Perkotaan Masyarakat Urban

PRESS RILIS: Tak Kunjung Mendapatkan Hak atas Unit Kampung Susun Bayam, Warga Kampung Bayam Gugat Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro

Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran PersBy admin 14/08/2023

Jumat, 11 Agustus 2023, warga Kampung Bayam menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (“JakPro”) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui e-court. Para Penggugat terdiri dari beberapa warga kampung bayam yang mengalami kerugian. Gugatan tersebut dilayangkan ke Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro karena warga tak kunjung mendapatkan hak atas unit untuk…

PRESS RILIS: Pemeriksaan Saksi dan Ahli dari Tergugat: Alasan Upaya Pemusnahan SDN Pondok Cina 1 oleh Pemerintah Kota Depok Tidak Jelas dan Berubah-ubah

Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran PersBy admin 09/08/2023

Selasa, 8 Agustus 2023, Telah berlangsung agenda sidang pemeriksaan Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh Walikota Depok selaku Tergugat di PTUN Bandung. Tergugat menghadirkan 4 Saksi Fakta yang terdiri dari 2 perwakilan orang tua siswa mantan SDN Pondok Cina 1, Plt. Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 1, Dinas Pendidikan, serta menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara,…

Babak Baru Pencemaran Debu Batubara di Marunda

Advokasi Kasus, Marunda, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran PersBy admin 22/02/2023

Siaran Pers Tim Advokasi Lawan Batubara Audiensi Tindak Lanjut Aduan dan Desakan Babak Baru Debu Batubara di Marunda: Komitmen DLH Pemprov DKI Jakarta akan Keluarkan Hasil Verifikasi Lapangan pada Pertengahan Bulan Maret 2023 Jakarta, 17 Februari 2023, telah berlangsung audiensi oleh Tim Advokasi Lawan Batubara, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Biro Hukum Pemprov DKI…

Diduga Kuat Maladministrasi dan Korbankan Hak Pendidikan Anak, Pemkot Depok Bersikukuh Menggusur SDN Pondok Cina 1

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran PersBy admin 13/02/2023

Siaran Pers Senin, 13 Februari 2023 – Menindaklanjuti laporan orang tua murid SDN Pondok Cina 1 terkait dugaan maladministrasi pengalihan fungsi lahan serta pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 1 oleh Wali Kota Depok, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melalui undangan nomor B/70/LM.21-34/0182.2022/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 meminta orang tua murid SDN Pondok Cina 1 dan Wali Kota Depok…

Press Rilis Surat Peringatan Terbuka Kepada PJ Gubernur DKI Jakarta: “Hentikan Praktik Swastanisasi Air Jakarta”

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan, Perkotaan Masyarakat UrbanBy admin 31/01/2023

PROSES EVALUASI YANG TIDAK PARTISIPATIF Pada 31 Januari 2023, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swastanisasi Air Jakarta antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Palyja dan Aetra akan berakhir. Alih-alih melakukan proses evaluasi secara menyeluruh terkait dengan praktik swastanisasi air jakarta yang telah berlangsung selama 25 tahun secara partisipatif, transparan dan akuntabel, Pemprov DKI Jakarta dan PAM…

Warga Pancoran Buntu II meminta Komnas HAM untuk Segera Menindaklanjuti Aduan atas Tindakan Penggusuran Paksa di Pancoran Buntu II

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran PersBy admin 17/01/2023

Audiensi Dengan Komnas HAM Jumat, 13 Januari 2023 telah berlangsung Audiensi bersama dengan Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan dan Saurlin P Siagian, dengan agenda permintaan keterangan atas tindak lanjut aduan warga Pancoran Buntu II yang dilayangkan pada 26 April 2022 lalu terkait adanya dugaan pelanggaran HAM berupa intimidasi dan ancaman penggusuran paksa disertai kekerasan dan…

Orang Tua Murid Layangkan Keberatan Administratif atas Tindakan Wali Kota Depok yang Berupaya Memusnahkan SDN Pondok Cina 1 secara Sewenang-wenang

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat UrbanBy admin 09/01/2023

Upaya Penggusuran SDN Pondok Cina 1 Pada 11 Desember 2022 lalu Pemerintah Kota Depok berupaya memusnahkan bangunan SDN Pondok Cina 1 dengan mengerahkan ratusan aparatnya. Tindakan tersebut didasarkan pada surat Wali Kota Depok nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya berisi persetujuan pengalihan status lahan SDN Pondok Cina 1 dari tempat pendidikan menjadi…

Pencemaran Debu Batubara di Marunda Babak 2: Fungsi Pengawasan Tidak Berjalan, Pemerintah Tidak Belajar dari Kasus PT KCN

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran PersBy admin 21/12/2022

Audiensi 16 September 2022 Terhitung sejak 3 September 2022 lalu mulai terjadi kembali pencemaran lingkungan akibat debu batubara di wilayah Marunda, di mana hal ini terbukti dengan hasil pendokumentasian warga dengan adanya lantai selasar rumah warga yang kembali menghitam akibat debu batubara. Merespon situasi tersebut, F-MRM bersama-sama dengan LBH Jakarta meminta tindak lanjut atas aduan…

Warga Kembali Menangkan Banding atas Gugatan Polusi Udara

Advokasi Kasus, KOPAJA, Perkotaan Masyarakat UrbanBy admin 20/10/2022

Pengadilan Tinggi kuatkan putusan hakim yang perintahkan Presiden, para Menteri dan kepala daerah untuk segera atasi polusi udara Jakarta yang semakin parah Jakarta, 20 Oktober 2022 – Pengadilan Tinggi telah memberi keputusannya atas banding yang diajukan pihak tergugat yaitu pemerintah pusat, di antaranya Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Lingkungan Hidup. Putusan tersebut dikeluarkan…

Batalkan Swastanisasi Air Jakarta Jilid II: MoU 25 Tahun Pengelolaan Air Oleh PT Moya Indonesia

Advokasi Kebijakan, Perkotaan Masyarakat UrbanBy admin 18/10/2022

PDAM Mengingkari Mandat Konstitusi LBH Jakarta menyayangkan langkah PDAM membuat MoU pengelolaan sistem air minum dengan PT. Moya Indonesia selama 25 tahun ke depan. Padahal, konsesi antara PDAM dengan Palyja dan Aetra belum juga berakhir, bahkan belum ada evaluasi secara menyeluruh terhadap kegagalan juga kerugian besar akibat swastanisasi air yang berlangsung sejak 1998 lalu. Hal…

Category Archives: Perkotaan Masyarakat Urban