RUU Penyandang Disabilitas Versi Panja Komisi VIII Tidak Aspiratif

Siaran Pers

Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR sudah menyelesaikan draft RUU Penyandang Disabilitas. Draft itu saat ini sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun mengalami kemajuan, tetapi proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas berjalan sangat lambat. Seharusnya RUU tersebut sudah masuk dalam tahap…

Transportasi Umum Masih Diskriminatif

Minoritas & Kelompok Rentan, Siaran Pers

Pers Rilis Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas dalam rangka Hari Perhubungan Nasional dan Hari Disabilitas Internasional Fasilitas transportasi umum masih diskriminatif, belum menyediakan aksesibilitas yang cukup bagi para penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menjadikan kesempatan para penyandang disabilitas menjadi terbatas dalam memanfaatkan fasilitas transportasi umum yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Tidak aksesibelnya fasilitas transportasi umum untuk…

Buruh Mengenal Hak-hak Disabilitas, LGBT, dan Pekerja Rumah Tangga

Berita, Kalabahu Buruh

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta mengadakan kegiatan diskusi panel sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Kalabahu Buruh 2015 pada hari sabtu (05/09/2015). Diskusi panel ini di hadiri oleh tiga narasumber, yaitu Widodo Budidarmo dari komunitas LGBT, Heppy Sebayang dari organisasi disabilitas dan tiga orang perwakilan dari SPRT Sapu Lidi, yaitu Leni, Yuni, dan Diah. Widodo menjelaskan bahwa masih…

Ratusan Penyandang Disabilitas Duduki Gedung DPR RI

Advokasi Kebijakan, Berita, Minoritas & Kelompok Rentan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gabungan organisasi penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia sambangi Gedung DPR RI, Selasa (18/8). Maksud kedatangan gabungan organisasi para penyandang disabilitas ini adalah untuk mendesak Panitia Kerja RUU Penyandang Disabilitas agar segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Undang-undang. Dalam kesempatan ini pun, kepada para wakil rakyat di Senayan, mereka menyerahkan dukungan masyarakat lewat sebuah petisi…

Karnaval Budaya Penyandang Disabilitas

Advokasi Kebijakan, Berita, Minoritas & Kelompok Rentan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa (18/8), ratusan penyandang disabilitas melakukan “Karnaval Budaya Disabiitas” guna mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas. Karnaval ini berawal dari bilangan Monumen Nasional menuju Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval ini dilakukan sebagai bentuk teguran kepada pemerintah atas kemerdekaan dan persamaan hak bagi penyadang disabilitas yang masih kerap mengalami diskriminasi. Mengenakan busana daerah dari tiap…

Pendidikan Inklusif di Institusi Pendidikan Islam

Advokasi Kebijakan, Berita, Minoritas & Kelompok Rentan

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Kamis 21Mei 2015, perwakilan LBH Jakarta, F. Yonesta, menghadiri dan menyampaikan pokok pikirannya di depan peserta Konferensi Internasional tentang Hak Orang-orang dengan Disabilitas dan Promosi Pendidikan Yang Inklusif di Institusi Pendidikan Islam, yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bekerjasama dengan Australian Chatolic University dan Australia Indonesia Partnership for Justice, di Yogyakarta 21-22 Mei…

LBH Jakarta Berikan Pelatihan Lanjutan bagi Paralegal Disabilitas

Berita

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta kembali mengadakan Pelatihan Paralegal Disabilitas Lanjutan pada tanggal 27 April-2 Mei 2015 di Mercure Hotel, Ancol Jakarta Utara. Pelatihan ini dilakukan untuk menebalkan pemahaman kepada Paralegal Disabilitas agar lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai Paralegal. Pelatihan kali ini diselenggarakan berkat kerjasama AIPJ dan LBH Jakarta, diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari…

UU Pilkada Mematikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Kejiwaan

Siaran Pers

RILIS PERS NO. 89/SK/LBH/I/2015 LBH Jakarta mendesak agar Pemerintah dan DPR segera melakukan revisi terhadap UU Pilkada yang sudah disahkan melalui Sidang Paripurna tanggal 20 Januari 2015 yang lalu. Hal ini disebabkan karena ada permasalahan mengenai isi dari undang-undang tersebut utamanya persoalan hilangnya hak pilih dari penyandang disablitas kejiwaan dengan adanya Pasal 57 ayat (3) huruf a. “Persoalan UU…

Garuda Indonesia Minta Maaf dan Buat SOP Khusus Penumpang Disabilitas

Siaran Pers

Rilis Pers No. 68 /SK/LBH/I/2015 Setelah melakukan beberapa kali pertemuan PT Garuda Indonesia akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Suntoro Dani dan berjanji memperbaiki layanan SOP bagi penumpang disabilitas. “kami mengapresiasi permintaan maaf tertulis PT Garuda Indonesia kepada saudara Suntoro dani, menurut kami permintaan maaf adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan yang lalai memberikan pelayanan…

Pemerintah Wajib Mewujudkan Masyarakat yang Inklusi

Siaran Pers

  Press Release 1408/SK/XII/2014 “seluruh pengambil kebijakan harus mengadopsi prinsip inklusi dan pengarusutamaan disabilitas dalam seluruh aspek kebijakan pembangunan, karena dengan mengadopsi prinsip ini, orang dengan disabilitas dapat berpartisipasi secara inklusi disegala bidang kehidupan” Hal tersebut disampaikan Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta, S.H dalam rangka memperingati hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 03 desember.…