Perburuan Aktivis dan Penangkapan Sewenang-wenang Terus Berlanjut, Kapolri Harus Segera Perintahkan Kabareskrim Polri Bebaskan TPW!

Siaran Pers

Rilis Pers Bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Koalisi Advokasi Bali Untuk Demokrasi Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Jakarta–Denpasar, 21 Desember 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi Advokasi Bali Untuk Demokrasi, dan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) menyampaikan keprihatinan serius atas praktik perburuan terhadap aktivis pasca-Aksi Agustus yang hingga hari ini masih…

Dari Chicago ke Jakarta: Ketika Pengadilan Menertibkan Keadilan

Opini

Oleh Fadhil Alfathan, Direktur LBH Jakarta The Trial of the Chicago Seven (2020) adalah film yang mengangkat kisah nyata persidangan tujuh aktivis anti perang di Amerika Serikat pada akhir 1960-an. Mereka diadili karena dituduh memicu kerusuhan saat demonstrasi anti Perang Vietnam di Konvensi Nasional Partai Demokrat pada 1968 di Chicago, Amerika Serikat. Dalam salah satu…

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Pemprov DKI melakukan Serah Terima Aset Gedung dan Peninjauan Gedung YLBHI

Siaran Pers

Jakarta, 18 Desember 2025 YLBHI menyampaikan selamat datang kembali kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, serta menyampaikan apresiasi atas keputusan dan komitmen dukungannya kepada YLBHI dengan melakukan serah terima gedung setelah tertunda 18 Tahun. Gedung YLBHI & LBH Jakarta yang terletak di Jalan Diponegoro No.74, Jakarta pusat di bangun ulang pada Tahun 2007 dengan…

Kemarahan Warga Adalah Ekspresi yang Sah: Bebaskan Laras! Karena Laras Adalah Kita

Siaran Pers

Jakarta, 16 Desember 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah mengajukan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Terdakwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum atas nama Laras Faizati Khairunnisa dalam Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN.JKT.SEL pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Laras Faizati dalam kasus ini telah menjadi korban kriminalisasi dengan menggunakan UU ITE yang menyasar konten story Instagram pribadinya.…

Catahu 2025 “Dosa, Kota, dan Perlawanan”

Publikasi

Catahu LBH Jakarta 2025 disusun sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap situasi hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum di wilayah kerja LBH Jakarta. Laporan ini merekam pola-pola pelanggaran yang dialami warga sepanjang tahun 2025 serta menilai kapasitas negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut.   Data dan temuan sepanjang 2025…

Peringatan Hari HAM Internasional: Warga Jakarta Meminta Komitmen Pramono Anung untuk Berpihak Terhadap Hak Asasi Manusia

Siaran Pers

Jakarta, 10 Desember 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama warga, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil lainnya memaknai Hari HAM Internasional dengan cara yang berbeda. Hari HAM Internasional hanyalah bagian kecil dari seluruh rangkaian perjuangan warga dalam mengadvokasi permasalahan hukum dan HAM yang sedang berjalan. Dengan mengusung tajuk “Parade Hantar Warga” dengan tema “Pemerintah Jangan…

LBH Jakarta Lakukan Diseminasi Hasil Penelitian Putusan Praperadilan Tahanan Politik Bertajuk “Praperadilan dalam Cengkeraman Kekuasaan”

Siaran Pers

Jakarta, 5 Desember 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali menggelar Diskusi Publik Hari HAM yang kedua pada Jumat sore dengan mengangkat tema “Refleksi Orang Muda: Ancaman Kebebasan Sipil dan Langgengnya Praktik Impunitas” di Gedung LBH Jakarta. Acara yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB ini menjadi ruang berbagi temuan dan refleksi atas memburuknya kondisi…

Praperadilan dalam Cengkeraman Kekuasaan

Buku, Publikasi

Penelitian ini menempatkan praperadilan sebagai titik krusial dalam evaluasi kinerja sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai suatu studi kasus, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case law) terhadap kasus praperadilan yang melibatkan empat tahanan politik, yaitu Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Khariq Anhar, dan Syahdan Hussein. Sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP, praperadilan seharusnya menjadi mekanisme pengawasan terhadap tindakan upaya…

Hakim PTUN Jakarta Gagal Memahami Penggusuran Ruang Hidup dan Aspek Perlindungan Ekologis di Pulau Pari

Siaran Pers

Jakarta, 28 November 2025. Tim Advokasi untuk Keadilan Pulau Pari menyayangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang pada hari ini menolak seluruh gugatan warga Pulau Pari terkait kerusakan ekologis dan penggusuran ruang hidup yang didasari penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di wilayah pesisir Pulau Pari. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis…