PUTUSAN PRAPERADILAN AKTIVIS DAN UJIAN BAGI NEGARA HUKUM KITA

Oleh Daniel Winarta, Pengacara Publik LBH Jakarta   Senin, 27 Oktober 2025, publik bersama-sama akan menyaksikan Sidang Pembacaan Putusan Praperadilan terhadap empat aktivis yang ditangkap pasca aksi massa di akhir Agustus 2025. Mereka adalah Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, pegiat hak asasi manusia dari Lokataru Foundation, Syahdan Husein, aktivis Gejayan Memanggil, dan Khariq Anhar, aktivis…

7 CATATAN LBH JAKARTA UNTUK SATU TAHUN KEPEMIMPINAN PRABOWO-GIBRAN

20 Oktober 2025 jatuh sebagai penanda satu tahun jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Dalam momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini, LBH Jakarta memandang perlu untuk melakukan evaluasi dan refleksi mendalam atas arah kekuasaan negara saat ini. Janji-janji perubahan yang dulu disuarakan apakah sudah menghasilkan kebermanfaatan bagi Rakyat?   Satu tahun pemerintahan…

“Stop Privatisasi Air! Rencana Perubahan Badan Hukum PAM Jaya ke Perseroda adalah Ancaman terhadap Hak Atas Air Warga Jakarta!”

Jakarta, 15 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok rencana perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda). Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) mengeklaim perubahan ini ditujukan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang lebih baik, fleksibilitas menjalankan usaha, serta terkait dengan alternatif pendanaan atau…

POLDA METRO JAYA MANGKIR DARI SIDANG PERDANA PRAPERADILAN KHARIQ ANHAR

Jakarta, 13 Oktober 2025 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) telah menghadiri sidang perdana Praperadilan dengan perkara nomor 128/Pid.Pra/2025/PN.JKT.SEL dan 131/Pid.Pra/2025/PN.JKT.SEL atas penetapan tersangka dan penyitaan terhadap Khariq Anhar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, sidang tersebut ditunda karena pihak Polda Metro Jaya selaku termohon tidak hadir dalam persidangan.  TAUD menyayangkan sikap tidak kooperatif…

Kita Menang! Warga Kampung Semper Menang Lawan Penggusuran Paksa Setelah 16 Tahun Menanti Keadilan

Kita menang! Pada tahun 2009 silam, LBH Jakarta bersama Warga Kampung Semper RT/RW 03/03 (Cilincing, Jakarta Utara) pernah mengajukan Gugatan Class Action terkait penggusuran paksa yang berdampak terhadap 77 keluarga. Namun perjuangan tersebut tidaklah pupus. Mahkamah Agung melalui  Putusan Perkara Nomor 688/PK/Pdt/2025 tanggal 13 Agustus 2025 telah mengabulkan gugatan Penggugat pada tingkat peninjauan kembali. Butuh…

Sumber Foto: Kompas.com

PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PANEN PELANGGARAN, POLDA METRO JAYA HARUS JUJUR DAN TRANSPARAN

Jakarta, 3 Oktober 2025 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap upaya paksa dan penetapan tersangka yang dilakukan kepada Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Khariq Anhar dan Muzaffar Salim masing-masing sebagai Pemohon. Permohonan ini diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka serta serangkaian tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan,…

Policy Brief LBH Jakarta: “Menemukan Jalan Pengaturan Penggeledahan dan Penyitaan Digital dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”

Policy brief ini mengulas kelemahan KUHAP yang sudah berlaku lebih dari 40 tahun tanpa revisi mendasar. Akibatnya, praktik penggeledahan dan penyitaan digital sering dilakukan secara berlebihan, tidak relevan dengan perkara, dan bahkan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. LBH Jakarta mendokumentasikan banyak kasus unfair trial yang memperlihatkan penyitaan barang bukti digital tanpa dasar…

Pengumuman Kelulusan APBH LBH Jakarta 2025-2026

Pengumuman Kelulusan APBH LBH Jakarta 2025-2026

Kawan-kawan yang baik, berikut nama-nama Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta periode 2025 – 2026:   1. Aryo Jippanola; 2. Daffa Fadill Shafwan Ramadhan; 3. Dararima Sani; 4. Hilbram Rahmansyah Bayusasi; 5. Ilham Hermansyah; 6. Novita Justitia Mafazah; 7. Utin Nada Shofia; 8. Zefanya Angelica Situmeang.   Selamat bergabung kepada 8 (delapan) kawan yang namanya…

Perkembangan Pendampingan Hukum: Penangkapan dan Penahanan Delpedro dkk. Memperburuk Kebebasan Sipil di Indonesia

Sabtu, 6 Agustus 2025 – Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengecam keras proses hukum terhadap aktivis maupun pegiat media sosial yang dituduh sebagai penghasut dalam berbagai aksi demonstrasi sepanjang 25 sampai dengan 31 Agustus 2025.  Sebelumnya, Pada 1 September 2025, Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation ditangkap oleh Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum…