Hakim PTUN Jakarta Gagal Memahami Penggusuran Ruang Hidup dan Aspek Perlindungan Ekologis di Pulau Pari

Siaran Pers

Jakarta, 28 November 2025. Tim Advokasi untuk Keadilan Pulau Pari menyayangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang pada hari ini menolak seluruh gugatan warga Pulau Pari terkait kerusakan ekologis dan penggusuran ruang hidup yang didasari penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di wilayah pesisir Pulau Pari. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis…

PERINGATAN HARI HAM 2025: DISEMINASI LAPORAN PENGGUSURAN JAKARTA 2025 DAN KETIDAKHADIRAN GUBERNUR PRAMONO ANUNG MENDENGARKAN PERMASALAHAN WARGA

Siaran Pers

Jakarta, 29 November 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menggelar acara Diseminasi Laporan Penggusuran Paksa Jakarta 2025 sebagai rangkaian acara untuk menyambut Hari HAM Internasional 2025. Diseminasi ini bertujuan untuk merilis temuan-temuan dalam laporan penggusuran yang ditemui sepanjang tahun 2025.  LBH Jakarta telah mengundang Gubernur Pramono Anung dalam diseminasi, namun tidak hadir. Dalam laporan…

KOTA JAKARTA DAN PENGGUSURAN RUANG HIDUP

Buku

Laporan Penggusuran Paksa dan Pemenuhan Hak atas Hunian yang Layak terhadap Warga Jakarta Tahun 2025   Penggusuran paksa masih menjadi potret buram tata kelola ruang di Jakarta. Riset Kota Jakarta dan Penggusuran Ruang Hidup: Laporan Penggusuran Paksa dan Pemenuhan Hak atas Hunian yang Layak terhadap Warga Jakarta Tahun 2025 menunjukkan bahwa praktik penggusuran paksa terus…

DPR DAN PEMERINTAH SERET INDONESIA KE JURANG KRISIS HUKUM PIDANA: PRESIDEN PRABOWO HARUS SEGERA TERBITKAN PERPPU PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KUHAP BARU DAN PERBAIKAN SUBSTANSI-SUBSTANSI FATAL

Siaran Pers

Reformasi hukum pidana saat ini memasuki fase paling kritis, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Selasa, 18 November 2025 dilakukan dengan sangat cepat, pembahasan tidak menyentuh rekomendasi fundamental, sehingga dalam draft RUU nya mengandung banyak ketentuan bermasalah. Proses pembahasan dan substansi bermasalah ini sejak awal telah diperingatkan oleh…

LBH Jakarta dalam ICSF 2025: Melindungi Ruang bagi Masyarakat Sipil di Tengah Legalisme Otokratik

Berita

Jakarta, 05 November 2025   Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan sipil. Ruang sipil yang mencakup hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat mengalami penyusutan yang sistematis, baik melalui regulasi yang represif maupun praktik intimidatif terhadap masyarakat sipil.   Melalui Indonesia Civil Society Forum 2025, LBH Jakarta merespon…

NEGARA HARUS SEGERA AKHIRI DWIFUNGSI POLRI DAN LAKSANAKAN PUTUSAN MK NO. 114/PUU-XXIII/2025!

Siaran Pers

Jakarta, 14 November 2025 – Mahkamah Konstitusi telah membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam perkara Pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada 13 November 2025. Adapun amar putusan dari Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang terdiri dari Advokat dan Mahasiswa ini sebagai…

PERINGATAN DARURAT: PRESIDEN MESTI TARIK DRAF RUU KUHAP

Siaran Pers

Kamis, 13 November 2025, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara telah selesai melakukan Pembahasan RUU KUHAP dan melakukan pengambilan keputusan Tingkat I hanya dalam waktu dua hari. Artinya RUU KUHAP ini tinggal selangkah lagi untuk disahkan menunggu sidang paripurna yang rencananya akan dijadwalkan minggu depan.…

Sidang Gugatan Lingkungan Hidup Warga Cibetus terhadap Izin Lingkungan PT. STS Memasuki Agenda Keterangan Saksi Tergugat

Berita

Serang, 10 November 2025 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Pijar bersama dengan jaringan solidaritas cibetus yang tergabung dalam Tim Advokasi Padarincang Melawan menghadiri agenda persidangan perkara lingkungan hidup dengan nomor perkara 85/G/LH/2025/PTUN.SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Sidang berlangsung pada Senin, 10 November 2025, pukul 10.00 WIB, dengan agenda Pemeriksaan Saksi…

KEJAKSAAN DINILAI LANGGAR HAK TAHANAN POLITIK, TAUD DESAK KEJARI JAKARTA PUSAT SEGERA SERAHKAN TURUNAN BERKAS PERKARA DAN TANGGUHKAN PENAHANAN

Siaran Pers

Jakarta, 06 November 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yag tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti permohonan turunan berkas perkara dan penangguhan penahanan bagi keempat tersangka tahanan politik atas nama Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar.  Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai…

SIDANG GUGATAN LINGKUNGAN HIDUP WARGA CIBETUS TERHADAP IZIN LINGKUNGAN PT. SINAR TERNAK SEJAHTERA MEMASUKI AGENDA KETERANGAN SAKSI PARA PENGGUGAT

Siaran Pers

Serang, 3 November 2025 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama LBH Pijar Harapan Rakyat yang tergabung dalam Tim Advokasi Padarincang Melawan menghadiri agenda persidangan perkara lingkungan hidup dengan nomor perkara 85/G/LH/2025/PTUN.SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang), Banten. Sidang berlangsung pada Senin, 3 November 2025, pukul 10.00 WIB, dengan agenda Tambahan Bukti Surat…