alghiffari adalah meningkatkan kontrol kualitas output kerja. LBH Jakarta menangani rata-rata 1.200 kasus per tahun dengan 50 ribuan orang pencari keadilan. Pada 2014, misalnya, LBH Jakarta menerima 1.221 pengaduan, dengan 64.466 pencari keadilan. Itu belum termasuk keikutsertaan LBH Jakarta melakukan advokasi kebijakan sekitar 15-20…