KALABAHU: Strategi Advokasi Perburuhan yang Berkeadilan

Karya latihan bantuan hukum (Kalabahu) adalah rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh LBH Jakarta sejak tahun 1970. Kalabahu ini adalah wadah dan akses bagi mereka yang ingin mendedikasikan dirinya unutuk terlibat dalam kerja-kerja bantuaan hukum bagi masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang miskin, buta hukum dan tertindas terhadap Akses bantuaan…

LBH Jakarta Membuka Posko Pengaduan May Day

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh internasional, atau yang disebut dengan May Day. Di Indonesia Sebagian besar kaum buruh memperingati may day dengan melakukan aksi unjuk rasa sebagai simbol perlawanan, bahwa kaum buruh saat ini belum sejahtera dan masih saja mengalami penindasan. Isu yang dibawa kaum buruh dalam setiap aksi may day ini sangat…

Mempertanyakan Komitmen Satgas dalam Menuntaskan Outsourcing di BUMN

Rabu, 23 April 2014 Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satuan Tugas (SATGAS) Outsourcing BUMN dan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (GEBER BUMN). Adapun agenda RDPU pada siang itu adalah mendengarkan Pejelasan dari Ketua Satuan Tugas mengenai penyelesaian permasalahan Outsourcing di BUMN. Dalam RDPU tersebut, terungkap bahwa kinerja SATGAS…

Merintis Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh

  Kamis, 17 April 2014, LBH Jakarta mengadakan acara Diskusi Kecil terkait Masukan Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh yang bertempat di kantor LBH Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 13 orang perwakilan Serikat Pekerja/Serikat buruh di sekitar Jabodetabek. Tujuan diadakan acara diskusi ini adalah meminta masukkan mengenai pelaksanaan Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh dan meminta masukkan…

KALABAHU: Perlindungan Buruh Migran dan Pekerja Rumah Tangga

“Apa persepsi kalian tentang Buruh Migran dan PRT? Tuliskan di kertas berwarna yang sudah dibagikan”, Nurus S Mufidah, Direktur LBH ASPEK membuka sesi pertama Kalabahu pada Senin, 21 April 2014 di LBH Jakarta. Perspektif peserta bermacam-macam tentang PRT, ada yang mengatakan “mengganggu rumah tangga”, “sebaiknya usia PRT lebih tua”, “kembang desa”, “gitu-gitu aja nasibnya”, ada…

Pelatihan Paralegal Anggota DPC SPN Jakarta Utara

   Pada 18-20 April 2014, LBH Jakarta bersama Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Jakarta Utara mengadakan pelatihan paralegal dasar di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pelatihan yang berlangsung selama 3 (Tiga) hari ini diikuti oleh 25 orang Peserta yang kesemuanya merupakan anggota DPC SPN Jakarta Utara. Dalam pelatihan ini para peserta di berikan…

Membangun Akses Bantuan Hukum Bagi Buruh Migran

  Membangun Jaringan Nasional Pengabdi Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Jumlah pelanggaran hak, kekerasan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) semakin hari semakin meningkat. Menurut data BNP2TKI awal Tahun 2013 dilaporkan bahwa selama Tahun 2012 terdapat 31.528 PMI yang telah terjerat kasus hukum atau bermasalah. Adapun jenis Permasalahan tersebut adalah: PHK secara sepihak, Pemberi…

Buruh GEBER BUMN Demo di Balaikota Tuntut Pecat Kadis Nakertrans DKI

Massa buruh dari sejumlah BUMN menggelar demo di depan Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Kamis (27/3/2013). Mereka mendesak Gubernur Joko Widodo agar memecat Kadisnakertrans Priyono yang dinilai tidak becus dan tak bersahabat dengan outsorching di perusahaan milik pemerintah. “Pak Jokowi tolong diganti pejabat Kadisnakertrans DKI Jakarta dan sejumlah kasudin karena mereka tidak kenal…

“SBY, SELAMATKAN SATINAH!”

  RILIS PERS BERSAMA KOALISI ORNOP BURUH MIGRAN Save Satinah, koalisi ornop dan individu buruh migran mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan segala upaya untuk membebaskan Satinah dari ancaman eksekusi hukuman pancung di Arab Saudi. Jika tidak ada usaha yang berarti, tidak sampai 2 (dua) minggu lagi Satinah akan dieksekusi oleh algojo pada…

Buruh Panarub: Kami Tuntut Hak Kami

“Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan..!! Perempuan Indonesa, bangkit melawan penindasan..!!“ Apa jadinya ketika hukum terbujur kaku dan tak lagi ditaati? Apa jadinya ketika undang-undang dan peraturan lainnya hanya teks mati yang tak lagi berarti? Adakah kita hanya berpangku tangan ketika segala bentuk pelanggaran hukum nyata di hadapan kita? Adakah kita hanya legowo ketika hak-hak kita…