LBH Jakarta Dorong Ombudsman RI Dukung Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian

Advokasi Kasus, Perburuhan, Publikasi, Siaran Pers

Selasa (16/03) LBH Jakarta bersama Ombudsman RI melaksanakan audiensi daring pada pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Pertemuan ini dihadiri sebanyak 33 orang, yang terdiri dari perwakilan Ombudsman RI, buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, serta LBH Kantor. Audiensi ini dilakukan guna membahas temuan dan rekomendasi dalam Kertas Kebijakan berjudul: “Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana…

Memperkuat Perlindungan Hak Hak Buruh Melalui Advokasi Penegakan Hukum Pidana Perburuhan

Perburuhan, Publikasi

Setiap tahun pengaduan kasus terbanyak yang diterima LBH Jakarta adalah kasus terkait pelanggaran hak buruh. Tidak terkecuali pada tahun 2020 ini. Statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat problem struktural yang mengakibatkan berbagai kasus pelanggaran hak-hak buruh masif terjadi. Riset LBH Jakarta “Membaca Pengadilan Hubungan Industrial, 2014” menemukan fakta bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia…

Nasib Ratusan Buruh Korban PHK Sepihak PT. Sulindafin: BPJS Kesehatan Dibekukan Berbulan-bulan

Advokasi Kasus, Perburuhan, Siaran Pers

Siaran Pers Pada November 2019, ratusan buruh PT. Sulindafin, Tangerang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dengan dalih tutupnya perusahaan. Pada mulanya, PT. Sulindafin yang mengaku merugi mengumumkan akan melakukan penutupan produksi perusahaan dan menawarkan uang kompensasi yang tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan. Perusahaan menutup ruang perundingan dan justru mempekerjakan kembali ex-karyawan tetap yang menerima…

Buku Saku: Advokasi Pidana Perburuhan

Buku Saku, Publikasi

Ada beberapa hambatan yang membuat mekanisme pidana tidak ditempuh: Pertama, Buruh dan Serikat Buruh belum mamahami mekanisme hukum pidana perburuhan untuk perlindungan hak buruh; kedua, Kalaupun mekanisme hukum pidana ditempuh seringkali ditolak. Meski pidana perburuhan merupakan delik khusus belum ada unit khusus di Kepolisian yang menangani kasus ini, aparat kepolisian belum memahami dengan baik konteks…

Bertentangan dengan Peraturan yang Berlaku, Pemerintah Harus Batalkan Surat Edaran Menaker tentang Tunjangan Hari Raya (THR)

Perburuhan, Siaran Pers

LBH Jakarta mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 6 Mei 2020. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai THR yang berlaku. Secara hukum perundang-undangan, Surat Edaran tidak…

Ringkasan Eksekutif Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Risalah Kebijakan

1. Pengantar Obsesi Presiden Joko Widodo dipenghujung tahun 2019 yang menyatakan hendak mempercepat perputaran arus modal investasi, sepantasnya membuat masyarakat sipil khawatir dengan nasibnya. Dengan memboyong draf RUU Cipta Kerja ke DPR, Pemerintah sedang mengingkari amanat konstitusi yang dipikul.  Sebab, substansi yang dikandung dalam RUU Cipta Kerja sangat jauh arang dari api. Untuk merealisasikan iklim…

[Siaran Pers] Peluncuran Kertas Kebijakan LBH Jakarta tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Siaran Pers

Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi narasi Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan adalah ilusi dari perampasan ruang hidup masyarakat dan nyatanya mengorbankan hak-hak pekerja. LBH Jakarta dengan tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena tujuannya bukan untuk pemajuan hak asasi manusia melainkan demi memanjakan pemodal dengan memangkas hak-hak rakyat. Pada perkembangannya, Presiden dan DPR menyatakan…

PEMERINTAH LEPAS TANGAN DALAM MELINDUNGI BURUH/PEKERJA DI TENGAH PANDEMIK COVID-19

Advokasi Kasus, Perburuhan, Publikasi, Siaran Pers

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak pemerintah untuk melindungi buruh/pekerja di tengah pandemik coronavirus disease (Covid-19). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 haruslah dicabut karena merupakan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan merupakan bentuk lepas tangan pemerintah dalam melindungi buruh/pekerja dalam hal keselamatan…

PT. Indonesia Epson Industry Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Advokasi Kasus, Berita, Perburuhan

Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Indonesia Epson Industry  (PUK SPEE FSPMI PT.IEI) bersama dengan LBH Jakarta melaporkan PT. Indonesia Epson Industry (PT.IEI) Polda Metro Jaya (03/20). Perusahaan yang terkenal dengan produksi printer tersebut diduga telah melakukan tindak pidana pemberangusan serikat pekerja atau union busting. Hal ini berawal…