498 Tahun Usia Jakarta: Momentum Evaluasi dan Refleksi Pemimpin Jakarta Wujudkan Kota yang Berkeadilan

Siaran Pers

Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum Jakarta No. 235/Rilis-Pers/LBH/VI/2025   “498 Tahun Usia Jakarta: Momentum Evaluasi dan Refleksi Pemimpin Jakarta Wujudkan Kota yang Berkeadilan”    Pada 22 Juni 2025, Jakarta memasuki usia ke-498 dengan tema perayaan “Jakarta Kota Global dan Berbudaya”. Perayaan ini tentu tak menihilkan berbagai macam ragamnya permasalahan di Jakarta yang seringkali menjadi perhatian…

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI: Mengkhianati Reformasi, Mengerdilkan Marwah Mahkamah Konstitusi

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI: Mengkhianati Reformasi, Mengerdilkan Marwah Mahkamah Konstitusi

Siaran Pers

[Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nomor 224/RILIS-PERS/LBHJ/VI/2025] “Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI: Mengkhianati Reformasi, Mengerdilkan Marwah Mahkamah Konstitusi” Rabu, 18 Juni 2025 – LBH Jakarta mengecam keras pernyataan Ketua Komisi III DPR RI mengenai meaningful participation dan Mahkamah Konstitusi. Pada Rabu, 17 Juni 2025, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR…

Rusaknya Ekosistem Laut di Pulau Pari, Warga Pulau Pari Daftarkan Gugatan ke PTUN Jakarta

Rusaknya Ekosistem Laut di Pulau Pari, Warga Pulau Pari Daftarkan Gugatan ke PTUN Jakarta

Siaran Pers

Jumat, 13 Juni 2025. Tim Advokasi untuk Keadilan Pulau Pari yang terdiri dari Warga Pulau Pari, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Walhi Jakarta, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) telah mendaftarkan gugatan lingkungan hidup terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan nomor 12072410513100013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)…

PEMBUKAAN PENDAFTARAN KALABAHU 45

Publikasi

Kenyataan yang tak bisa kita pungkiri adalah bahwa hari ini kita hidup dalam situasi yang kian membatasi ruang hidup rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menyampaikan pendapat, justru makin direnggut oleh kekuasaan yang anti-kritik. Hukum kerap dijadikan alat untuk membungkam, bukan melindungi. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi berulang kali, dan sayangnya, seringkali dibiarkan…

LBH Jakarta selenggarakan pendidikan hukum kritis bagi warga cikini kramat yang ruang hidupnya dirampas korporasi

Advokasi Kasus, Publikasi

21 Mei 2025 — LBH Jakarta bersama Forum Warga Cikini Kramat telah mengadakan kegiatan pendidikan hukum kritis untuk mendiskusikan persoalan ruang hidup warga yang dirampas sewenang-wenang oleh RAB Group dan PT Alfa Glory Perkasa (AGP) tanpa dasar hukum yang jelas. RAB Group dan PT AGP melakukan privatisasi jalan umum yang berlokasi di Jalan Cikini Kramat,…

Represi Berulang, Fakta Diputarbalikkan: Mengungkap Pelaku Kekerasan Sesungguhnya pada Aksi May Day 2025

Siaran Pers

Rilis Pers Jakarta, 9 Mei 2025 – 1 Mei menjadi sebuah momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Dalam rangka memperingati hari tersebut, berbagai dibantu masyarakat sipil yang terdiri dari buruh, mahasiswa, aktivis, dan lain-lain melakukan aksi konservasi di berbagai daerah. Aksi ini menuntut sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh negara, salah satunya adalah kesejahteraan…

Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalkan UU TNI

Advokasi Kebijakan, Siaran Pers

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan   Pada 7 Mei 2025 – Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menjadi kuasa hukum dari enam pemohon dalam permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji formil ke…

MERINDUKAN HOEGENG, MENGAPA POLRI PERLU DIREFORMASI?

Publikasi

Buku Saku “Power concedes nothing without a demand.” And if there is no struggle, there is no progress” – Frederick Douglass Reformasi Kepolisian belum usai. Jauh dari kata selesai. Meski dwifungsi ABRI dicabut, kepolisian kemudian dikeluarkan dari subordinat militer, bukan serta merta Reformasi Kepolisian telah berjalan signifikan. Restrukturisasi aktor keamanan hanya salah satu bagian penting…

Aparat Kepolisian Kembali Melakukan Tindakan Represif, Brutal, Sewenang-wenang, dan Melawan Hukum pada Massa Aksi

Advokasi Kasus, Siaran Pers

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jakarta dalam Momen Hari Buruh Internasional 2025 Hentikan Upaya Kriminalisasi, Bebaskan Massa Aksi! Jakarta, 2 Mei 2025 – Aparat kepolisian melakukan tindakan represif dan brutal serta upaya paksa sewenang-wenang pada massa aksi perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2025 di Jakarta. Terdapat serangkaian tindakan Aparat Kepolisian yang merupakan bentuk…

Pengelolaan PLTU Harus Transparan dan Akuntabel! Akademisi Bersama LBH-YLBHI Se-Jawa Ajukan Permohonan Informasi Publik Terkait Pengelolaan PLTU kepada Kementerian Lingkungan Hidup

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan, Siaran Pers

RILIS PERS LBH-YLBHI SEJAWA Senin, 28 April 2025 – Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardana bersama LBH-YLBHI se-Jawa mengajukan permohonan informasi publik terkait pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa. Melalui permohonan informasi ini, Pemohon mengajukan permintaan informasi publik berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),…